Awas, DPR Pilih Ketua KPK Bukan Pilihan Rakyat

Rekaman Anggodo' di Kaos Aktivis
10 Aktivis Cinta Indonesia Cinta Antikorupsi (Cicak) hadir dalam sidang kesaksian pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). Mereka memakai kaos bertuliskan percakapan rekaman Anggodo yang diputar di MK. "Anggodo dan Ong Yuliana didukung SBY, ngerti nggak? Jadi, nanti....KPK tutup!" Itulah tulisan yang dipasang pada kaos yang dikenakan 10 aktivis Cinta Indonesia Cinta Antikorupsi (Cicak).-Jakartapress.com

Oleh: Tubagus Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

Pendaftaran sudah ditutup pada Selasa (15/6) pukul 00.00 WIB oleh Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diketuai Menkum HAM Patrialis Akbar. Pansel memastikan 268 pendaftar dinyatakan memenuhi kelengkapan berkas dan berhak mengikuti seleksi berikutnya. Rinciannya; advokat 78 orang, PNS dan pensiunan PNS 61 orang, TNI-Polri dan purnawirawan 22 orang, swasta 72 orang, akademisi 23 orang, jaksa dan pensiunan jaksa 9 orang, hakim dan pensiunan hakim 3 orang. Berdasarkan jenis kelamin, tercatat ada 249 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Selanjutnya, kandidat ketua KPK yang sudah terseleksi oleh Pansel akan segera diserahkan ke Komisi III (Hukum) DPR untuk dilakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan).

Tercatat sejumlah tokoh ternama yang mendaftar di hari terakhir adalah anggota Wantimpres Jimly Ashidiqqie, Ketua KY Busyro Muqoddas, mantan Mensesneg Bondan Gunawan, dan pengacara Bambang Widjajanto. Mantan anggota DPR Ade Daud Nasution juga mendaftarkan diri menjelang penutupan pendaftaran pukul 24.00 WIB. Yang menarik, ia berjanji apabila menjadi Ketua KPK nanti, kasus pertama yang akan diusut adalah skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan uang negara Rp 600 triliun tetapi hingga sekarang belum pernah disentuh penegak hukum. Kata dia, KPK saat ini sangat kurang greget dalam menangani kasus-kasus besar. Padahal banyak kasus besar yang hingga kini belum terungkap. “KPK seperti ayam sayur. Padahal banyak kasus kakap seperti mantan menteri," ledeknya.

Apakah para tokoh vokal ini akan dipilih oleh DPR? Belum tentu! Malah, jangan-jangan yang terpilih nanti yang berindikasi sosok ‘ayam sayur’. Pasalnya, pilihan wakil rakyat di DPR belum tentu mencerminkan pilihan kehendak rakyat. Rakyat maunya jelas figur KPK yang bersih, jujur, independen, dan 'berani mati' dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Namun, politisi di DPR diduga bisa saja memiliki kepentingan lain, yakni kepentingan pribadi atau kelompok/partai. Terlebih, pemilihan Ketua KPK akan bisa dijadikan deal atau dagang sapi oleh anggota Komisi III DPR. Tentu saja, bagi Fraksi partai politik yang pro rezim penguasa, akan memilih sosok ketua KPK yang dianggap tidak ‘membahayakan’ rezim penguasa.

Kita bisa berhitung dari peta koalisi politik di Komisi III DPR yang beranggotakan total 55 orang dari 9 (sembilan) fraksi. Yakni, 14 orang dari Fraksi Partai Demokrat, 10 orang Partai Golkar, 9 orang PDIP, 5 orang PKS, 5 orang PAN, 5 orang PPP, 3 orang PKB, 3 orang Gerindra, dan 2 orang Hanura. Komisi III DPR diketuai oleh Benny Kabur Harman (Fraksi Demokrat) dan didampingi tiga wakil ketua yaitu Aziz Syamsudin (Golkar), Fahri Hamzah (PKS),dan Tjatur Sapto Edi (PAN). Kalau kita lihat konstelasinya, tentu sebagain partai yang masuk di Setgab Koalisi mendukung kehenak pemerintahan SBY. Kita belum bisa percaya kalau ada anggota DPR bilang akan memilih ketua KPK sesuai kehendak rakyat? Jangan-jangan mereka malah memilih titipan koruptor yang mapan, karena bisa dibuat untuk pundi-pundi ATM partai?

Apalagi, pemerintah sekarang menghadapi persoalan penyimpangan, seperti kasus bail out Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Meskipun pihak Kejaksaan Agung (Kajagung), Polri dan KPK menganggap tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus bail out tersebut. Namun sejumlah pengamat dan anggota Dewan sangat berkeyakinan bahwa ada masalah pelanggaran hukum dalam kasus dana talangan itu.

