SELAMAT DATANG...SELAMAT BERJUANG !

Tiada kata Jera dalam Perjuangan.

Total Tayangan Halaman

Kamis, 16 Desember 2010

Menyapa Adhie Massardi. Jika Gorbachev MUNDUR antara ADI DAYA,apakah SBY MUNDUR antara Demokrasi dan Monarki.


Hai sobatku,salam untukmu,terimalah simpatiku untuk sebuah Komitmen seorang Adhie Massardi .

"Pesan Gorbachev" mundur di Tahun ke 7 :

"Tapi di bawah kepemimpinan Gorbachev yang santun itu, ekonomi Uni Soviet luluh lantak bak disapu tsunami. Ketidakpuasan rakyat dinyatakan dengan demonstrasi di mana-mana. Akhirnya pada tahun ke-7 kekuasaannya, tepatnya pada 25 Desember 1991, Gorbachev pun mundur dari kursi kepresidenan".

Bagaimana nasib Gorbachev?

"Sejarah mencatat nama Gorbachev sebagai presiden terakhir Uni Soviet. Sebab kehancuran ekonomi nasional dan kerusakan struktur politik akibat lemahnya kepemimpinan Gorbachev, tak kuasa menopang bangunan negara yang pernah menjadi saingan Amerika Serikat dalam banyak hal itu". http://www.facebook.com/notes.php?drafts&id=100000225367933#!/notes/suara-rakyat/gorbachev-pun-mundur-di-tahun-ke-7/10150341552505487

Lahir 2 Maret 1931

Stavropol, kemudian Rusia SFSR, kini Federasi Rusia Kebangsaan Rusia

Partai politik Partai Komunis Uni Soviet (1950-1991)

Partai Sosial Demokrat Rusia (2001-2004)

Suami/Istri Raisa Gorbachyova.

Lalu bagaimana nasib SBY ?.

-Tsunami Century,diantara ketidakpastian (topeng kebobrokan Penguasa dan tarik ulur kekuatan Politik).

Sosok santun ini terkenal JUJUR betapa tidak dalam laporan kekayaan sang Calon Presiden pada saat itu hanya kurang lebih 7 Milyard dibanding dengan Sang Primadona Kasus Pajak (GAYUS) yang secara nominalnya mencengangkan 105 Milyard.Banyak hal yang RAKYAT catat pada saat Kampanye Slogan "Berantas KORUPTOR",tak terbendung lagi 62 % rakyat memilih sang Presiden (terlepas hasilnya dicapai secara tak jujur menurut beberapa kalangan).Republik ini tercengang saat heboh heboh masalah Kriminalisasi KPK (AA pun diranikan),beberapa pihak menyangsikan akan kebenaran Kasus AA sang Ketua KPK.Ditengah Evoria Rakyat yang demikian percayanya pada KPK yang selama itu memang menununjukan Prestasi harus pula denga ihklas menerima kenyataan.Kasus BESAR PERAMPOKAN Bank Century pun terkuak ,kasus Century hingga saat ini belum terungkap .Aneh untuk sebuah kasus yang ternyata adalah sebuah KONSPIRASI Kepentingan oleh kelompok tertentu,syah syah saja jika banyak pihak mengkaitkan dengan DANA KAMPANYE SBY-BUDIONO.Betapa tidak praktek Pemilukada yang berlansung calon pimpinan daerahpun secara berjenjang mengeluarkan Dana Kampanye Puluhan Milyard tak terbayang Besaran Dana Kampanye Presiden.Sejalan hal ribut ribut KPK muncul Personifikasi "Cecak dan Buaya" yang kemudian berujung pada "tiupan peluit sang jendral Susno Duaji.Nama Baru Muncul Gayus Tambunan sang Primadona Mafia Pajak dan Badan yang terbentuk oleh niat "Katakan TIDAK untuk Korupsi" oleh SBY Satgas Mafia Hukum.Nama Ketua partai Golkar pun terangkat oleh OPINI yang muncul karena Pengakuan Gayus menerima uang jasa yang cukup fantastis.Kasus HUKUM dari masalah masalah ini tak terbendung semuanya ditarik ke rana POLITIK,akhirnya semuapun ngambang dan RAKYAT menjadi penonton di Panggung SENAYAN dengan berbagai alasan dan hal hal yang menggelikan.Hasil keputusan Paripurna DPR RI memilih Opsi C Kasus Bank Century untuk ditindak lanjutkan oleh penegak Hukum dan KPK.Sampai saat ini tak ada kejelasan proses hukumnya dan bahkan dibenturkan dengan Kasus Gayus sebagai sebuah nilai "Tawaran Politik",kekuatan Politik beradu dan sekali lagi RAKYAT menjadi penonton Panggung Dagelan Senayan.Hingga Kasus Pelesiran GAYUS tertangkap camera sedang berlibur di pulau Dewata dikaitkan dengan Ical Bakri yang nonton karena kebetulan hobby Tenis.Kasus terakhir ini tak menyentuh substansi Hukum (Gayus gate) tapi telah menjadikan berbagai pihak merasa dirugikan serta ketidak adilan HUKUM.

