Hatta Klaim Berhasil vs SBY Jujur Akui Pemerintahannya Gagal

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pembukaan rapat kerja penyusunan rencana induk 2025 di Istana Bogor, Senin (21/2/2011), akhirnya mengakui kalau pemerintahannya gagal. Rapat diikuti oleh seluruh anggota kabinet, pemimpin lembaga negara non kementerian, BUMN dan Gubernur seluruh Indonesia.

SBY mengatakan bahwa dirinya sudah kenyang dengan berbagai komitmen. Membangun infrastruktur dan sebagainya, tapi cuma pepesan kosong. Dan SBY menginginkan kejelasan mengenai siapa yang akan melakukan investasi, kapan akan dilaksanakan dan dimana lokasinya investasi tersebut.

Padahal, sepanjang pemerintahan SBY selalu mengklaim bahwa investasi baru tumbuh baik dari luar dan dalam negeri tetapi kenyataan yang terjadi komitmen investasi yang dilakukan investor luar negeri dan dalam negeri kepada pemerintah hanyalah merupakan “janji palsu“. Hal ini terjadi dikarenakan yang membuat komitmen investasi bisa jadi hanyalah para broker investasi yang tidak jelas track rekord nya.

Dan bisa juga tidak terealisasinya komitmen investasi kepada SBY dikarenakan kurang percayanya investor terhadap sosok SBY yang peragu , sebab para investor luar dan dalam negeri tentu saja mengharapakan seorang pemimpin yang tidak peragu dimana mereka akan melakukan investasi,

Hal lain yang meyebabkan tidak terealisasinya komitmen investasi yang dijanjikan pada Indonesia disebabkan banyaknya biaya siluman yang timbul pada saat akan memulai investasi, serta terlalu banyaknya pungli dan pemerasan yang dilakukan oleh pejabat dan aparat hukum serta ormas-ormas ketika investor ingin melakukan investasi di Indonesia.

Tidak terealisasinya komitmen investasi terhadap Indonesia juga disebabkan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum di Indonesia dalam melakukan investasi, seperti contoh yang dialami oleh Temasek dalam kasus Monopoli sektor telekomunikasi, dimana saat Temasek membeli Indosat dari pemerintah Rebupblik Indonesia dan sebelumnya tidak dipermasalahkan terhadap UU anti monopoli dan mendapat persetujuan DPR, tetapi ketika SBY berkuasa hal itu dipermasalahkan dan Temasek dihukum untuk menjual Indosat dan membayar denda hampir ratusan miliiar rupiah karena melanggar UU anti monopoli.

Akhirnya realisasi komitmen investasi kepada Indonesia yang terrealisasi hanya investasi pada sektor eksploitasi sumber daya alam seperti logging, tambang batubra saja karena tidak terlalu butuh modal banyak, rendah resiko bisnis dan untuk lebih banyak , semenntara komitmen investasi untuk sektor infrakstruktur dan industri, investor akan berpikir puluhan kali dimana pengembalian investasi yang lama juga biaya investasinya lebih besar dari hitungan normal akibat adanya pungli dan pemerasan oleh aparat pemerintah dan hukum.

Kegagalan Pemerintah SBY untuk merealisasikan komitmen investasi di Indonesia terutama investasi untuk pembangunan infrakstruktur akan menciptakan deindutrialisasi, baik infrakstruktur jalan raya maupun infraksruktur kelistrikan dimana terhambatnya pembangunan infraskstruktur juga akan mempersulit tumbuhnya ekonomi, yang pada akhirnya pengangguran akan semakin meningkat.

Tapi dari semua ini dapat disimpulkan akhirnya SBY mau berkata jujur, bahwa data data kemajuan investasi di didalam pemerintahannya adalah merupakan pepesan kosong yang dibuat hanya untuk meyenangkan SBY saja, dari keluhan SBY mengenai tidak terealisasinya komitrmen investasi menunjukan bahwa Kabinet yang SBY pimpin kerjanya hanya beretorika saja dan harus dilakukan perombakan total.

Dikasih Karpet Merah

Di China, Investor dikasih karpet merah oleh pemerintah China. Namun, di Indonesia Investor yang kasih angpao merah ke pejabat negara.

Dalam beberapa tahun terakhir begitu banyak komitmen investasi yang dijanjikan kepada Indonesia, tapi yang terlaksana kurang dari 5 persen . Karenanya, dalam rencana percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional 2025 yang ditargetnya membutuhkan investasi US$ 200 miliar, harus ditegaskan nilai dan rentang waktu pelaksaanaan bidang usaha yang dijanjikan investor bersangkutan.

Untuk merealisasikan komitmen investasi yang telah dijanjikan kepada Indonesia, pemerintah SBY harus belajar banyak dari China dalam menarik investor untuk menanamkan investasinya di China.

Ada yang berbeda antara perlakuan pemerintah Indonesia dengan pemerintah China terhadap calon investor. Kalau di China itu calon investor disambut dengan karpet merah dan dijamu oleh pemerintah China serta dilindungi kepastian hukumnya dan keamanannya dan banyak diberikan kemudahan.

Kalau di Indonesia justru calon investor yang harus meyediakan karpet merah dan angpao merah (upeti) bagi pejabat pemerintah dan menjamu pejabat pemerintah Indonesia, serta berusaha sendiri untuk mencari kepastian hukum dalam berusaha. Sehingga, wajar saja komitmen investasi kepada Indonesia hanya sekedar penjajakan belaka dan investor pun tidak tertarik untuk merealisasikannya.

Kalau cara penyambutan investor seperti China dapat diterapkan kepada seluruh pejabat negara di Indonesia, pasti komitmen investasi kepada Indonesia akan terealisasi seratus persen.

Ternyata Buruh Bukanlah Hambatan Investasi

Selama ini Kaum buruh selalu dianggap oleh pemerintah selalu menjadi faktor penghambat tidak masuknya investasi ke Indonesia, tapi ternyata penghambat terbesar tidak masuknya investasi dan realisasi komitmen investasi disebabkan oleh pemerintah yang tidak komit terhadap keputusannya dan bertele-tele serta birokrasi yang lambat dan tidak sejalan dengan rencana yang diputuskan.

Seringkali keputusan yang diambil dalam rapat kabinet tidak berlanjut dengan baik di Kementerian, sebab keputusan itu ternyata bukannya dilaksanakan malah didiskusikan ulang oleh jajaran di bawah menteri. Hal ini wajar mungkin saja kepeutusan tersebut belum membagi rata kepentingan kepentingan pribadi pejabat di departemen.

*) Arief Poyuono - Ketua Presidium Nasional KPP (Komite Pimpinan Pusat) Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu.

KEMENTERIAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN Kuning-Merah Rapor Hatta

Setiap lembar halaman buku laporan itu sudah penuh tanda kuning.Warna yang menjadi penanda tercapainya program 100 hari oleh para menteri ekonomi di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, yang dikomandani Hatta Rajasa. Semua rapor pencapaian itu tertuang dalam buku Laporan Perkembangan Kinerja Program 100 Hari Kementerian Ekonomi. Dari 51 rencana aksi, kata Hatta, hampir semuanya sudah selesai. Keberhasilan itu antara lain ditandai dengan rampungnya draf final sejumlah peraturan pemerintah.“ Sebagian draf bahkan sudah ditandatangani Presiden,”ujar Hatta.“Sebagian lainnya masih menunggu.” Rancangan peraturan pemerintah yang dianggap rampung itu, antara lain, di bidang pertanahan. Dengan aturan itu, bidang bidang tanah telantar yang sudah lama tak lagi digunakan pemiliknya diambil alih pemerintah dan digunakan untuk usaha-usaha yang produktif. Yang juga sudah ditandatangani adalah rancangan peraturan pemerintah tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan. Sejak 2004 ada sekitar 400 perizinan di bidang pertambangan yang tidak bisa berjalan, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Ini karena aturan pertambangan yang ada tidak harmonis dengan aturan kehutanan. Dalam aturan yang baru inilah, kedua aturan itu dipadupadankan. Sayangnya, Hatta menekankan, kinerja 100 hari itu tak banyak dilirik orang. Media lebih suka memberitakan kasus daripada mewartakan keberhasilan pemerintah. Media hampir setiap hari memberitakan heboh penyelamatan Bank Century. “Rakyat jadi tidak tahu apa yang dilakukan menteri-menteri ekonomi, karena minimnya pemberitaan,”ujar Hatta mengeluh.“Padahal kami terus bekerja, tapi tetap tak dilihat. Program 100 hari juga dinilai tidak ada apa-apanya.” Ia berharap hiruk-pikuk kasus Century segera berakhir. Dengan begitu, ia dan para menterinya bisa bekerja tenang. Keluhan Hatta sepenuhnya bisa dipahami oleh ekonom Universitas Gadjah Mada, A.Tony Prasetiantono. Menurut Tony, menteri ekonomi terganggu kinerjanya oleh kasus Century. Mau tidak mau, kata Kepala Ekonom Bank BNI ini, hampir semua energi pemerintahan terkuras untuk menghadapi kasus tersebut, terutama Menteri Keuangan dan Wakil Presiden Boediono yang dituntut mundur. Lalu, bagaimana dengan nilai para menteri ekonomi dalam menjalankan program 100 harinya? Tony mengaku kesulitan menilai biru-merah rapor Hatta. Alasannya, Hatta orang baru di posisi itu sehingga kinerjanya belum bisa diukur hanya dalam 100 hari. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Fadhil Hasan, juga menekankan, 100 tak bisa dijadikan parameter keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Apalagi, di bidang ekonomi, beberapa aturan internal kementerian telah tercapai. Meski begitu, ia mengakui, pemerintah melewatkan beberapa aturan penting, seperti persiapan menghadapi perdagangan bebas ASEAN-Cina. Padahal banyak yang mengeluhkan soal kesepakatan tersebut.“Ini yang tidak terlalu diantisipasi dalam program 100 hari,”katanya. Hendri Saparini, ekonom Econit Advisory Group, berpendapat sebaliknya. Ia menilai, kasus Century tidak mengganggu kinerja Menteri Koordinator Perekonomian. Menurut pandangannya, heboh ini justru menyelamatkan Kementerian Perekonomian. Alasannya, perhatian masyarakat jadi tidak terfokus ke program 100 hari pemerintahan. Ia juga menilai, seharusnya ada program konkret ihwal perdagangan bebas Cina-ASEAN,misalnya program pembangunan harus menggunakan produk lokal.Yang dilakukan baru semacam pencanangan penggunaan produk lokal.

Tempo, Interaktif ,24 Februari 2011

KEMENTERIAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN

Kuning-Merah Rapor Hatta

Pernytaan Bersama Rusia-Uni Eropa atas Situasi di Afrika Utara dan Timur Tengah

24-02-2011
Menteri Luar Negeri Federasi Rusia dan Uni Eropa Perwakilan Tinggi Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan keprihatinan saham dengan perkembangan di beberapa negara Afrika Utara dan Timur Tengah.

Menegaskan kembali posisi yang ditetapkan oleh Moskow dan Brussels dalam beberapa hari terakhir, serta mengungkapkan dukungan untuk laporan oleh Dewan Liga Arab dan Dewan Keamanan PBB pernyataan pers yang dikeluarkan pada 22 Februari 2011, Menteri dan Perwakilan Tinggi menyatakan berikut.

Kami mengutuk dan mempertimbangkan tidak dapat menerima penggunaan kekuatan militer untuk membubarkan demonstrasi damai, serta setiap manifestasi lain kekerasan dan bersikeras pada penghentian segera tindakan tersebut. Secara khusus, kami sangat mengutuk kekerasan dan penggunaan kekuatan terhadap warga sipil di Libya, yang telah mengakibatkan kematian ratusan orang. Kami menyatakan penyesalan mendalam dan belasungkawa atas hilangnya nyawa manusia. Kami mendesak semua pihak yang terlibat untuk menunjukkan tanggung jawab, menghormati hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, dan menjamin keamanan warga sipil dan warga negara asing.

Protes besar-besaran mengekspos berbagai masalah yang telah terakumulasi dalam masyarakat. Masalah ini harus ditangani oleh masyarakat negara-negara yang relevan melalui dialog nasional yang melibatkan seluruh kekuatan politik dan strata masyarakat yang ditujukan untuk mencapai konsensus publik tentang jalan keluar dari krisis dan melakukan transformasi yang sangat dibutuhkan. proses Demokratisasi harus berevolusi dalam bentuk damai dan dalam kerangka hukum.

Mendukung masyarakat negara-negara Arab di aspirasi mereka untuk hidup lebih adil dan makmur, Rusia dan Uni Eropa siap untuk memberikan bantuan ekonomi dan lainnya ke negara-negara yang berminat atas permintaan mereka.

Joint Russia-EU Statement on the Situation in North Africa and the Middle East

24-02-2011

The Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation and the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy share concern over developments in a number of countries of North Africa and the Middle East.

Reaffirming the positions set forth by Moscow and Brussels in recent days, as well as expressing support for the statement by the Council of the Arab League and the United Nations Security Council press statement issued on 22 February 2011, the Minister and the High Representative declare the following.

