Tarif KA Batal Naik
Jakarta, Kompas - Pemerintah batal menaikkan tarif kereta ekonomi pada Juni 2010 seperti yang direncanakan. Dengan demikian, pada musim liburan sekolah saat ini masyarakat pengguna kereta api masih membayar dengan tarif lama.
Juru bicara Kementerian Perhubungan, Bambang S Ervan, Jumat (18/6) di Jakarta, menyatakan, keputusan tidak menaikkan tarif KA pada bulan ini karena pemerintah masih menyosialisasikan kenaikan tarif.
”Kami juga masih meminta masukan dari masyarakat,” kata Bambang S Ervan. Sebelumnya, pemerintah telah menyatakan berencana menaikkan tarif KA ekonomi 16-62 persen.
Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan kenaikan tarif KA ekonomi dilakukan bulan Agustus, Bambang mengatakan, ”Pemerintah ingin secepat mungkin. Jadi, begitu sosialisasi selesai, hasilnya segera diformulasikan dalam kenaikan tarif.”
KA ekonomi antarkota setiap tahun mengangkut sekitar 15 juta penumpang. Adapun KA komuter lebih dari 30 juta penumpang dan penumpang kereta rel listrik (KRL) di Jakarta dan sekitarnya sebanyak 150 juta penumpang.
Tarif KA ekonomi saat ini, menurut Bambang, sangat murah. ”Tarifnya sangat murah dibanding harga rokok atau pengeluaran untuk SMS,” kata dia.
Rendahnya tarif KA ekonomi dibanding tarif moda transportasi lainnya, menurut VP Marketing and Sales PT Kereta Api Adi Suryatmini, membuat beban KA ekonomi meningkat.
”Jumlah penumpangnya tidak akan seimbang karena penumpang pasti memilih naik kereta ekonomi. Nah, di musim libur sekolah atau Lebaran, kapasitas kereta pasti tak akan mencukupi,” ujar Adi.
Dia menjelaskan, delapan tahun tarif KA ekonomi tidak naik. Bahkan, pada Januari 2009, tarif 22 rangkaian KA ekonomi turun 5,6-8 persen. Ini karena anjloknya harga minyak dunia.
”Padahal, dalam kurun waktu 2002 hingga saat ini, selama tarif KA ekonomi tidak naik, inflasi telah 65,3 persen. Harga listrik industri untuk KRL telah naik 37 persen dari 2003,” kata dia.
YLKI menolak
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menegaskan, YLKI menolak kenaikan tarif KA ekonomi. Apalagi, kenaikan itu dibahas terpisah dari pembahasan subsidi atau kewajiban pelayanan publik (PSO).
Padahal, kata Sudaryatmo, dua hal itu terkait sehingga harus ada jaminan besaran PSO ataupun tarif KA ekonomi. ”Jangan sampai, setelah tarif dinaikkan, dana PSO diturunkan. Itu artinya, tidak ada upaya memperbaiki perkeretaapian,” kata dia.
Menurut Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, Kementerian Keuangan adalah kunci dari wacana kenaikan tarif ini. ”Bila Kementerian Keuangan setuju menambah PSO, tarif tidak perlu naik,” ujar dia.
Sudaryatmo menyarankan agar pemisahan pembukuan PSO diwujudkan sebelum tarif dinaikkan supaya ada transparansi anggaran PSO.
Agus Imansyah dari KRL Mania meminta agar pelayanan KA ekonomi ditingkatkan terlebih dahulu, baru tarif naik. Selain itu, jika tarif dinaikkan, harus ada sistem denda.
”Bila kereta tidak melanjutkan perjalanan karena mogok atau terlambat dari jadwal, pemerintah dan PT Kereta Api harus memberikan ganti rugi kepada penumpang,” kata Agus. (RYO)
http://www.facebook.com/profile.php?id=1202256984#!/notes/suro-menggolo/wong-cilik-kok-tambah-sengsoro-uripe-orang-kecil-kok-tambah-sengsara-hidupnya/401663228015
http://cetak.kompas.com/re
Tidak ada komentar:
Posting Komentar