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/10/28/83171/Kontrak-Politik-SBY-Berisi-Larangan-Membongkar-Skandal-Century

Arus Demo : "Jika engkau membiarkan seorang Wanita dipasang taring dan dianiaya publik atas kepentinganmu,maka kau bukan LAKI LAKI".

Ingat Sri Mulyani Indrawati,(SMI) lengser dengan tangisan diantara desakan HUKUM dan RAKYAT yang menghujat kebijakannya mengelontorkan UANG 6,7 Trilyun.Hasil rekomendasi paripurnapun disetujui oleh sebagian besar merela yang berkantor di Senayan Sri Mulyani dan Budiono ada diantara nama nama yang "diduga" harus diperiksa terkait Century Gate.SBY mengatakan Kebijakan tak dapat diadili,SMI pun di Eksport ke World Bank, Prestisius tapi ini bukanlah apa apa RAKYAT menilai ini adalah Praktek TOPENG Monyet.

Arus Demo : " Kriminalisasi KPK" Mengapa anda diam,pak Presiden ?

Semua memahami akan adanya upaya mengkriminalisasikan KPK ,dimulai dengan "MeRANIkan Antasari",Betapa tidak berbagai kejanggalan dalam Fakta sidang "antara Proyektil Peluru dan Pistol tak ada kecocokan",Bahkan Pistol rusakpun seakan di benarkan untuk sebuah Dagelan.Arus kriminalisasi KPK hingga saat ini terjadi,Kasus Bibit Chandra,antara Deponeering dan Konsekwensi HUKUM.Pemilihan Ketua KPK yang menyerap dana milyaran rupiah hingga saat ini Ketua Terpilih belum dilantik.Catatan Miring tentang Fakta fakta tak ada keadilan para Koruptor,Remisi dan pembebasan,RAKYAT,Mahasiswapun berdemo karena banyak hal korupsi tak dicermati secara serius.

Arus Demo : Rakyat Jogyakarta menggugat.

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang kelanjutan pembahasan rancangan UU status keistimewaan Yogyakarta dalam rapat kabinet beberapa waktu yang lalu mengundang reaksi keras dari masyarakat luas, khususnya warga DIY.

Reaksi serupa sebenarnya sudah muncul sejak wacana keistimewaan Yogyakarta hendak diatur kembali dalam UU yang baru beberapa tahun sebelumnya. Pada intinya masyarakat menganggap masalah keistimewaan Yogyakarta sudah final dan tidak perlu dibicarakan kembali. Upaya penghapusan terhadap keistimewaan itu dianggap sebagai pengingkaran dan pengkhianatan terhadap sejarah, khususnya peran Sultan HB IX selama masa-masa awal berdirinya Republik ini.

Sementara rakyat Jogya merenung atas pernyataan SBY,beberapa Politisi Partai Demokrat menggelinding Issue yang tak "sopan",bahkan terkesan kelewatan dan hanya (NATO) Ngomong Asal Tanpa Otak.Mubarok dengan Arogansi ala mubarok demikian pula Ruhut dengan membanggakan Amerika,saya sangat mencurigai pemikiran dua orang ini ( Mubarok & Ruhut) karena apapun yang diucapkan mereka SBY tetap diam.