We condemn and consider unacceptable the use of military force to break up peaceful demonstrations, as well as any other manifestations of violence and insist on an immediate cessation of such actions. In particular, we strongly condemn the violence and the use of force against civilians in Libya, which has resulted in the deaths of hundreds of people. We express deep regret and condolences for the loss of human lives. We urge all parties involved to show responsibility, respect human rights and international humanitarian law, and ensure the safety of civilians and foreign nationals.

Massive protests expose a range of problems that have accumulated within societies. These problems should be addressed by peoples of relevant countries through national dialogue involving all political forces and society strata aimed at reaching public consensus regarding the ways out of the crisis and conducting the much-needed transformations. Democratization processes should evolve in peaceful forms and within a legal framework.

Supporting the peoples of Arab countries in their aspirations for a more just and prosperous life, Russia and the European Union stand ready to provide economic and other assistance to interested countries at their request.

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION

INFORMATION AND PRESS DEPARTMENT
_______________________________

32/34 Smolenskaya-Sennaya pl., 119200, Moscow G-200;
tel.: (499) 244 4119, fax: (499) 244 4112
e-mail: dip@mid.ru, web-address: www.mid.ru

Tunisia dan Mesir: Krisis Imperialisme AS dan neo-liberalisme

oleh Blodor Nzimande - Pengamat Politik Afrika Selatan

Dalam sebuah kolom oleh George Galloway menganalisis perkembangan Tunisia dan Mesir di Inggris 'Morning Star' - surat kabar harian partai saudara kita, Partai Komunis Inggris - referensi ini dibuat untuk pengamatan apt Lenin tentang revolusi:

"Ada beberapa dekade ketika tidak ada yang terjadi, dan minggu ketika dekade terjadi".

Ini pada dasarnya menangkap sejumlah hal tentang kapitalisme dan krisis manifold nya hari ini. Pertama, ada jeda politik (atau bahkan dipercepat pertumbuhan dan konsolidasi kapitalisme) sebenarnya mungkin merupakan awal dari ledakan revolusioner tajam bahwa dalam waktu singkat secara radikal dapat mengubah sejarah suatu negara atau dunia secara keseluruhan aa. Kedua, perkembangan politik Tunisia dan Mesir dapat dilihat sebagai ungkapan saat dalam krisis pendalaman kapitalisme dan kontemporer ideologi neo-liberal, yang hasilnya menandai pergeseran yang signifikan tidak hanya bagi rakyat Afrika Utara dan dunia Arab, tapi yang penting adalah global.

Meskipun kita tidak boleh melupakan kekhususan ekonomi politik Tunisia atau Mesir atau yang bagian dari dunia Arab, perkembangan ini tidak boleh dipisahkan dari krisis saat ini kapitalisme global. Selain itu, perkembangan terakhir di kedua negara memiliki potensi implikasi politik yang signifikan untuk Timur Tengah dan benua Afrika.

Pada skala global, pemberontakan massa dan penghapusan Ben Ali dan Mubarak di Tunisia dan Mesir masing-masing tanda istirahat (ideologis) yang sangat radikal dari paradigma sebelumnya, tetapi konsolidasi pada, era George W Bush di AS, demokrasi yang harus dibawa dari luar oleh kekuatan imperialis 'kebajikan' ke seluruh dunia. Paradigma dalam krisis adalah bahwa diresmikan oleh invasi dan putus dari bekas Yugoslavia, invasi Somalia dan invasi ilegal dan pendudukan Afganistan dan Irak.

Sebagai Kamerad Fidel Castro wont mengatakan, dalam refleksi mingguan, krisis kapitalisme global saat ini tidak hanya krisis keuangan. Tapi itu adalah aneka ragam krisis kapitalis, saling menguatkan satu sama lain, tetapi yang tidak berkelanjutan yayasan adalah sistem yang didasarkan pada eksploitasi mayoritas (miskin) global untuk mempertahankan kepentingan rakus dari kecil global (dan semakin mengglobal) kapitalis kelas.

Dunia saat ini menghadapi banyaknya krisis kapitalis: krisis sektor keuangan global, krisis energi, krisis minyak, krisis pangan, dan krisis perubahan iklim dan pemanasan global. Meskipun akan bodoh untuk memprediksi suatu kematian yang mendekat dari sistem kapitalisme global, namun ada pergeseran kualitatif penting yang terjadi mungkin menandai awal era global yang baru. Ini adalah era global yang mungkin untuk sementara akan ditandai dengan ketidakpastian dan ketidakstabilan di banyak bagian dunia, tidak ketidakstabilan ekonomi paling tidak dalam kantong negara-negara kapitalis maju. Hal ini mungkin harus disertai dengan gelombang krisis berturut-turut yang hasilnya akan pada akhirnya akan ditentukan oleh kapasitas organisasi pekerja dan miskin dunia untuk merebut inisiatif politik.

Namun satu hal yang pasti: krisis saat ini kapitalisme global, ditambah dengan munculnya blok ekonomi alternatif dari dunia berkembang, serta energi massa orang-orang di tempat-tempat seperti Mesir dan Tunisia, adalah indikasi awal dari penurunan dari Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi global!

Krisis politik di Tunisia dan Mesir adalah hasil dari kombinasi beberapa elemen dari krisis kapitalisme global. Ini telah segera dipicu oleh dampak dari krisis keuangan global di dunia, ditambah dengan kenaikan harga pangan dan biaya kebutuhan dasar lain untuk mayoritas rakyat di negara-negara. Ini adalah krisis lebih lanjut dari penerapan gagasan neo-liberal dan program, dengan kolusi elite domestik, karena ini negara yang secara bersamaan dianggap sebagai contoh keberhasilan beberapa kebijakan ekonomi neo-liberal. Di negara-negara ini telah disertai dengan keterlibatan mereka dengan imperialisme AS.

Revolusi Mesir di tertentu memiliki potensi besar untuk dampak positif terhadap perjuangan rakyat Palestina melawan tirani apartheid Israel dan penindasan. Ada kesempatan nyata bagi munculnya negara Mesir progresif, dibebaskan dari kuk imperialisme AS. Seperti sebuah negara memiliki potensi untuk melancarkan perjuangan berprinsip dan solidaritas dengan rakyat Palestina. Dalam banyak hal, solidaritas progresif dengan revolusi Mesir diperlukan untuk memperdalam perjuangan untuk sebuah negara Palestina yang merdeka.

The SACP adalah berharap bahwa revolusi dalam diri mereka sendiri dengan lebih menggembleng rakyat Palestina tertindas untuk mengintensifkan perjuangan mereka melawan apartheid Zionisme dan menempatkan rezim Israel di-kaki belakang. Revolusi Mesir mungkin dapat memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk Palestina perjuangan dengan lebih mengekspos 'on dan off' AS-Mesir negosiasi perdamaian yang disponsori sebagai tidak lebih dari façade untuk menunda pembebasan Palestina asli, sedangkan lebih lanjut keduanya memecah belah dan kolonisasi dari Palestina wilayah terus berlanjut. Perkembangan tersebut, dengan kolusi rezim Mubarak, yang membuat hampir tidak mungkin untuk mencapai sebuah negara Palestina yang merdeka dalam waktu dekat. Pemerintah Mubarak sepanjang telah menjadi imperialis sempurna cover untuk menunda jika tidak menggagalkan pembebasan rakyat Palestina.

The SACP juga berharap bahwa kelas pekerja Mesir adalah belajar pelajaran yang sesuai dari "minggu yang telah menjadi dekade '. Titik balik dalam revolusi Mesir baru-baru ini telah masuknya kelas pekerja terorganisir ke dalam negeri perjuangan, sehingga memaksa Mubarak untuk mengundurkan diri. Ini adalah pelajaran yang penting tentang kekuatan kelas pekerja terorganisir Mesir untuk mengubah arah sejarah. Tanpa masuknya kelas pekerja terorganisir ke dalam peperangan ini kita tidak mungkin telah menyaksikan kemajuan yang dibuat sejauh ini oleh orang-orang Mesir biasa.

Sebagai SACP telah benar diamati dalam pernyataan pada perkembangan saat ini di Afrika Utara, ini kemenangan penting dari orang biasa bertanggung jawab untuk pembalikan kontra-revolusioner. Fakta bahwa nasib kepemimpinan orang-orang Mesir pada saat ini terletak dengan tentara pro-Mubarak adalah sebuah gambaran dari kerentanan kemajuan rakyat untuk pembalikan kontra-revolusioner. Oleh karena itu kami lebih baik mengambil peringatan, dan kemungkinan-kemungkinan, oleh Galloway di 'Morning Star' sangat serius:

"Para pasir waktu sudah habis untuk firaun. Dia belum bisa melepaskan sungai darah dalam upaya untuk bertahan. Tapi ini angin perubahan yang bertiup manis muara melalui Tunis dan sekarang Kairo tidak akan berhenti di situ "

Apa yang berarti di atas adalah bahwa itu merupakan tanggung jawab dari semua kekuatan progresif di dunia untuk menyatakan solidaritas beton dengan revolusi ini. Hal ini juga berharap kuat kami bahwa membuka ini dapat menciptakan kondisi untuk Partai Komunis panjang illegalized Mesir untuk memperkuat dan akar dirinya dalam arus perjuangan kelas pekerja Mesir, sebagai rute hanya untuk radicalisaton arus perjuangan kaum buruh dan miskin di Mesir.

The SACP menjanjikan dukungan penuh dan solidaritas Partai Komunis Mesir, kelas yang lebih luas kerja Mesir dan massa rakyat negara itu. Perkembangan ini memang harus dilihat sebagai peniupan penutup ideologi dan politik imperialisme, dan bahwa krisis kapitalis dan dampaknya belum berakhir, dan mungkin dampak penuh mereka belum sepenuhnya dirasakan.

Hal ini juga penting bahwa kita belajar pelajaran yang sesuai dari revolusi ini Afrika Utara. Presiden Negara Zuma dari Alamat Bangsa (SONA) pekan lalu, informasi dan dimungkinkan oleh terobosan sendiri Polokwane kami di tahun 2007, menyerukan kepada semua kekuatan Kongres benar-benar meninggalkan gerakan untuk memperdalam kesatuan dalam rangka untuk memastikan bahwa kami memang memobilisasi kelas pekerja dan rakyat kita secara keseluruhan untuk mengintensifkan perjuangan untuk path pertumbuhan baru.

Presiden Zuma SONA juga dibangun berdasarkan kesatuan dicapai pada NGC ANC yang selanjutnya terkena kebangkrutan kecenderungan baru dalam gerakan kita sebagai ekspresi tertentu 'Mubarakism' - kapitalis egois, serakah imperialis-didukung - yang tidak memiliki solusi terhadap tantangan pembangunan yang dihadapi negara kita.

Hanya dengan memperdalam mobilisasi massa buruh dan orang miskin di negara kita yang jalur pertumbuhan baru akan terwujud. Ini adalah jalan ini pertumbuhan baru yang pada akhirnya akan mematahkan dengan lintasan ekonomi 'kolonialisme jenis khusus', dan akan merupakan rute yang paling langsung ke transisi ke sosialisme. Hanya kelas pekerja memobilisasi dan orang-orang, di bawah kepemimpinan dari Aliansi ANC yang dipimpin, yang terbaik ditempatkan untuk mengkonsolidasikan dan memperdalam revolusi demokratik nasional kita!

Asikhulume!

MOSI TIDAK PERCAYA KOALISI LSM ANTI MAFIA CPNS

Benteng Selayar, 16 Pebruari 2011

Kepada Yth
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Di
JAKARTA


MOSI TIDAK PERCAYA KOALISI LSM ANTI MAFIA CPNS DAN LEMBAGA MISSI RECLASSEERING REPUBLIK INDONESIA (LMR-RI) KOMISARIAT SULAWESI SELATAN TERHADAP PENETAPAN SKORING NILAI UJIAN CPNS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR OLEH UNIVERSITAS INDONESIA (UI)

Koalisi LSM anti Mafia CPNS dan Lembaga Missi Reclassering Republik Indonesia (LMR-RI) Komisariat Sulawesi Selatan, setelah melihat fakta-fakta dalam penerimaan CPNS 2010 di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

1. Penyusunan dan pemeriksaan soal serta penentuan skoring nilai kelulusan dilaksanakan oleh PUSAT PENELITIAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA (PPSML-UI) berdasarkan kerjasama antara Pemkab Selayar dengan Universitas Indonesia.

2. Pengumuman skoring nilai oleh Bupati Kepulauan Selayar melalui SK Nomor : 871/1/245/XII/BKD/2010 tanggal 21 Desember 2010 menunjukkan nilai-nilai yang unik dan terstruktur, meragukan dan mencurigakan, sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat apalagi dengan beredarnya rumor bahwa beberapa yang lulus adalah orang yang telah membayar sebesar Rp. 40 juta – Rp. 75 juta.