Apakah pemerintah SBY akan ketakutan kalau ketua KPK yang terpilih nanti getol untuk menindaklanjuti pengusutan skandal Century, sehingga harus dijegal oleh ‘orang pemerintah’ di Komisi III DPR? Jika benar ada penjegalan, maka belum ada jaminan figur yang ‘berani mati’ akan terpilih menjadi Ketua KPK. Dengan asumi ini pula, nampaknya KPK tidak butuh orang pinter dan bener, yang dibutuhkan adalah orang yang penurut, yaitu yang menurut rezim penguasa, bias diintervensi dan gampang terkooptasi.

Namun, ada pula yang mencurigai Anggota Dewan Pertimabngan Presiden (Wantimpres) Jimly Asshidiqie adalah titipan istana untuk ditempatkan sebagai pimpinan KPK sehingga kasus-kasus yang diduga melibatkan istana akan tertutupi. Namun hal ini dibantah oleh Ketua DPR Marzuki Alie yang juga mantan Sekjen Partai Demokrat. Indonesia Corruption Watch (ICW) masih menilai Jimly dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Busro Muqadas cocok menjadi pimpinan KPK. Menurutnya, tantangan pertama Jimly dan Busyro nantinya akan semakin terbuka mendapat ancaman kriminalisasi ketika akan membuka kasus-kasus besar. Akibatnya, ketika pimpinan baru KPK tidak berani membuka kasus-kasus besar maka mereka akan mencoba kompromi dengan kepentingan politik.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Unievrsitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar juga meminta masyarakat tidak terburu-buru bersorak tekait pendaftaran Jimly Ashiddiqie dan Busyro Muqoddas sebagai calon pimpinan KPK. Dikhawatirkan, DPR selalu berseberangan dengan pilihan rakyat. "Saya berharap orang tidak terlalu euforia dengan Jimly dan Busyro mendaftar," kata Pengajar Fakultas Hukum UGM Yogyakarta ini. "Biasanya orang yang disuarakan masyarakat tidak pernah didukung DPR. Jangan terlalu cepat disoraki," tandasnya.

Busyro Muqoddas memang figur yang tepat untuk melakukan pemberantasan mafia hukum. Namun pencalonannya sebagai Ketua KPK boleh jadi akan mendapat perlawanan keras dari mafia hukum di Mahkamah Agung (MA). “Beliau sangat mengerti dunia peradilan, bukan tidak mungkin yang akan dikedepankan adalah pemberantasan mafia peradilan. Ini ancaman serius bagi mafia di MA," tegas peneliti ICW Febri Diansyah. Sedari awal sepak terjang Busyro Muqoddas selaku Ketua Komisi Yudisial (KY) terbukti sangat bagus dan mendapat sambutan positif masyarakat. Hanya oknum-oknum dan mafia di lingkungan pengadilan dan Mahkamah Agung (MA) yang berulang kali melakukan penolakan terhadap upaya pembenahan dari KY.

Sekarang, public sedang menunggu keseriusan Komisi III DPR untuk melakukan fit and proper test terhadap nama-nama calon ketua KPK yang akan diserahkan oleh Pansel. Kita tidak tahu tolok ukur dan takaran macam apa yang akan dipakai DPR untuk memilih figur ketua KPK yang ideal. Kita berharap, tentunya yang ideal bagi rakyat, bukan ideal bagi DPR yang nantinya sang ketua KPK bisa di-’main’-kan. Ingat, DPR adalah diberi amanat oleh rakyat untuk memilih ketua KPK. Jadi, tanya dulu kepada rakyat, siapakah yang harus dia pilih. Jangan bertanya kepada pimpinan parpol atau elit penguasa, yang tentu jawabannya sudah bisa ditebak. Lain halnya dengan ujian siswa sekolah yang sudah jelas kelulusannya didasarkan soal yang dikerjakan, tapi dalam fit and proper test di DPR ini kriterianya tidak ‘jelas’ mengapa DPR meluluskan atau tidak meluluskan seorang calon ketua KPK. Akhirnya pun ada dugaan, pemilihan ketua KPK akan dilakukan sesukanya oleh para politisi tergantung deal atau dagang sapi anggota DPR dengan kubu rezim penguasa. (*) -Jakartapress.com

http://www.facebook.com/home.php?#!/notes/suara-rakyat/awas-dpr-pilih-ketua-kpk-bukan-pilihan-rakyat/10150199435115487