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku siap meladeni tantangan rakyat Yogyakarta, baik untuk berdebat, beradu konsep maupun unjuk kekuatan. "Aku siap ladeni tantangan mereka. Undang saya, pasti aku akan datang ke Yogja. Aku hadapi mereka," tandas Ruhut kepada INILAH.COM, Rabu (15/12/2010).

Bagi Ruhut, tak pernah ada cerita takut dan ciut nyali untuk berdebat dengan siapapun. "Saya ke Jakarta dari Medan nyebrang laut. Orang Yogja cuma naik kereta ke Jakarta. Jadi nggak ada takut bagi orang Medan kalau cuma debat. Di mana saja ayo, aku siap," tukasnya.

Anggota Komisi III DPR ini kembali menegaskan cara-cara yang dipakai para pendemo di depan DPRD DIY seperti cara-cara PKI. "Mereka memaksakan kehendak. Nama Pak SBY diplintir, apa itu bukan gaya-gaya PKI?," tanyanya.

Kalimat ini adalah pernyataan konyol dan sangat menyedihkan untuk diucap mungkin spanduk "SBY" (Sumber Bencana Yokya) yang dimaksud,tapi lucu sehari sebelumnya huruf "J" dan "Y", tak menjadikannya geram.Apakah Gorbachev akan mengiyakan kesimpulan saya tentang manusia aneh dan tak ada otaknya ini? bagaimana tidak RUHUT seakan ada punya PELINDUNG dan punya Frame yang sama untuk merusak tatanan NKRI melontarkan pernyataan yang dapat menyulut rasa kebencian.http://www.inilah.com/read/detail/1059922/ruhut-siap-ladeni-tantangan-rakyat-yogya .

Sementara Menteri Dalam Negri bersikukuh pada sisi yang bertentangan dengan Rakyat Jogyakarta ,jadi siapakah yang DEMOKRATIS?.Negri ini sudah penat jeritan jeritan ketidak adilan akankah menjadi gumpalan kekecewaan ?.

"Alam menyapa ,Jogyapun menjawab,negri meradang,akankah terjadi Kerusuhan POLITIK Tahun Depan? Adakah nasib baik SBY diantara kata kata "Sombong dan asal bunyi RUHUT"...

Senin, 06 Desember 2010

Soal Century, FOX Indonesia terlibat, Bendera Benar ! (Bambang Soesatyo)


Jakarta, seruu.com - Terkait dengan aksi Bongkar century Atau Bubarkan KPK yang dilakukan oleh Benteng Demokrasi Rakyat, Bambang Soesatyo anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan oleh aktivis Bendera adalah kebenaran.

"Saya kira apa, yang di sampaikan Bendera itu adalah fakta-fakta," ungkap Bambang saat diwawancara di DPR, Rabu (01/12).

Lebih lanjut ia menilai bahwa bubarnya Fox Indonesia pimpinan Rizal dan Zul Malarangeng patut diduga terkait dengan kasus Century.

"Saya kira bubarnya Fox Indonesia itu adalah penghapusan informasi dan penghilangan data-data yang patut di curigai," papar anggota Komisi III DPR RI tersebut.

quote_bambang_benderaPolitisi partai Golkar tersebut juga mengatakan bahwa ketidakhadiran Eddhy Baskoro Yudhoyono, Andi, Rizal dan Zul Malarangeng, Hartati Moerdaya, Hatta Rajasa dan Djoko Suyanto ke persidangan Mustar dan Ferdi yang mereka tuduh melakukan pencemaran nama baik terkait penyebutan nama mereka sebagai penerima aliran dana Century merupakan ekspresi ketakutan.

"Tidak datang karena apa? Tidak datang karena mereka takut terbongkar bendera itu, sebab saya melihat apa yang di bongkar Bendera itu adalah fakta kebenaran," ujar Bambang.

Bambang juga menyatakan bahwa hakim sebenarnya bisa saja memerintahkan agar Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa pembelanjaan terbesar di media cetak dan elektronik pada pemilu 2009 lalu.