3. Format yang teratur dalam skoring kelulusan tersebut antara lain :
a. Nilai teratas dan beberapa nilai berikutnya masing-masing memiliki selisih 0,2011 secara berurut sementara yang lain memiliki nilai acak.
b. Nilai teratas dan beberapa nilai berikutnya masing-masing memiliki selisih 0,1001 dan berlanjut dengan 0,1211 atau 0,5001 secara berurut sementara yang lain memiliki nilai acak.
c. Nilai teratas selisih 0,1211. Nilai yang lain acak
d. Nilai teratas selisih 0,5001 sementara nilai lainnya acak

4. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, KOALISI LSM ANTI MAFIA CPNS telah melakukan pertemuan dengan DPRD Selayar dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Selayar pada 13 Januari 2011 dan memutuskan untuk melakukan konsultasi dengan pihak Universitas Indonesia, namun keputusan tersebut dianulir oleh Bupati.
Pada 26 Januari 2011, Sekertaris Komisi A DPRD Selayar bersama dengan beberapa peserta test CPNS melakukan konsultasi dengan Tim CPNS PPSML-UI dengan kesimpulan bahwa PPSML PPS-UI TIDAK DAPAT MEMENUHI PERMINTAAN UNTUK MEMBUKA NILAI SKORING TEST CPNS KARENA ADANYA KESEPAKATAN DENGAN PEMKAB KEPULAUAN SELAYAR.

5. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa UNIVERSITAS INDONESIA TERLIBAT DALAM REKAYASA NILAI SKORING DAN TIDAK TRANSPARAN SERTA AKUNTABEL SEBAGAI PENYEDIA JASA TEST CPNS.

6. Atas tidak transparan dan akuntabelnya Universitas Indonesia, Koalisi LSM Anti Mafia CPNS juga menggugat integritas PPSML PPS-UI dalam menjalankan fungsi pengabdian masyarakat dalam tridharma perguruan tinggi.

7. Koalisi LSM Anti Mafia CPNS juga mempertanyakan profesionalitas PPSML PPS-UI mengingat dalam website http://www.ppsml-ui.org/ dinyatakan bahwa tugas utama PPSML-UI adalah penelitian, oleh karenanya PPSML-UI merancang berbagai metode penelitian di bidang sumberdaya manusia dan lingkungan, seperti metodologi analisis dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tugas utama ini tidak memiliki korelasi yang tepat dan utama untuk menjadi pelaksana test CPNS.

8. Kecurangan penerimaan CPNS di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kerjasamanya dengan PPSML PPS-UI menunjukkan bahwa UNIVERSITAS INDONESIA GAGAL MENGEMBAN MISI UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN TINGGI YANG MENGUPAYAKAN PENGGUNAANNYA UNTUK MENINGKATKAN TARAF DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA SERTA KEMANUSIAAN.
UNIVERSITAS INDONESIA JUSTRU MENJADI BAGIAN DARI PERSEKONGKOLAN UNTUK MENCIPTAKAN APARATUR NEGARA YANG BRENGSEK DAN KORUP KARENA DIAWALI DENGAN KETIDAKJUJURAN DAN PERMAINAN UANG.

9. MENGHIMBAU KEPADA SEGENAP ELEMEN BANGSA UNTUK TIDAK PERCAYA UNIVERSITAS INDONESIA.

10. Koalisi LSM Anti Mafia CPNS dan Lembaga Missi Reclassering Republik Indonesia (LMR-RI) meminta kepada PRESIDEN RI, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK), KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) KAPOLRI DAN MENDIKNAS. untuk melakukan investigasi mendalam atas PERAN SERTA UNIVERSITAS INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KEBOBROKAN BANGSA DAN MEMBUDAYAKAN PERILAKU SUAP

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta.
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
4. Kepolosian Negara Republik Indonesia (POLRI) di Jakarta.
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
6. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
8. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
9. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar.
10. Komisariat Pusat LMR-RI di Jakarta.
11. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng.





KOALISI LSM ANTI MAFIA CPNS
DAN
LEMBAGA MISSI RECLASSEERING REPUBLIK INDONESIA (LMR-RI)
KOMISARIAT SULAWESI SELATAN

1. MASYARAKAT TRANSPARANSI SULAWESI SELATAN (MATRASS)WILAYAH SELAYAR
SUAIB REWATA (KETUA)

2. LEMBAGA STUDY DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LESDAM) SULAWESI SELATAN
ABDUL HALIM RIMAMBA (KETUA)

3. LEMBAGA MISSI RECLASSEERING REPUBLIK INDONESIA (LMR-RI) KOMISARIAT WILAYAH SULAWESI SELATAN
MUHAMMAD NUR GARAKI NO KODE, 007/ ANG. INTELEJEN LMR-RI SUL SEL

4. LEMBAGA PEREMPUAN ANTI KEKERASAN
RAJA BULAN HAIYYUNG (KELUARGA BESAR PELOPOR PERJUANGAN KEMERDEKAAN
INDONESIA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR)

Links:
PPSML-UI
www.ppsml-ui.org
Share

Basic Statistics for United States Imperialism

Contents:

1—list of interventions for “regime change”
2—list of air warfare campaigns
3—list of client states
4—list of states held by debt-leverage imperialism
5—list of foreign base hosts
6—list of murder toll
7—list of unsavory rightists supported
8—list of perverted international bodies
9—list of interventions for opposing liberation
10—list of interventions pre-1941
11—list of covert operations
12—list of front organizations
13—list of low intensity conflicts
14—list of proxy wars
15—list of foreign policy doctrines
16—list of propaganda campaigns

Bibliography
Useful Periodicals
Relevant Hyperlinks

1. Chronological list of interventions, with the purpose of effecting “regime change,” attempted or materially supported by the United States—whether primarily by means of overt force (OF), covert operation (CO), or subverted election (SE):

a) OF and SE imply, necessarily, prior and continuing CO.

b) OF = directly applied state terrorism by the United States repressive apparatus i.e. the Departments of War/Defense, Energy, Treasury, and State. N.B. the formation of the National Security Council (1947) and the Office of Homeland Security (2002).

c) CO = reconnaissance, classical coups d’etat, legal harassment, disinformation (through media, legal, NGO, student, labor, and other front groups), bribery, sabotage, assassination, proxy warfare, running ratlines for fascist émigré groups, and assorted other clandestine activities.

d) SE = a particular species of CO, comparatively non-violent, high plausible deniability, usually involves dumping tons of cash and campaign technologies into the hands of rightist groups during elections, sowing discord in leftist parties, buying up media space in order to destabilize electorates, tampering directly with ballot results, and hiring jackboots to actively threaten and brutalize voters in the last resort. NB many subverted elections are preceded by lengthy terror campaigns (e.g. Nicaragua, El Salvador, Yugoslavia, etc).

It should go without saying that the following entries are simplified; only the major “payoff” year is listed, where applicable. Most attempted overthrows were preceded by lengthy preparations—vast right wing conspiracies, indeed. NB that this list remains under construction; new data will be added in the next installment.

[Date – place (head of targeted state/candidate in subverted election; political affiliation): outcome (means)]

The * indicates that I’m not clever enough to have found the absent data yet. Apologies.

“Neutralist” refers to a given regime’s desire to avoid taking sides with either power bloc in the cold war. It should be readily apparent that such is an unforgivable sin against the foreign policy establishment in the United States.

“Nationalist” refers to a given regime’s desire to nationalize foreign-owned means of production within its national boundaries. It should be readily apparent that such is an unforgivable sin against the foreign policy establishment in the United States.

1893 – Hawaii (Liliuokalani; monarchist): success (OF)
1912 – China (Piyu; monarchist): success (OF)
1918 – Panama (Arias; center-right): success (SE)
1919 – Hungary (Kun; communist): success (CO)
1920 – USSR (Lenin; communist): failure (OF)
1924 – Honduras (Carias; nationalist): success (SE)
1934 – United States (Roosevelt; liberal): failure (CO)
1945 – Japan (Higashikuni; rightist): success (OF)
1946 – Thailand (Pridi; conservative): success (CO)
1946 – Argentina (Peron; military/centrist): failure (SE)
1947 – France (*; communist): success (SE)
1947 – Philippines (*; center-left): success (SE)
1947 – Romania (Gheorghiu-Dej; stalinist): failure (CO)
1948 – Italy (*, communist): success (SE)
1948 – Colombia (Gaitan; populist/leftist): success (SE)
1948 – Peru (Bustamante; left/centrist): success (CO)
1949 – Syria (Kuwatli; neutralist/Pan-Arabist): success (CO)
1949 – China (Mao; communist): failure (CO)
1950 – Albania (Hoxha; communist): failure (CO)
1951 – Bolivia (Paz; center/neutralist): success (CO)
1951 – DPRK (Kim; stalinist): failure (OF)
1951 – Poland (Cyrankiewicz; stalinist): failure (CO)
1951 – Thailand (Phibun; conservative): success (CO)
1952 – Egypt (Farouk; monarchist): success (CO)
1952 – Cuba (Prio; reform/populist): success (CO)
1952 – Lebanon (*; left/populist): success: (SE)
1953 – British Guyana (*; left/populist): success (CO)
1953 – Iran (Mossadegh; liberal nationalist): success (CO)
1953 – Costa Rica (Figueres; reform liberal): failure (CO)
1953 – Philippines (*; center-left): success (SE)
1954 – Guatemala (Arbenz; liberal nationalist): success (OF)
1955 – Costa Rica (Figueres; reform liberal): failure (CO)
1955 – India (Nehru; neutralist/socialist): failure (CO)
1955 – Argentina (Peron; military/centrist): success (CO)
1955 – China (Zhou; communist): failure (CO)
1955 – Vietnam (Ho; communist): success (SE)
1956 – Hungary (Hegedus; communist): success (CO)
1957 – Egypt (Nasser; military/nationalist): failure (CO)
1957 – Haiti (Sylvain; left/populist): success (CO)
1957 – Syria (Kuwatli; neutralist/Pan-Arabist): failure (CO)
1958 – Japan (*; left-center): success (SE)
1958 – Chile (*; leftists): success (SE)
1958 – Iraq (Feisal; monarchist): success (CO)
1958 – Laos (Phouma; nationalist): success (CO)
1958 – Sudan (Sovereignty Council; nationalist): success (CO)
1958 – Lebanon (*; leftist): success (SE)
1958 – Syria (Kuwatli; neutralist/Pan-Arabist): failure (CO)
1958 – Indonesia (Sukarno; militarist/neutralist): failure (SE)
1959 – Laos (Phouma; nationalist): success (CO)
1959 – Nepal (*; left-centrist): success (SE)
1959 – Cambodia (Sihanouk; moderate/neutralist): failure (CO)
1960 – Ecuador (Ponce; left/populist): success (CO)
1960 – Laos (Phouma; nationalist): success (CO)
1960 – Iraq (Qassem; rightist /militarist): failure (CO)
1960 – S. Korea (Syngman; rightist): success (CO)
1960 – Turkey (Menderes; liberal): success (CO)
1961 – Haiti (Duvalier; rightist/militarist): success (CO)
1961 – Cuba (Castro; communist): failure (CO)
1961 – Congo (Lumumba; leftist/pan-Africanist): success (CO)
1961 – Dominican Republic (Trujillo; rightwing/military): success (CO)
1962 – Brazil (Goulart; liberal/neutralist): failure (SE)
1962 – Dominican Republic (*; left/populist): success (SE)
1962 – Indonesia (Sukarno; militarist/neutralist): failure (CO)
1963 – Dominican Republic (Bosch; social democrat): success (CO)
1963 – Honduras (Montes; left/populist): success (CO)
1963 – Iraq (Qassem; militarist/rightist): success (CO)
1963 – S. Vietnam (Diem; rightist): success (CO)
1963 – Cambodia (Sihanouk; moderate/neutralist): failure (CO)
1963 – Guatemala (Ygidoras; rightist/reform): success (CO)
1963 – Ecuador (Velasco; reform militarist): success (CO)
1963 – United States (Kennedy; liberal): success (CO)
1964 – Guyana (Jagan; populist/reformist): success (CO)
1964 – Bolivia (Paz; centrist/neutralist): success (CO)
1964 – Brazil (Goulart; liberal/neutralist): success (CO)
1964 – Chile (Allende; social democrat/marxist): success (SE)
1965 – Indonesia (Sukarno; militarist/neutralist): success (CO)
1966 – Ghana (Nkrumah; leftist/pan-Africanist): success (CO)
1966 – Bolivia (*; leftist): success (SE)
1966 – France (de Gaulle; centrist): failure (CO)
1967 – Greece (Papandreou; social democrat): success (CO)
1968 – Iraq (Arif; rightist): success (CO)
1969 – Panama (Torrijos; military/reform populist): failure (CO)
1969 – Libya (Idris; monarchist): success (CO)
1970 – Bolivia (Ovando; reform nationalist): success (CO)
1970 – Cambodia (Sihanouk; moderate/neutralist): success (CO)
1970 – Chile (Allende; social democrat/Marxist): failure (SE)
1971 – Bolivia (Torres; nationalist/neutralist): success (CO)
1971 – Costa Rica (Figueres; reform liberal): failure (CO)
1971 – Liberia (Tubman; rightist): success (CO)
1971 – Turkey (Demirel; center-right): success (CO)
1971 – Uruguay (Frente Amplio; leftist): success (SE)
1972 – El Salvador (*; leftist): success (SE)
1972 – Australia (Whitlam; liberal/labor): failure (SE)
1973 – Chile (Allende; social democrat/Marxist): success (CO)
1974 – United States (Nixon; centrist): success (CO)
1975 – Australia (Whitlam; liberal/labor): success (CO)
1975 – Congo (Mobutu; military/rightist): failure (CO)
1975 – Bangladesh (Mujib; nationalist): success (CO)
1976 – Jamaica (Manley; social democrat): failure (SE)
1976 – Portugal (JNS; military/leftist): success (SE)
1976 – Nigeria (Mohammed; military/nationalist): success (CO)
1976 – Thailand (*; rightist): success (CO)
1976 – Uruguay (Bordaberry; center-right): success (CO)
1977 – Pakistan (Bhutto: center/nationalist): success (CO)
1978 – Dominican Republic (Balaguer; center): success (SE)
1979 – S. Korea (Park; rightist): success (CO)
1979 – Nicaragua (Sandinistas; leftist): failure (CO)
1980 – Bolivia (Siles; centrist/reform): success (CO)
1980 – Iran (Khomeini; Islamic nationalist): failure (CO)
1980 – Italy (*; leftist): success (SE)
1980 – Liberia (Tolbert; rightist): success (CO)
1980 – Jamaica (Manley; social democrat): success (SE)
1980 – Dominica (Seraphin; leftist): success (SE)
1980 – Turkey (Demirel; center-right): success (CO)
1981 – Seychelles (René; socialist): failure (CO)
1981 – Spain (Suarez; rightist/neutralist): failure (CO)
1981 – Panama (Torrijos; military/reform populist); success (CO)
1981 – Zambia (Kaunda; reform nationalist): failure (CO)
1982 – Mauritius (*; center-left): failure (SE)
1982 – Spain (Suarez; rightist/neutralist): success (SE)
1982 – Iran (Khomeini; Islamic nationalist): failure (CO)
1982 – Chad (Oueddei; Islamic nationalist): success (CO)
1983 – Mozambique (Machel; socialist): failure (CO)
1983 – Grenada (Bishop; socialist): success (OF)
1984 – Panama (*; reform/centrist): success (SE)
1984 – Nicaragua (Sandinistas; leftist): failure (SE)
1984 – Surinam (Bouterse; left/reformist/neutralist): success (CO)
1984 – India (Gandhi; nationalist): success (CO)
1986 – Libya (Qaddafi; Islamic nationalist): failure (OF)
1987 – Fiji (Bavrada; liberal): success (CO)
1989 – Panama (Noriega; military/reform populist): success (OF)
1990 – Haiti (Aristide; liberal reform): failure (SE)
1990 – Nicaragua (Ortega; Christian socialist): success (SE)
1991 – Albania (Alia; communist): success (SE)
1991 – Haiti (Aristide; liberal reform): success (CO)
1991 – Iraq (Hussein; military/rightist): failure (OF)
1991 – Bulgaria (BSP; communist): success (SE)
1992 – Afghanistan (Najibullah; communist): success (CO)
1993 – Somalia (Aidid; right/militarist): failure (OF)
1993 – Cambodia (Han Sen/CPP; leftist): failure (SE)
1993 – Burundi (Ndadaye; conservative): success (CO)
1993 – Azerbaijan (Elchibey; reformist): success (CO)
1994 – El Salvador (*; leftist): success (SE)
1994 – Rwanda (Habyarimana; conservative): success (CO)
1994 – Ukraine (Kravchuk; center-left): success (SE)
1995 – Iraq (Hussein; military/rightist): failure (CO)
1996 – Bosnia (Karadzic; centrist): success (CO)
1996 – Russia (Zyuganov; communist): success (SE)
1996 – Congo (Mobutu; military/rightist): success (CO)
1996 – Mongolia (*; center-left): success (SE)
1998 – Congo (Kabila; rightist/military): success (CO)
1998 – United States (Clinton; conservative): failure (CO)
1998 – Indonesia (Suharto; military/rightist): success (CO)
1999 – Yugoslavia (Milosevic; left/nationalist): success (SE)
2000 – United States (Gore; conservative): success (SE)
2000 – Ecuador (NSC; leftist): success: (CO)
2001 – Afghanistan (Omar; rightist/Islamist): success (OF)
2001 – Belarus (Lukashenko; leftist): failure (SE)
2001 – Nicaragua (Ortega; Christian socialist): success (SE)
2001 – Nepal (Birendra; nationalist/monarchist): success (CO)
2002 – Venezuela (Chavez; reform-populist): failure (CO)
2002 – Bolivia (Morales; leftist/MAS): success (SE)
2002 – Brazil (Lula; center-left): failure (SE)

We should keep in mind that the goals of the imperialist in each of these instances are multiple: acquisition of access to local “markets” of all varieties; imposition of neoliberal policy; destruction of any potential alternative to the techno-fascist ruling order; provision of incentive for a sprawling parasitical and parastatal medical-intelligence-military-industrial complex (MIMIC); production of official “villains” for propaganda purposes; intimidation of non-combatants (as in the year 1945), and continuing political hegemony of the transnational elite based in DC.

2. Chronological list of US air warfare campaigns:

Japan (1943-45): conventional; incendiary; nuclear
China (1945-49): conventional; biological
Korea (1950-53): conventional; biological; chemical; incendiary
China (1951-52): conventional; biological; chemical
Guatemala (1954): conventional
Indonesia (1958): conventional
Cuba (1959-61): conventional; (biochemical attacks in other years)
Guatemala (1960): conventional
Vietnam (1961-73): conventional; chemical; biological; cluster
Congo (1964): conventional
Peru (1965): conventional
Laos (1964-73): conventional; chemical; biological; cluster
Guatemala (1967-69): conventional
Cambodia (1969-70): conventional; chemical; biological
Cambodia (1975): conventional
El Salvador (1980-89): conventional
Nicaragua (1980-89): conventional
Grenada (1983): conventional
Lebanon (1983-4): conventional
Syria (1984): conventional
Libya (1986): conventional
Iran (1987): conventional
Panama (1989): conventional; chemical; biological
Iraq (1991-2002): conventional; chemical; biological; cluster; DU
Kuwait (1991): conventional; chemical; biological; cluster; DU
Somalia (1993): conventional
Bosnia (1993-95): conventional; cluster; DU
Sudan (1998): conventional; biological
Afghanistan (1998): conventional
Yugoslavia (1999): conventional; chemical; biological; cluster; DU
Afghanistan (2001-02): conventional; chemical; biological; cluster; DU

3. Chronological list of US client states: [under construction]

1847 – Liberia: to present
1848 – Mexico: to 1911
1893 – Hawaii: to 1959
1899 – Cuba: to 1959
1903 – Dominican Republic: to present
1903 – Honduras: to present
1912 – China: to 1949
1922 – Italy: to 1941
1928 – Portugal: to 1974
1933 – Germany: to 1941
1939 – Spain: to present
1943 – Italy: to present
1944 – Saudi Arabia: to present
1945 – France: to 1965
1945 – Japan: to present
1945 – West Germany: to 1960
1945 – South Korea: to present
1945 – Burma: to 1962
1946 – Thailand: to present
1947 – Greece: to 1964
1947 – Turkey: to present
1948 – Israel: to present
1949 – Taiwan: to present
1950 – Colombia: to present
1952 – Australia: to present
1952 – Lebanon: to present
1952 – New Zealand: to 1985
1953 – Iran: to 1979
1954 – Guatemala: to present
1954 – Pakistan: to present
1959 – Paraguay: to present
1955 – South Vietnam: to 1975
1957 – Haiti: to present
1957 – Jordan: to present
1960 – Congo/Zaire: to present
1963 – Iraq: to 1990
1964 – Bolivia: to present
1964 – Brazil: to present
1965 – Greece: to present
1965 – Peru: to present
1966 – Central African Republic: to present
1969 – Oman: to present
1970 – Egypt: to present
1970 – Cambodia: to 1979
1970 – Uruguay: to present
1975 – Morocco: to present
1976 – Portugal: to present
1978 – Kenya: to present
1978 – S. Africa: to 1990
1979 – Yemen: to present
1979 – Somalia: to 1991
1982 – Chad: to present
1982 – Mexico: to present
1984 – Brunei: to present
1988 – Burma: to present
1992 – Angola: to 2002
1993 – Azerbaijan: to present
1993 – Eritrea: to present
1993 – Nigeria: to present
1994 – Ukraine: to present
1995 – Ethiopia: to present
2000 – Kyrgyzstan: to present
2001 – Afghanistan: to present

[all of Latin America (sans Mexico, Venezuela, Costa Rica, Cuba 1964-1990); a legion of others ]

4. Chronological list of states held in the manacles of debt-leverage imperialism:

N.B. these states are held in the thralldom of “odious debt” imposed upon them by (typically) quasi-fascistic regimes who 1) often enough were empowered via United States state terrorism and 2) accepted the terms of United States dominated Bretton Woods restructuring programs.

Many countries found themselves in dire monetary and fiscal straits in the early 1980s—after the Nixon shocks, the various oil embargoes, and the Volcker interest rate hikes. At this time of the debt crisis, the IMF and World Bank became “lenders of last resort” for regimes unable to meet balance of payments obligations to imperialist-controlled banks—but such lending comes with a cost: dismantle any and all policies that don’t adhere to the mystical mantras of neoliberalism (ie such policies as protectionism, capital regulation, state industry, wage control, labor and environmental regulation, resistance to currency devaluation, autochthonous/non-export production, etc had to go); such is the nature of the structural adjustment program (SAP).

Note further that these policies were the Reaganites’ answer to the “Crisis of Democracy” (as defined by the geniuses in the Trilateral Commission) that was occurring on a global scale and to the relative loss of US geopolitical power in the late 1970s. In order to disrupt the G-77, UNCTAD, and other international movements modeled on the success of OPEC, the debt crisis and its neoliberal response were engineered for the sake of ushering in a new world order of managed friggin’ chaos. It is good to recall that a number of countries that have refused SAP have been attacked (e.g., Serbia) and/or destabilized (e.g., Belarus). It is also prudent to realize that many an “ethnic,” “religious,” or otherwise vaguely described “civil” war has been caused directly by SAP (e.g., Somalia, Yugoslavia).

Moreover note that the meaning of “debt crisis” is that subjugated nations that were unable to meet balance of payments obligations to imperialist-controlled banks threatened the survival of such banks, and thus this privately held debt was transferred to public institutions, thereby socializing risk while insuring the sanctity of corporate profit. (I.e., “crisis” does not here refer to those horrors being inflicted on subjugated peoples.)

[Year of initial SAP implementation – nations]

1980 – Jamaica

1981 – Brazil; Mauritius; Uganda

1982 – Mexico; Ecuador; Bangladesh; Central African Republic; Argentina; Tanzania

1983 – Chile; Ghana; Kenya; Malawi; Niger; Somalia

1984 – Congo/Zaire; Mauritania; Senegal

1985 – Bolivia; Botswana; Costa Rica; Gambia; Guinea; Sao Tome

1986 – Madagascar; Nigeria; Philippines; Sierra Leone; Tunisia

1987 – Zambia; Algeria; Guinea-Bissau; Mozambique; Sudan; Yugoslavia

1988 – Equatorial Guinea; Guyana; Hungary; Pakistan; Sri Lanka

1989 – Cameroon; El Salvador; Jordan; Lesotho; Trinidad; Venezuela; Congo (RC); Togo

1990 – Colombia; Czech Republic; Nicaragua; Peru; Rwanda

1991 – Angola; Burkina Faso; Cote d’Ivoire; Egypt; Ethiopia; India; Romania; Zimbabwe

1992 – Latvia; Reunion; Ukraine; Belarus; Azerbaijan; Georgia; Armenia; Kazakhstan; Uzbekistan; Moldova

1993 – Benin; Gabon; Russia; S. Africa; Surinam

1994 – Eritrea; Cambodia; Haiti; Mali

1995 – Seychelles; Swaziland; Tajikistan

1996 – Bosnia-Herzegovina; Comoros; Uruguay

1997 – Bulgaria; Djibouti; Indonesia

1998 – Mongolia; Paraguay; S. Korea; Thailand; Yemen

1999 – Kosovo

5. Rough chronological list of foreign territories “hosting” US military installations. The range of years for each group attempts to indicate when the country in question first began its role as “host” for US military facilities. NB I’m still corroborating these. [under construction]

“Mahan Doctrine” group (1898-1904): Guam; Puerto Rico; Philippines; Cuba; Hawaii, Panama

“Monroe Doctrine-Crisis of Capital” group (1905-1935): Antarctica; Azores; Galapagos; Haiti; Liberia; Nicaragua; Samoa

“Welt Krieg” group (1939-1953): Antigua; Australia; Bahamas; Belgium; Bermuda; British Guiana; Burma; Denmark; France; Germany; Greece; Greenland; Iceland; Indonesia; Iran; Italy; Jamaica; Japan; Johnston Atoll; Korea; Marshall Islands; Midway Islands; Morocco; Netherlands; Newfoundland; New Zealand; Okinawa; Portugal; Spain; St. Lucia; Taiwan; Thailand; Trinidad; Turkey; United Kingdom; Vietnam