"Kalau tidak gampang saja hakim perintahkan BPK sebagai lembaga independent untuk mengecek penjualan iklan, seluruh media masa termasuk elektronik dan media cetak pada saat pemilu legislatif dan pemilu pilpres 2009. Dan kemudian cek pembelanjaan terbesar siapa dan FOX membelanjakan berapa," jelasnya.

Bambang memperkirakan bahwa Fox akan menempati urutan pertama belanja iklan pada pemilu legislatif dan Pilpres 2009. "Dari situ akan terungkap semua darimana sumbernya dan saya yakin sumbernya adalah dari century," tuduh Bambang.

Sebelumnya Rizal Malarangeng dalam kesaksiannya di pengadilan mengatakan bahwa Fox Indonesia tidak memiliki keterkaitan dengan Century seperti yang dituduhkan oleh Bendera namun Rizal tidak menjelaskan asal dana Fox Indonesia.

Sebelumnya dalam konsprensi pers mengungkap penerima aliran dana century, Mustar dan Ferdi mengatakan bahwa Rizal dan Zul Malarangeng termasuk Fox Indonesia menerima aliran dana Century.

Selain itu Eddhy Baskoro Yudhoyono, Andi , Rizal dan Zul Malarangeng, Hartati Moerdaya, Hatta Rajasa, Djoko Suyanto, KPU menerima aliran dana Century.

Bambang: Bendera benar, soal Century, Fox Indonesia terlibat !

http://seruu.com/politik/bambang-bendera-benar-soal-century-fox-indonesia-terlibat/itemid-690


Kekhawatiran Bung Karno kini menjadi Kenyataan: MENJADI BANGSA BURUH DIANTARA BANGSA BANGSA !


Kekhawatiran Bung Karno kini menjadi Kenyataan:
MENJADI BANGSA BURUH DIANTARA BANGSA BANGSA dan
MENJADI BURUH di NEGERI SENDIRI !!

1. SISTEM EKONOMI MENGINGKARI AMANAT UUD'45 pasal 33

2. ASET & SUMBER DAYA ALAM NEGARA dijual MURAH kpd INVESTOR

3. NEGARA MAKIN TERJEBAK DLM HUTANG yang BESAR, MENGHILANGKAN KEMANDIRIAN dan menaikkan Beban Tiap Rakyat Indonesia

4. Sistem Demokrasi sudah dikuasai oleh Parpol2 bagai Neo-PKI (Neo Partai Kapitails Indonesia) / Segelintir ELit, dan Parpol tidak melaksanakan sebagai Partai yangmerealisasikan Aspirasi Rakyat

5. PENGAWASAN KEDAULATAN RAKYAT dan PENEGAKAN HUKUM sudah mulai RUNTUH, shg meruntuhkan TRIAS POLITIKA

6. Kepemerintahan dan Keuangan Negara makin DIKUASAI oleh Korupsi Berjamaah scra Massif dan Skandalis,

7. Mengancam GAGAL sebagai Negara, NKRIkini menjadi Doktrin Kekuasaan Negara Terpusat yg GAGAL merealisasikan KEADILAN dan Hilangkan Kebudayaan, Adat dan Kekayaan Rakyat Daerah

Jumat, 03 Desember 2010

UNDANGAN; Nilai2 Kesejahteraan Bangsa ” FREEPORT & RAKYAT PAPUA



" UNDANGAN TERBUKA :
NILAI-NILAI KESEJAHTERAAN BANGSA” FREEPORT & RAKYAT PAPUA

WAKTU DAN TEMPAT;
Seminar Sehari diadakan pada:
Hari/Tggl : Sabtu, 4, DESEMBER,2010.
JAM: 09.OO-14.00 WIB
Tempat : Pondok/penginapan AL-BAROKAH, JL. Balirejo.No.27.yogykarta


Integrasi Papua kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang belum juga mengantarkan rakyat Papua menuju kesejahteraan di bidang Ekonomi. Disatu sisi, Papua terjajah dibidang investasi, pelanggaran HAM dan penghancuan ekologi. Dominasi kapitalis yang meningkat di Tanah Papua, tidak menunjang kesejahteraan Rakyat Papua. Bangsa Papua mengalami penjajahan ekonomi dalam wujud investasi yang dibangun sepihak oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melibatkan bangsa Papua.