“Post-Monroe Doctrine-War on Drugs/Depopulation” group (1954-2002): Aruba, Bolivia; Brazil; Colombia; Costa Rica; DRC; Ecuador; El Salvador; Ghana; Guatemala; Honduras; Ivory Coast; Nigeria; Peru; Rwanda; Senegal

“Carter Doctrine” group (1978-1981): Bahrain; Diego Garcia; Egypt; Israel; Kenya; Oman; Somalia

“New World Order-Persian Gulf” group (1990-1991): Kuwait; Qatar; Saudi Arabia; UAE; Yemen

“New World Order-Balkans” group (1991-2001): Albania; Bosnia; Croatia; Hungary; Kosovo; Macedonia

“Afghanistan War/Caspian Basin” group (2000-2002): Afghanistan; Azerbaijan; Georgia; India; Kazakhstan; Kyrgyzstan; Pakistan; Tajikistan; Uzbekistan

6. Chronological list of US murder toll: [under construction]

The murder toll has been achieved by either direct violence (e.g. the firebombing and nuking of Japan or the firebombing of Dresden) or indirect/proxy “low intensity conflict” (e.g. Rwanda in the 90s or Nicaragua in the 80s). (I have not here accounted for the deaths attributable to SAP.) Some extremely conservative estimates—

Native Americans (1776-2002): 4M
West Africans (1776-1865): 4M
Philippines (1898-1904): 600K
Germany (1945): 200K
Japan (1945): 900K
China (1945-60): 200K
Greece (1947-49): 100K
Korea (1951-53): 2M
Guatemala (1954-2002): 300K
Vietnam (1960-75): 2M
Laos (1965-73): 500K
Cambodia (1969-75): 1M
Indonesia (1965): 500K
Colombia (1966-2002): 500K
Oman (1970): 10K
Bangladesh (1971): 2M
Uganda (1971-1979): 200K
Chile (1973-1990): 20K
East Timor (1975): 200K
Angola (1975-2002): 1.5M
Argentina (1976-1979): 30K
Afghanistan (1978-2002): 1M
El Salvador (1980-95): 100K
Nicaragua (1980-90): 100K
Mozambique (1981-1988): 1M
Turkey (1984-2002): 50K
Rwanda (1990-1996): 1M
Iraq (1991-2002): 1M
Somalia (1991-1994): 300K
Yugoslavia (1991-2002): 300K
Liberia (1992-2002): 150K
Burundi (1993-1999): 200K
Sudan (1998): 100K
Congo (1998-2002): 3M

We should also take note that the United States bears more than superficial responsibility for the Nazi Holocaust: e.g., the turning away of Jewish, Romani, and other refugees; funding the concentration camp system; underwriting the Third Reich’s military; delay in opening a western front; policies of appeasement before the war; siding with the fascists during the Spanish Civil War; turning down Stalin’s offer to attack Germany jointly in 1938; providing theoretical inspiration for lebensraum, final solutions, anti-communism, anti-Semitism, etc; rebuilding Germany after the war with the fascist infrastructure still intact; saving war criminals; general ideological support; and so forth.

7. Alphabetical list of rightwing dictators, reactionary movements, and other reprehensible figures empowered/materially supported by the US: [under construction]

It seems as though the number one criterion for getting a job as the head of a client state is a willingness to butcher leftists. Indeed, the use of unsavory rightists by the United States began neither with the anti-Castro Cuban émigré community, nor with the Afghan mujaheddin alumni, oh Nelly no!

[the dates provided are sloppily done, I concede. At times, they are just the general duration of the given regime (e.g., Selassie). Most others are the duration of US support while the regime lasted (e.g., Hitler, Saddam Hussein, etc.)]

Abacha, Sani (Nigeria: 1993-2000)
Afwerki, Isaias (Eritrea: 1993-2002)
Amin, Idi (Uganda: 1971-1979)
Arévalo, Marco (Guatemala: 1985-1991)
Bakr, Ahmad (Iraq: 1968-1979)
Banzer Suarez, Hugo (Bolivia: 1971-1978)
Bao Dai (Vietnam: 1949-1955)
Barak, Ehud (Israel: 1999-2001)
Barre, Siad (Somalia: 1979-1991)
Batista, Fulgencio (Cuba: 1940-44/1952-1959)
Begin, Menachem (Israel: 1977-1983)
Ben-Gurion, David (Israel: 1948-1953, 1955-1963)
Betancourt Bello, Rumulo (Venezuela: 1959-1964)
Bokassa, Jean-Bedel (Central African Republic: 1966-1976)
Bolkiah, Sir Hassanal (Brunei: 1984-2002)
Botha, P.W. (South Africa: 1978-1989)
Branco, Humberto (Brazil: 1964-1966)
Carmona, Pedro (Venezuela: 2002)
Cedras, Raoul (Haiti: 1991)
Chamoun, Camille (Lebanon: 1952-1958)
Chiang Kai-shek (China: 1928-1949/Taiwan: 1949-1975)
Christiani, Alfredo (El Salvador: 1989-1994)
Chun Doo Hwan (S. Korea: 1980-1988)
Cordova, Roberto (Honduras: 1981-1985)
Diaz, Porfirio (Mexico: 1876-1911)
Diem, Ngo Dinh (S. Vietnam: 1955-1963)
Doe, Samuel (Liberia: 1980-90)
Duvalier, Francois (Haiti: 1957-1971)
Duvalier, Jean Claude (Haiti: 1971-1986)
Eshkol, Levi (Israel: 1963-1969)
Fahd bin'Abdul-'Aziz (Saudi Arabia: 1969-2002)
Feisal, King (Iraq: 1939-1958)
Franco, Francisco (Spain: 1937-1975)
Fujimori, Alberto (Peru: 1990-2002)
Habre, Hissen (Chad: 1982-1990);
Hassan II (Morocco: 1961-1999)
Hitler, Adolf (Germany: 1933-1939)
Hussein, King (Jordan: 1952-1999)
Hussein, Saddam (Iraq: 1979-1990)
Kabila, Laurent (CDR: 1997-1998)
Karzai, Hamid (Afghanistan: 2001-2002)
Khan, Ayub (Pakistan: 1958-1969)
Koirala, B. (Nepal: 1959-1960)
Lon Nol (Cambodia: 1970-1975)
Marcos, Ferdinand (Philippines: 1965-1986)
Martinez, Maximiliano (El Salvador: 1931-1944)
Meir, Golda (Israel: 1969-1974)
Meles Zenawi (Ethiopia: 1995-2002)
Mobutu Sese Seko (Zaire: 1965-1997)
Moi, Daniel (Kenya: 1978-2002)
Montt, Efrain (Guatemala: 1982-1983)
Mubarak, Hosni (Egypt: 1981-2002)
Museveni, Yoweri (Uganda: 1986-2002)
Musharaf, Pervez (Pakistan: 1999-2002)
Mussolini, Benito (Italy: 1922-1939)
Netanyahu, Benjamin (Israel: 1996-1999)
Noriega, Manuel (Panama: 1983-1989)
Odria, Manuel (Peru: 1948-1956)
Omar, Mohamed (Afghanistan: 1996-2001)
Ozal, Turgut (Turkey: 1989-1993)
Pahlevi , Rezi (Iran: 1953-1979)
Papadopoulos, George (Greece: 1967-1973)
Park Chung Hee (S. Korea: 1960-1979)
Pastrana, Andres (Colombia: 1998-2002)
Peres, Shimon (Israel: 1977, 1984-1986, 1995-1996)
Perez Jimenez, Marcos (Venezuela: 1952-58)
Pinilla, Gustavo (Colombia: 1953-1957)
Pinochet, Augusto (Chile: 1973-1990)
Pol Pot (Cambodia: 1975-1998)
al-Qaddafi, Muammar (Libya: 1969-1971)
Rabin, Yitzhak (Israel: 1974-1977, 1992-1995)
Rabuka, Sitiveni (Fiji: 1987, 1992-1999)
Al Sadat, Anwar (Egypt: 1970-1981)
Selassie, Halie (Ethiopia: 1941-1974)
Salazar, Antonio (Portugal: 1932-1968)
Saud, Abdul Aziz (Saudi Arabia: 1944-1969)
Seaga, Edward (Jamaica: 1980-1989)
Shamir, Yitzhak (Israel: 1983-1984; 1986-1992)
Sharett, Moshe (Israel: 1953-1955)
Sharon, Ariel (Israel: 2001-2002)
Smith, Ian (Rhodesia: 1965-1979)
Somoza Sr., Anastasio (Nicaragua: 1936-1956)
Somoza Jr., Anastasio (Nicaragua: 1963-1979)
Stroessner, Alfredo (Paraguay: 1954-1989)
Suharto, General (Indonesia: 1966-1999)
Syngman Rhee (S. Korea: 1948-1960)
Tolbert, William (Liberia: 1971-1980)
Trujillo, Rafael (Dominican Republic: 1930-1960)
Tubman, William (Liberia: 1944-1971)
Uribe, Alvaro (Colombia: 2002)
Videla, Jorge (Argentina: 1976-1981)
Yeltsin, Boris (Russia: 1991-1999)
Zaim, Hosni (Syria: 1949)
Zia Ul-Haq, Mohammed (Pakistan: 1977-1988)

other nasty nasties:
RPF (contra French client Rwanda);
SPLA contra Islamist Sudan, (a French client);
clients in Cameroon, Congo, Ivory Coast, Togo and Benin, after subverted elections (contra French proxies);
AFDL (Kabila);
Dalai Lama (Tibet);
bin Laden’s al Qaida;
Savimbi’s UNITA

Nazi war criminals and collaborators knowingly rescued in the years after WW2 by US intelligence for use as covert assets against the USSR:

R. Gehlen; O. Skorzeny; A. Brunner; O. von Bolschwing; W. von Braun; M. Lebed; A. Vlasov; I. Docheff; K. Dragonovich; I. Bogolepov; C. Bolydreff; A. Berzins; H. Herwarth; K. Barbie; I. Demjanjuk; W. Dornberger; V. Hazners; B. Maikovskis; E. Laipenieks; N. Nazarenko; L. Pasztor; R. Ostrowsky; L. Kairys; P. Shandruk; T. Soobzokov; S. Stankievich; and literally thousands of others.

8. List of “international” bodies designed/employed/perverted by the United States: [under construction]

UN/ OECD/ WHO
G8/IMF/WB/WTO/NAFTA/MAI/FTAA/Colombo Plan
NATO/SEATO/CTO/ANZUS/OAS

9. Chronological list of interventions by the United States, with the purpose of opposing (or aiding opposition to) popular resistance movements—whether by means of overt force (OF) or covert operation (CO):

[Date – place (targeted movement): outcome (means)]

1776-1865 – United States (numerous slave rebellions): success (OF)
1782-1787 – United States (Wyoming Valley): success (OF)
1786-1787 – United States (Shay’s Rebellion): success (OF)
1790-1795 – United States (Ohio Valley tribes): success (OF)
1794-1794 – United States (Whiskey Rebellion): success (OF)
1798-1800 – United States (Alien & Sedition trials): success (CO)
1799-1799 – United States (Fries’ Rebellion): success (OF)
1805-1806 – United States (Boston union “conspiracy”): success (CO)
1806-1807 – United States (Burr’s Insurrection): success (OF)
1810-1821 – Spanish Florida (Africans, Natives, etc): success (OF)
1811-1811 – United States (Tecumseh’s Confederacy): success (OF)
1813-1814 – United States (Creeks): success (OF)
1822-1822 – United States (Vesey’s Rebellion): success (CO)
1823-1824 – United States (Arikara): success (OF)
1826-1827 – United States (Philadelphia union “conspiracy”): success (CO)
1827-1827 – United States (Fever River & Winnebago): success (OF)
1831-1831 – United States (Turner’s rebellion): success (OF)
1831-1831 – United States (Sac & Fox): success (OF)
1832-1832 – United States (Black Hawks): success (OF)
1833-1834 – Argentina (rebellion): success (OF)
1835-1835 – United States (Murrel’s Uprising): success (CO)
1835-1836 – Peru (rebellion): success (OF)
1835-1842 – United States (Seminoles): success (OF)
1836-1837 – United States (Sabine, Osage): success (OF)
1836-1844 – Mexico (anti-Texans, Natives, etc): success (OF)
1837-1838 – United States (massive strikes): success (OF)
1838-1839 – United States (Mormons): success (OF)
1842-1842 – United States (Dorr’s Rebellion): success (OF)
1847-1855 – United States (Cayuse): success (OF)
1850-1851 – United States (Mariposa tribes): success (OF)
1851-1859 – United States (Washington tribes): success (OF)
1852-1853 – Argentina (rebellion in Buenos Aires): success (OF
1854-1856 – China (rebellion): success (OF)
1855-1856 – United States (Sioux): success (OF)
1855-1858 – United States (Seminoles): success (OF)
1855-1858 – Nicaragua (Walker’s invasion): success (OF)
1855-1860 – United States (“Bleeding Kansas”): success (OF)
1857-1857 – United States (Cheyenne): success (OF)
1857-1858 – United States (Mormons): success (OF)
1858-1858 – Uruguay (rebellion in Montevideo): success (OF)
1858-1859 – United States (Comanche): success (OF)
1859-1859 – United States (Brownists at Harper’s Ferry): success (OF)
1860-1860 – Angola (rebellion in Kissembo): success (OF)
1860-1861 – Colombia (rebellion): success (OF)
1861-1865 – United States (confederate rebellion): success (OF)
1861-1865 – United States (Navajo): success (OF)
1861-1886 – United States (Apache): success (OF)
1862-1864 – United States (Sioux): success (OF)
1863-1863 – United States (draft riots): success (OF)
1863-1864 – United States (massive strikes): success (OF)
1864-1864 – United States (Sand Hill Massacre): success (OF)
1865-1865 – Panama (rebellion): success (OF)
1865-1867 – United States (Sioux): success (OF)
1867-1867 – Formosa (rebellion): success (OF)
1867-1875 – United States (Comanche): success (OF)
1868-1868 – Japan (rebellion): success (OF)]
1868-1868 – United States (Washita/South Plains tribes): success (OF)
1868-1868 – Uruguay (rebellion): success (OF)
1871-1871 – Korea (rebellion): success (OF)
1872-1873 – United States (Modocs): success (OF)
1874-1875 – United States (Red River War): success (OF)
1874-1874 – United States (Kiowa): success (OF)
1876-1877 – United States (Sioux/Cheyenne): success (OF)
1877-1877 – United States (St Louis general strike, others): success (OF)
1877-1877 – United States (Nez Perce): success (OF)
1878-1878 – United States (Idaho tribes): success (OF)
1878-1879 – United States (Cheyenne): success (OF)
1879-1880 – United States (Ute): success (OF)
1885-1885 – United States (New York textile strikes): failure (OF)
1886-1886 – United States (massive strikes, Haymarket): success (OF)
1888-1888 – Korea (rebellion): success (OF)
1888-1893 – Hawaii (rebellion contra Dole): success (OF)
1888-1889 – Samoa (rebellion): success (OF)
1890-1891 – United States (Pine Ridge, Wounded Knee): success (OF)
1891-1891 – Haiti (Navassa uprising): success (OF)
1891-1892 – Chile (rebellion): success (OF)
1892-1892 – United States (Idaho miners): success (OF)
1893-1894 – United States (massive strikes): success (OF)
1894-1894 – Nicaragua (Bluefields unrest): success (OF)
1894-1894 – United States (Chicago rail/Pullman strikes): success (OF)
1894-1895 – Brazil (rebellion): success (OF)
1894-1896 – Korea (post Sino-Japanese war rebellion): success (OF)
1896-1899 – Nicaragua (rebellions): success (OF)
1898-1900 – United States (Chippewa at Leech Lake): success (OF)
1898-1902 – Philippines (nationalist resistance): success (OF)
1899-1899 – Samoa (Mataafa): success (OF)
1899-1901 – United States (Idaho miners): success (OF)
1900-1941 – China (Boxers, communists, etc): success (OF)
1901-1901 – United States (Creek uprising): success (OF)
1901-1901 – United States (Steel strikes): failure (OF)
1901-1902 – Colombia (rebellions): success (OF)
1901-1913 – Philippines (Moslem Moro rebellion): success (OF)
1903-1903 – Honduras (rebellion): success (OF)
1903-1904 – Dominican Republic (rebellion): success (OF)
1904-1909 – United States (Kentucky tobacco farmers): success (OF)
1906-1909 – Cuba (rebellion): success (OF)
1907-1911 – Honduras (leftists, Bonilla): success (OF)
1909-1911 – United States (NY/Triangle textile strikes): failure (OF)
1911-1912 – China (rebellions): success (OF)
1912-1925 – Nicaragua (leftists): success (OF)
1913-1919 – Mexico (various rebellions, Villa): failure (OF)
1914-1914 – United States (Ludlow Massacre): success (OF)
1914-1924 – Dominican Republic (various factions): success (OF)
1915-1934 – Haiti (Sam, etc): success (OF)
1916-1917 – United States (Arizona miners strike): success (OF)
1917-1918 – United States (IWW): success (CO)
1917-1919 – United States (Espionage Act trials): success (CO)
1917-1922 – Cuba (rebellions): success (OF)
1918-1920 – Panama (strikes, election protests, etc): success (OF)
1919-1919 – Honduras (rebellion): success (OF)
1919-1920 – United States (Palmer Raids): success (CO)
1919-1920 – Costa Rica (Tinoco, etc): success (CO)
1919-1920 – United States (Great Steel Strike, others): success (OF)
1920-1921 – United States (West Virginian miners): success (OF)
1920-1928 – United States (prison rebellions): success (OF)
1920-1920 – Guatemala (Unionists): success (OF)
1922-1922 – Turkey (Nationalists): success (OF)
1922-1923 – United States (massive strikes): success (OF)
1924-1925 – Honduras (rebellions): success (OF)
1925-1925 – Panama (general strike): success (OF)
1926-1933 – Nicaragua (Sandino, others): success (OF)
1931-1932 – El Salvador (Marti): success (OF)
1932-1932 – United States (DC Bonus Strikers): success (OF)
1933-1933 – Cuba (rebellion): success (OF)
1935-1935 – Philippines (Sakdal Uprising): success (OF)
1938-1957 – United States (leftists: HUAC, McCarthyism): success (CO)
1943-1946 – United States (unprecedented strikes): success (OF)
1944-1951 – Greece (EAM/ELAS/KKE): success (CO)
1945-1949 – China (maoism): failure (OF)
1945-1954 – Vietnam (Viet Minh): failure (CO)
1946-1947 – S. Korea (mass resistance to US military rule): success (OF)
1947-1950 – Turkey (TKP): success (CO)
1948-1948 – S. Korea (democratic resistance): success (OF)
1948-1954 – Philippines (Huks): success (CO)
1950-1951 – United States (Puerto Rican independence): success (OF)
1950-1953 – United States (many prison rebellions): success (OF)
1952-1975 – Japan (general anti-US protests): success (OF)
1952-1957 – Japan (protestors in Okinawa): success (OF)
1953-1963 – Syria (ASRP/Baathists): failure (CO)
1954-1962 – Algeria (FLN): failure (CO)
1956-1971 – United States (Cointelpro-CPUSA): success (CO)
1956-1975 – South Vietnam (NLF): failure (OF)
1957-1959 – Lebanon (leftists): success (OF)
1957-1958 – Jordan (leftists/anti-monarchists): success (OF)
1959-1960 – Haiti (rebels contra Duvalier): success (OF)
1960-1971 – United States (Cointelpro-Puertorriquenos): success (CO)
1960-1966 – Peru (leftist rebels/PCP): success (CO)
1960-1963 – Venezuela (FALN; leftist): success (CO)
1962-1969 – United States (Cointelpro-SWP): success (CO)
1963-1965 – El Salvador (various rebels): success (CO)
1964-1964 – Panama (Canal activists): success (OF)
1965-1968 – United States (mass urban race riots): failure (OF)
1965-1966 – Dominican Republic (Bosch supporters): success (OF)
1965-1966 – Indonesia (PKI): success (CO)
1965-2000 – East Timor (independence movement): failure (CO)
1966-1973 – United States (massive antiwar protest): failure (OF)
1966-2002 – Colombia (FARC/ELN): success (CO)
1966-1988 – Namibia (SWAPO): failure (CO)
1966-1967 – Guatemala (leftists): success (CO)
1967-1971 – United States (Cointelpro-SCLC, BPP, CORE, etc): failure (CO)
1967-1967 – United States (Detroit black workers): success (OF)
1967-1971 – Uruguay (Tupamaros): success (CO)
1967-1968 – United States (San Quentin prison rebellions): success (OF)
1967-1969 – Japan (protestors in Okinawa): success (OF)
1968-1969 – United States (MLK assassination riots): success (OF)
1968-1971 – United States (Cointelpro-SDS): success (CO)
1969-1970 – United States (IAT at Alcatraz): success (OF)
1969-1970 – Oman (Dhufar Rebellion): success (CO)
1969-2002 – Philippines (maoism): success (CO)
1970-1970 – United States (several prison rebellions): success (OF)
1970-1970 – United States (campus uprisings: KSU, etc): success (OF)
1970-1970 – Jordan (Palestinian resistance): success (CO)
1970-1972 – Bangladesh (independence movement): failure (CO)
1970-1972 – Trinidad (rebellions): success (OF)
1971-1971 – United States (post-Jackson murder prison riots): success (OF)
1972-1973 – Nicaragua (Sandinistas): success (OF)
1973-1973 – United States (Lakota at Wounded Knee): success (OF)
1973-1976 – United States (Cointelpro-AIM): success (CO)
1974-2002 – Israel (PLO): success (CO)
1974-2002 – Turkey (PKK): success (CO)
1977-1978 – United States (coal miners): failure (OF)
1980-2002 – Peru (MRTA/Shining Path): success (CO)
1981-1992 – El Salvador (FMLN, etc): success (CO)
1981-1990 – Honduras (PCH, FPR, etc): success (CO)
1981-1981 – United States (air controllers strike): success (OF)
1982-1983 – Morocco (MOL): success (CO)
1982-1984 – Lebanon (leftist & Moslem resistance): failure (OF)
1986-1990 – Bolivia (peasants): success (OF)
1989-1989 – St. Croix (Black rebellion): success (OF)
1992-1992 – United States (LA uprising): success (OF)
1994-2002 – Mexico (EZLN/Zapatistas): success (CO)
1995-1998 – Japan (protestors in Okinawa): success (OF)
1996-2002 – Nepal (CPN): success (CO)

10. US as “isolationist” pre-1941?

hahahahaha! DoS-confessed conflicts & interventions up to WW2 (NB other unconfessed exist—tracking them is the tricky part).

Contra major European powers—

France: 1798-1800, 1806-10
Germany: 1917-18, 1941-45
Great Britain: 1775-1783, 1812-1815
Spain [and colonies]: 1806-10, 1812, 1813, 1814, 1816-18, 1898
USSR: 1918-22

Contra minor powers, colonies, marginal states, non-European major powers—

Abyssina: 1903-4
“Africa” [west coast]: 1820-23, 1843 [allegedly contra “slave trade”]
Amelia Is.: 1812, 1817
Algeria/Algiers: 1815 [the 2nd Barbary War]
Angola: 1860
Argentina: 1833, 1852-3, 1890
“Bering Sea”: 1891 [contra alleged “seal poaching” LOL]
Brazil: 1894
“Caribbean”: 1814-25 [contra alleged “piracy”]
Chile: 1891
China: 1843, 1854-6, 1859, 1866, 1894-5, 1898-9, 1900, 1911, 1912-41
Colombia: 1868, 1873, 1895, 1902
Costa Rica: 1921
Cuba: 1822-25, 1906-9, 1912, 1917-22, 1933
Dominican Republic: 1799, 1903-4, 1914
Egypt: 1882
Falklands: 1831-2
Fiji: 1840, 1855, 1858 [the most curious in the bunch, IMHO]
Formosa: 1867
Greece: 1827
Greenland: 1941 [“defense” agreement]
Guatemala: 1920
Haiti: 1888, 1891, 1914, 1915-34
Hawaii: 1870, 1874, 1893
Honduras: 1903, 1907, 1911, 1912, 1919, 1924-5
Iceland: 1941 [“defense” agreement]
Italy: 1941-43
Japan: 1853-4, 1863, 1868, 1941-45
Johanna Is.: 1851
Kingsmills Is.: 1841
Korea: 1871, 1888, 1889, 1894-6, 1904-5
Libya/Tripoli: 1801-1805, 1815 [the 1st and 3rd Barbary Wars]
Marquesa Is.: 1813-4
Mexico: 1806, 1836, 1842, 1844, 1846-8, 1859, 1866, 1870, 1873, 1876, 1913-9
Morocco: 1904
Nicaragua: 1853, 1854, 1857, 1869, 1894, 1896, 1898-9, 1910, 1912-25, 1926-33
Panama: [Colo] 1856, 1860, 1865, 1885, 1901, [indep] 1903-14, 1918-21, 1925
Paraguay: 1859
Peru: 1835-6
Philippines: 1899-1901
Puerto Rico: 1824, 1899
Samoa: 1841, 1888-9, 1899
Smyrna: 1849
Sumatra: 1832, 1838-9
Surinam: 1941
Turkey: 1851, 1858-9, 1912, 1917-8, 1919, 1922
Uruguay: 1855, 1858, 1868
Yugoslavia: 1919

Scanning the official public acknowledgment list here, we clearly see that the US had extreme paranoia about China, Mexico, Nicaragua, and Panama: Open Doors, “uncooperative” neighbors, and two potential canal zones. Also, check the rationale in the official Defense Dept. record for each of the above conflict dates. Many, many times, we have the “to protect US interests [or “nationals”] during a crisis” as the proposed justification. Caveat lector.

11. Noteworthy Covert Operations conducted by the United States.

We should keep in mind that the dates given are the confessed dates of operation. In no way does this account for programs that continued to run after they were officially terminated, nor does it reckon with the same practices under different names—or no names at all. It should go without saying that this isn’t a complete listing.