Fakta keagungan PT. Freeport di Papua yang sudah beroperasi selama 40 tahun tidak mendorong tingkat kesejahteraan Bangsa Papua. Keberadaan PT. Freeport justru menghasilkan masalah ekonomi, ekologi dan menimbulkan pelanggaran HAM. Kehadiran perusahaan asal Amerika tersebut membuka kran baru bagi penistaan kemanusiaan dan pengrusakan ekologi besar-besaran di bumi Papua. Kondisi ini sudah sangat memprihatinkan sehingga sangat mendesak untuk menyuarakan lebih keras hak-hak kemanusiaan dan lingkungan hidup bangsa Papua. Terutama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Papua sesuai cita-cita perjuangan bangsa dalam mensejahterakan seluruh rakyat dari Aceh hingga Papua.

Sejak aneksasi dengan Indonesia tahun 1967 sampai sekarang, Papua hanya dijadikan ladang investasi yang menguntungkan secara ekonomi bagi Indonesia dan Negara-negara lain yang menanakan sahamnya di Papua. Kesenjangan kesejahteraan jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, Papua jauh tertinggal. Padahal daerah ini memiliki sumberdaya alam yang melimpah.

Dinamika inilah, seminar kesejahteraan bangsa digagas untuk menyamakan pandangan dan memberi solusi akan problem bersama demi membangun kesejahteraan bangsa Papua, dan tentunya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menyimak kondisi Papua sejak 11 rekomendasi Majelis Rakyat Papua hasil musyawarah besar (mubes) bersama masyarakat asli Papua yang diselenggarakan pada 9-10 Juni lalu. Isi rekomendasi itu ialah:

Pertama, bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Kedua, Bahwa orang Papua menuntut suatu DIALOG diadakan, dimediasi oleh mediator internasional netral.

Ketiga, Bahwa orang-orang Papua menuntut diadakannya sebuah REFERENDUM diarahkan menuju kemerdekaan politik. Keempat, Bahwa orang Papua menuntut Pemerintah Republik Indonesia mengakui pemulihan kedaulatan Rakyat Papua Barat yang diproklamasikan pada 1 Desember 1961.

Kelima, Bahwa rakyat Papua mendesak masyarakat internasional untuk memaksakan embargo atas bantuan internasional yang disediakan untuk pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua.

Keenam, Bahwa tidak ada perlu untuk dilakukan revisi UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat, dengan mengacu pada UU 35/2008 tentang Perubahan UU 21/2001, mengingat bahwa undang-undang tersebut terbukti telah GAGAL.

Ketujuh, Bahwa semua proses untuk pemilihan kepala daerah di seluruh Tanah Papua harus dihentikan, dan meminta Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat, DPRP, the-Papua Barat DPRD, dan bupati dan walikota di seluruh Tanah Papua untuk segera menghentikan penyediaan dana untuk penyelenggaraan pemilihan ini.

Kedelapan, Bahwa Pemerintah Pusat, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta seluruh kabupaten dan kota di Papua akhir Lahan transmigrasi dari luar Papua dan memberlakukan pengawasan ketat pada arus migrasi oleh orang-orang dari luar Tanah Papua.

Kesembilan, Bahwa rakyat Papua mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP dan DPRD Papua Barat untuk membebaskan semua tahanan politik Papua ditahan di penjara-penjara di mana-mana di Indonesia.

Kesepuluh, Bahwa Pemerintah Pusat segera melakukan demiliterisasi di seluruh Tanah Papua. Kesebelas, Bahwa MRP dan masyarakat asli Papua mendorong PT Freeport Indonesia segera ditutup.

Point ke-11 ini adalah bentuk nyata dan mendesak untuk diselesaikan. Akumulasi ketidakadilan ekonomi selama kehadiran Freeport harus ditata secara baik demi membangun ekonomi bangsa secara bermartabat.


" UNDANGAN TERBUKA UNTUK SIAPA SAJA"


TINUS PIGAI
KETUA