Overcast (1945-46): OSS rescuing Nazi military scientists for US use
Crowcass: 1945-48): locating thousands of Nazis for later use
Paperclip (1946-1954): continuation and expansion of Overcast
Mockingbird (1947-2002): CIA control of mass media
Bloodstone (1948-50): infiltrating fascists into the USSR
Gladio (1949-90): terrorist actions to discredit the left; assassination, etc.
Ajax (1950-1953): supporting the Shah of Iran and overthrowing Mossadegh
MK-Ultra (1953-1963): CIA experiments with LSD, etc on non-volunteers
Cointelpro (1956-71): FBI destabilization of CP, AIM, SDS, civil rights, etc.
Celeste (1960-61): CIA assassination of UN secretary-general Dag Hammarskjold
Mongoose (1961-63): killing Castro and destabilizing Cuba via CIA agitprop, etc
Northwoods (1962-2002): DoD prepares faked “terror attacks” qua casus belli
SHAD (1962-1973): DoD performs biochemical weaponry tests on US citizens
Merrimac (1967-68): CIA surveillance of DC
Phoenix (1967-1971): mass agitprop and assassination program in Vietnam
Resistance (1967-68): CIA spying on US student movements
Chaos (1968-1974): CIA domestic espionage on students, activists, etc
Garden Plot (1968-2002): DoD plans for mass repression/concentration camps
Tailwind (1970): killing US defectors in Vietnam with sarin gas
Grillflame (1971-1991): CIA “ESP troopers” i.e. over-horizon radar
Echelon (1972-2002): NSA electronic surveillance of all communication
Watch Tower (1974-1976): CIA builds an “air corridor” for narcotics traffic in Colombia
Condor (1975-1977): Security arrangement in S. America to kill leftists
George Orwell (1978-1990): CIA surveillance of US politicians, etc, to protect narcotics traffic
Cyclone (1979-2002): funding violent Islamic fundamentalist groups
Promis (1981-2002): CIA, etc surveillance of financial transactions
JCET (1991-2002): “foreign internal defense” training programs
Roots (1993-1999): CIA sows fascistic propaganda in Yugoslavia
Storm (1995): ethnic cleansing of Serbs from Krajina
Carnivore (1999-2002): FBI surveillance of www posts, listservs, etc
Magic Lantern (2001-2002): FBI surveillance of PC keystrokes.
Tips (2002-): DoJ civilian informants and denunciations

12. Prominent Front Organizations used to advance US imperialist interests:

Adolph Coors Foundation: rightist propaganda slush-fund
AFL-CIO: CIA controlled labor organization
African American Institute: CIA front group
American Council for International Commission of Jurists: CIA front
American Enterprise Foundation: rightist think-tank
American Federation of State, County, and Municipal Employees: CIA front
American Foreign Policy Council: rightist think-tank
American Friends of the Middle East: CIA front group
American Newspaper Guild: CIA front group
American Society of African Culture: CIA front group
Brookings Institution: rightist think-tank
CANF: anti-Castro lobbyist
Cato Institute: rightist think-tank
Carnegie Endowment: rightist think-tank
Center for Security Policy: rightist think-tank
Center for Strategic and International Studies: rightist think-tank
Competitive Enterprise Institute: rightist think-tank
Ethics and Public Policy Center: rightist think-tank
Ford Foundation: CIA front group
Freedom Forum: rightist think-tank
Fund for International Social and Economic Education: CIA front group
Heritage Foundation: rightist think-tank
Hoover Institution: rightist think-tank
Hudson Institute: rightist think-tank
Institute for Historical Review: neo-fascist lobbyist; Holocaust denier
Institute for International Economics: rightist think-tank
Institute for International Labor Research: CIA front group
International Development Foundation: CIA front group
International Institute for Strategic Studies: rightist think-tank
John Birch Society: virulent anti-communist publicist
John M. Olin Foundation: rightist propaganda slush-fund
Koch Family Foundations: rightist propaganda slush-fund
Liberty Lobby: neo-fascist agitprop
Lynde and Harry Bradley Foundation: rightist propaganda slush-fund
Manhattan Institute: rightist think-tank
National Education Association: CIA front group
National Endowment for Democracy: CIA front group
National Student Association: CIA front group
Progress and Freedom Foundation: rightist think-tank
Progressive Policy Institute: rightist think-tank
RAND Corporation: rightist think-tank
Reason Foundation: rightist think-tank
Scaife Family Foundations: rightist propaganda slush-fund
Smith Richardson Foundation: rightist propaganda slush-fund
Soros Foundation: CIA front group
USAID: official humanitarian front used to control food politics
USIA: primary disseminator of official “white propaganda”
Voice of America: CIA-controlled radio

13. “Low intensity wars” conducted by the United States and its proxies

(“medium intensity warfare” = direct and usually acknowledged involvement of US military apparatus; “high intensity warfare” = Dr. Strangelove stuff: “nuclear combat toe-to-toe with the Russkies,” &c).

The primary goal of low intensity conflict is to use proxies, intelligence, and special forces to destabilize a region and its official government. The purpose of destabilization is to achieve 1) access to resources amidst the chaos, 2) delegitimation of an “enemy” political/economic system, 3) influence over specific local groups, and 4) depopulation of regions inhabited by “untermenschen.”

All leftists should learn about low intensity warfare; it is by far and away one of the most disgusting and useful tools in the imperialist repertoire. Don’t let the words “low intensity” trick you: rivers are dammed with corpses and the fields are sown with the blood of the targeted nation.

1950s: Poland; Ukraine; Russia, China; Thailand; Burma

1960s: Congo; Vietnam; Laos; Cambodia; Thailand; Burma

1970s: Congo; Vietnam; Laos; Cambodia

1980s: Congo; Cambodia; Nicaragua; Afghanistan; Mozambique; Angola; Ethiopia; Yemen; Western Sahara

1990s: Congo; Cambodia; Afghanistan; Yugoslavia; Nigeria; Sierra Leone; Guinea-Bissau; Colombia; Liberia; Sudan; Central African Republic; Equatorial Guinea

14. Proxy Wars fought by the United States, which typically involves the use of clients, dupes, mercenaries, unofficial “volunteers,” and official, though disavowable, special forces. [under construction]

contra Soviet Union: stock-in-trade Cold War superpower jousting

contra France: after the Soviet Union ended all activities in Africa, the US began its bid to force French proxies out of North Africa.

contra Germany: during the 1990s, Germany and the US used multiple proxies to fight over control of the Balkans, with its precious “Corridor 8,” thereby ruining the entire region.

contra China: from Cold War crimes to New World Order harassment, the US has used many proxies against the Chinese: Thai, Tibetan, Burmese, Japanese, Korean, Vietnamese, Cambodian, Islamic, Taiwanese.

15. Foreign policy doctrines more or less practiced by the United States.

Monroe Doctrine – western hemisphere = US property; non-whites = untermenschen

McKinley Doctrine – Open Door Policy i.e., China, Pacific = potentially, possibly, most likely US property; non-whites = untermenschen

Roosevelt Corollary – western hemisphere = US property, and we mean it this time! non-whites = untermenschen

Taft Doctrine – Dollar Diplomacy i.e., western hemisphere = US property, and we mean economically, politically, and all other ways; the Middle East = potentially, possibly, most likely, US property

Wilson Doctrine – 14 Points internationalism (i.e., great powers should respect each other; to hell with the rest); western hemisphere = US property, and we really mean it this time! non-whites = untermenschen

Roosevelt Doctrine – “Good Neighbor Policy!” i.e., western hemisphere = US property, and we really really really fucking mean it.

Truman Doctrine – aid to fascists in Greece, Turkey, the Philippines, Korea, Vietnam, western Europe, Eastern Europe, North Africa, etc. i.e., what Kennan called “Containment.”

Eisenhower Doctrine – the Middle East = US property; non-whites = untermenschen; massive retaliation

Nixon Doctrine – enter neocolonialism: overthrowing governments, installing clients, using local elites to manage foreign populations for US advantage i.e., Asia, Africa, western hemisphere = US property, but we’re gonna try to be sneaky about it. Overall, see above.

Carter Doctrine – the Middle East = US property, and we aren’t kidding; trilateralism

Reagan Doctrine – “Rollback”; mutually assured destruction; low intensity warfare; support for rightwing Islamist groups, narcotics smuggling, etc.

Bush I Doctrine – New World Order; “What we say, goes.”

Clinton Doctrine – New World Order; “multilaterally if we can, unilaterally when we must.”

Bush II Doctrine – New World Order; “unilaterally when we can, multilaterally if we must.”

16. Noteworthy propaganda campaigns, hoaxes, and other lies qua casus belli utilized by the United States:

It is well known that German Fascists transformed their buffoonish leader, Hitler, from a national joke into der Fuhrer die Reich by means of a) securing moneys from large industrialists and financiers (they liked his extremely rightwing ideas on race, labor, religion, nationalism, capitalism, imperialism, etc) and b) by using multiple propaganda hoaxes in order to sway domestic opinion.

The Reichstag fire in 1933 allowed for Hitler to be proclaimed leader of the state as well as for the Night of the Long Knives the following year (violence against leftists) and all of the anti-jewish bullshit that came soon after. As we all know, the Reichstag was burned by fascist thugs and blamed on communists; they even got a disabled Dutch guy to “admit” to both arson and communism—smoking gun! woohoo!

In 1938, the Nazis claimed that they needed to perform a “humanitarian intervention” in the Sudetenland (in the modern Czech Republic) in order to stop “ethnic violence.” Of course, it was Nazi thugs carrying out the “ethnic violence” in the first place, but never mind that small detail.

In 1939, the fascists contrived Operation Canned Goods—a faked attack on a German border patrol, which was allegedly a surprise massacre, carried out by Polish military personnel. Evil Slavic Untermenschen Evildoer Terrorists! Too bad, however, that we now know those corpses in German uniform shown on Nazi TV to be dead Poles, kidnapped and murdered; the German public, though, went insane with jingoism, calling for invasions and genocide.

As we shall see, this is a technique learned by the Nazis from the masters of such things in the US (Hitler credited the development of the “Final Solution” to his study of US treatment of Native Americans), and something that was then perfected by the US after it recovered and reconciled with its mad dog Nazi assets during the Cold War.

The overall pattern is using irrelevant, misinterpreted, or completely fabricated events in order to convince all of the clarences (who had nothing to gain from militarism, but who were susceptible to jingoism, racism, ethnocentrism) that…war is a great fucking idea! NB that many of these propaganda hoaxes seem to be more effective now than they were when first produced. Also NB, these are the times that the state was forced, for whatever reasons, to consult with the public—either Congress or the people. Most US crimes are committed without recourse to either, or with only a general, vague acknowledgement: “Oh, that CIA is just protecting Freedom from Evil! We can’t tell you what they’re doing specifically, because that would compromise them to the Forces of Darkness!”

1775 – Britain: so it begins, and the story runs that Evildoer British imperialists took away Our Liberty, &c.; produced Evil Boston Massacres, Stamp Acts, Massachusetts Uprisings; and tried to import tea. While the British were certainly imperialistic, and tea is the mark of the ruling class in colonial times, we should take heed that the first offensive of the American War for Independence was a colonial invasion of Quebec. Huh? You mean, before they even signed the Declaration, the proto-United States was invading other countries? You bet. What’s at stake here is the Proclamation Line and the Quebec Act, both of which prevented the fledgling colonies from expanding. And be sure to recall that during the next US war, a conquest of Canada would again be attempted.

1812 – Britain: ah…tales of “naval impressments.” Too bad that this narrative, of war caused by US sailors being conscripted, like slaves, into the British privateering fleet, is a lie; too bad that the landowners all across the infant US wanted the British, French, Spanish, and natives off the continent so they could expand their holdings, import more slaves, and thereby make more money; too bad that plans for such expansion existed way before the declaration of hostilities. The keys here are Florida, the Caribbean, and the western frontier.

1846 – Mexico: the US is forced to retaliate against the Mexicans, since Mexican troops ruthlessly attacked US regiments, who just happened to be occupying slave-owning Texas. Why would the Evildoers in Mexico do that? Not, I hope, because Texas was part of Mexico? Not, I fear, because Mexicans were anti-slavery (abolished since 1829)? Not, I believe, because the US had aggressively assaulted Mexico multiple times already, including the original secessionist agitation in Texas? No, none of that matters; they’re just Evil.

1898 – Spain: the “Remember the Maine!” incident as well as Hearst newspapers proclaiming that Cuba needed a “humanitarian intervention”—both obvious lies—help sway people in the US to genocidal furor. Enter Empire, the subjugation of the people of Guam, Puerto Rico, and Cuba, and the Philippine genocide.

1917 – Central Powers: the Lusitania incident and the Zimmerman Telegram fire up US war fervor; too bad the Wilson administration provoked the Germans by aiding the British under a flag of “neutrality,” generated tons of anti-German racialist BS, and managed to invade every country in the Caribbean, including Mexico several times. Also, we needn’t forget that the Wilsonian declaration of War was timed perfectly with Lenin’s “April Theses.” All in the name of “protecting democracy,” from Evildoers, no doubt! An honest student of history will note that it’s more like “protecting certain segments of Kapital from others, whilst destroying genuine democratic resistance.”

1918 – USSR: “Communists eat babies!” “Bolsheviks seek to conquer world!’ “International Jewry grabs power in Russia!” “Reds to start war in India next!” “Socialism and incest: partners in Sin!” So ran the newspapers, every day, in every city, after Czarist absolutism was broken by popular resistance, no thanks to the US. Wilson’s administration used such imbecilic pretenses in a failed attempt to “strangle bolshevism in its cradle,” as one imperialist from a different genocidal nation put it. Of course, the real motives behind western intervention weren’t mentioned: Capital Capital Capital Capital.

1941 – Axis Powers: the Pearl Harbor attack was known in advance, no matter how “sudden” or how much “infamy” Roosevelt would later claim for it. NB FDR’s well-planned provocation strategy to ensure that Japan would attack the US, thus allowing the US to dictate terms to the rest of the world, which would be destroyed by war’s end. NB that the overrated Operation Overlord was delayed just long enough for the Soviet Union to be shattered by Kapital’s mad dog Hitler, but just timely enough to prevent the Soviets from taking out all of the fascists in Europe, from the Volga to Gibraltar.

1945 – Japan: event—nukes; propaganda lie—“saving Japanese and American lives”; bitter truth—self-serving genocide and terrorism to intimidate Stalin. Only assholes can believe the US story here.

1950 – DPRK: despite claims that “the Totalitarian North ruthlessly invaded the Free South,” it looks as though a communist North reacted to a long series of provocations carried out by a fascistic South, which included border skirmishes, coordinated raids, and artillery battery. But who cares? America to the rescue! Of fascism!

1952 – East Germany: despite Soviet attempts to get out of Berlin, requiring only assurances from the US that Germany would be a) democratic, b) demilitarized, c) united, and d) neutral, the US insisted on the precarious, ignorant status quo, obviously preferring it to the just Soviet proposal. Up, then, went the Berlin Wall in 1961, which was called an act of tyranny by moronic US commentators, but was intended by the Soviet Union to keep fascists, CIA operatives, saboteurs, assassins, and other agents of Kapital away. This event is largely responsible for much escalation of the Cold War during 50s, which would predictably and wrongly be blamed on the USSR.

1953 – Iran: Commies are gonna get us! Or so it was said by flag-waving retards. The unfortunate truth: a democratic regime thought it was allowed to use its own resources for its own benefit. The US disagreed with Mossadegh.

1954 – Guatemala: Commies are gonna get us! Or so it was said by flag-waving retards. The unfortunate truth: a democratic regime thought it was allowed to use its own resources for its own benefit. The US disagreed with Arbenz.

1964 – Vietnam: the USS Maddox got hit by some lightning, but LBJ thought it’d be a good idea to bow before the banking cartels, the Seven Sisters, the Pentagon, and crusty McCarthyoids, thereby inventing the notion that the (repeat the old script) Red North ruthlessly invaded the Free South—or, at least they ruthlessly attacked an innocent US naval vessel in international waters. Turns out that there was no attack, that the ship was in Hanoi’s waters, and was not-at-all-innocently deploying special forces and other anti-communist swine into the North for the normal roster of Kapitalist Karnage.

1973 – Chile: Commies are gonna get us! Or so it was said by flag-waving retards. The unfortunate truth: a democratic regime thought it was allowed to use its own resources for its own benefit. The US disagreed with Allende.

1981 – Nicaragua: Commies are gonna get us! Or so it was said by flag-waving retards. The unfortunate truth: a democratic regime thought it was allowed to use its own resources for its own benefit. The US disagreed with Ortega.

1983 – Grenada: Commies are gonna get us! Or so it was said by flag-waving retards. The unfortunate truth: a democratic regime thought it was allowed to use its own resources for its own benefit. The US disagreed with Bishop.

1986 – Libya: Evil Terrorist Nation! Quit doing Terrorist things! We will bomb you! Turns out that the Libyans weren’t responsible, after all, for the acts of “terror” of which they’d been accused. Hmm…a high publicity bombing mission right in the middle of the Iran-Contra Affair? What a coincidence! And at a time when Gorbachev was making peaceful overtures and the US was in danger of having no enemies? Amazingly coincidental!

1989 – Panama: They said that Noriega was an Evildoer Drugdealer! You must go Evil Doper! USA All The Way! Humanitarian Intervention! We should mention that Noriega was attempting to institute some democratic reforms and social services, had been a CIA asset, and largely oversaw US drug smuggling—and could document his and US involvement in the Iran-Contra Affair. But why trouble anyone with the facts? Especially the fact that the true meaning of the words “Operation Just Cause” is that US Delta Force teams secretly attacked US Army units so that the US could claim “Panamanian terrorists are shooting us!”

1991 – Kuwait: the famous “dead babies” hoax, which was revealed to be a lie. Other tidbits: Kuwait had provoked Iraq in numerous ways; Iraq got approval from its imperial master, the US, before invading; Bush had personal investments in the region; and US strategy had long called for a way to control the Gulf States directly. With the USSR gone and the Kuwait-Iraq border dispute, the US now had both pretext and opportunity.

1992 – Bosnia: never mind all of the dead Serbs. Instead, check out this photo! The Evil Serb Evildoers have Evilly put some guy in a concentration camp at Trnopolje! Look at the barbed wire! Look at how starved he is! Oh…wait a minute…looks like that the barbed wire is around someone’s shed, that the photographer is in the shed, that the starving guy is a refugee on the outside of the barbed fence, that the headline “Belsen 92” is a lie, that there were no concentration camps, and that the entire series of US operations in the early 1990s were resurrected Nazi policies on Yugoslavia, which still maintained some socialistic economic policies. Well, I’ll be damned: another “humanitarian intervention” for Kapitalism.

1993 – Somalia: Yet another “Humanitarian intervention!” Thing is, the famine was nearly over, the US wasn’t anywhere near where it had been, the Somalis already hated the US for thrusting Barre on them, and the US was only there now for 1) oil prospecting, 2) uranium mining, 3) military basing, 4) public relations, and 5) a “paid advertisement” for the Pentagon, in Chairman of the Joint Chiefs Colin Powell’s cynical phrase..

1998 – Sudan: Evil terrorists are making VX nerve gas in that big factory! Tomahawk it! Turns out, though, that the plant manufactured antibiotics for half the country. Given that the Sudan was in the midst of a disease crisis, the destruction of their medical infrastructure only served to exacerbate the problem. How many died as a result? Who knows—the US, as is typical, doesn’t care to investigate, apologize, or acknowledge.

1999 – Kosovo: “Humanitarian intervention!” Now for something completely different. Racak, Srebrenica, Izbica, Trepca—all more complicated than they seem, as according to numerous international organizations, the FBI, and so on. Ethnic cleansing? Only if we are talking about the cleansing of Serbs by NATO. And the banner hoax here: the “Serbian MIG,” allegedly attacking civilians, is revealed as a fraud in state-press photos, which obviously display English writing on the alleged fuselage.

2001 – Afghanistan: Evil Terrorists got us! We will get them back! Of course, the true story is much more complicated, involving US complicity, deception, and strategic planning at all levels, as noted in the recent historical record (cf. “the complete 9/11 timeline”).

2002 – Iraq?: Evil! Smite Evil! Get oil! Did I say oil? I meant that Evildoer tried to kill my daddy! One excellent hoax, besides the manufactured general “threat” rhetoric, is the alleged 15 kg of “weapons-grade uranium” recovered in Turkey in mid 2002, allegedly bound for Iraq from “Eastern Europe.” Too bad that this “weapons-grade uranium” has “Made in West Germany” written on it—in English.

Bibliography

Agee, P. Inside the Company: CIA Diary. Baltimore: Penguin Books, 1975.

Ali, T., ed. Masters of the Universe? London: Verso, 2000.

Ali, T. The Clash of Fundamentalisms. London: Verso, 2002.

Blum, W. Killing Hope. Monroe: Common Courage Press, 1995.

Blum, W. Rogue State. Monroe: Common Courage, 2000.

Blum, W. West-Bloc Dissident. New York: Soft Skull Press, 2002.

Brisard, J. & Dasquie, G. Forbidden Truth. New York: Thunder’s Mouth Press/Nation Books, 2002.

Caldicott, H. The New Nuclear Danger. New York: The New Press, 2002.

Callinicos, A. Against the Third Way. Cambridge: Polity Press, 2001.

Callinicos, A. Race and Class. London: Bookmarks, 1998.

Catalinotto, J. & Flounders, S., eds. Hidden Agenda: US/NATO Takeover of Yugoslavia. New York: International Action Center, 2002.

Chomsky, N. 9-11. New York: Seven Stories, 2001.

Chomsky, N. Deterring Democracy. New York: Hill and Wang, 1992.

Chomsky, N. Profit Over People. New York: Seven Stories, 1999.

Chomsky, N. Rogue States. Cambridge: South End Press, 2000.

Chomsky, N & Herman, E. Manufacturing Consent. New York: Pantheon, 2002.

Churchill, W. A Little Matter of Genocide. San Francisco: City Lights Press, 1997.

Churchill, W. & Wall, J., eds. The Cointelpro Papers. Boston: South End, 1990.

Chussodovsky, M. War and Globalization. Shanty Bay: Global Outlook, 2002.

Clark, R., et al., eds. NATO in the Balkans. New York: International Action Center, 1998.

Collier, J. & Collier, K. Votescam: The Stealing of America. New York: Victoria House Press, 1996.

Danaher, K., ed. 50 Years is Enough: The Case against the WB and the IMF. Boston: South End Press, 1994.

Fanon, F. The Wretched of the Earth. New York: Grove press, 1963.

Gerson, J. & Birchard, B. The Sun Never Sets: Confronting the Network of Foreign U.S. Military Bases. Boston: South End Press, 1991.

Herring, G., ed. The Pentagon Papers. New York: McGraw-Hill, 1993.

Irons, P. A People’s History of the Supreme Court. New York: Penguin, 1999.

Johnson, C. Blowback: The Costs and Consequences of American Empire. New York: Henry Holt & Co., 2000.

Kaye, H. Why Do Ruling Classes Fear History? New York: St. Martin’s Griffin, 1997.

Lane, M. Plausible Denial. New York: Thunder’s Mouth Press, 1991.

Lemkin, R. Axis Rule in Occupied Europe. Washington DC: Carnegie Institute, 1944.

Lewis, B. Islam in History. Chicago: Open Court, 1993.

Loewen, J. Lies My Teacher Told Me. New York: Touchstone, 1995.

Marchetti, V. & Marks, J. The CIA and the Cult of Intelligence. New York: Dell Publishing, 1974.

McGehee, R. Deadly Deceits: My 25 Years with the CIA. Melbourne: Ocean Press, 1999.

McGowan, D. Derailing Democracy. Monroe: Common Courage, 2000.

McGowan, D. Understanding the F-Word: American Fascism and the Politics of Illusion. San Jose: Writers Club Press, 2001.

Meszaros, I. Socialism or Barbarism. New York: Monthly Review Press, 2001.

Moore, M. Stupid White Men. New York: HarperCollins, 2001.

Parenti, M. Against Empire. San Francisco: City Lights Books, 1995.

Parenti, M. America Besieged. San Francisco: City Lights Books, 1998.

Parenti, M. The Anti-Communist Impulse. New York: Random House, 1969.

Parenti, M. Blackshirts & Reds. San Francisco: City Lights Books, 1997.

Parenti, M. Dirty Truths. San Francisco: City Lights Books, 1996.

Parenti, M. The Terrorism Trap. San Francisco: City Lights Books, 2002.

Raphael, R. A People’s History of the American Revolution. New York: Perennial, 2001.

Rashid, A. Taliban: Militant Islam, Oil, and Fundamentalism in Central Asia. New Haven: Yale University Press, 2000.

Shirer, W. The Rise and Fall of the Third Reich. New York: Simon & Schuster, 1960.

Simpson, C. Blowback: The First Full Account of America’s Recruitment of Nazis, and its Disastrous Effect on our Domestic and Foreign Policy. New York: Collier Books, 1988.

Sklar, H., ed. Trilateralism. Boston: South End Press, 1980.

Stannard, D. American Holocaust. New York: Oxford University Press, 1992.

Worcester, K., et al., eds. Violence and Politics: Globalization’s Paradox. New York: Routledge, 2002.

Zepezauer, M. & Naiman, A. Take the Rich Off Welfare. Tucson: Odonian Press, 1996

Zezima, M. Saving Private Power. New York: Soft Skull Press, 2000.

Zinn, H. A People’s History of the United States. New York: HarperCollins, 1999.

Zinn, H. The Zinn Reader. New York: Seven Stories Press, 1997.

Useful Periodicals

Covert Action Quarterly
Dissent
Extra!
Guardian
Independent
International Socialist Review
Monthly Review
The Nation
New Left Review
New Politics
Observer
Race Traitor
Socialist Review
Z

Relevant Hyperlinks

US interventions, geostrategy, and other crimes:

http://64.177.75.218/completetimeline/index.htm
http://americanstateterrorism.com/AmericanStateTerrorism.html
http://mediafilter.org/caq/
http://members.aol.com/bblum6/American_holocaust.htm#beginning
http://flag.blackened.net/revolt/freeearth/war/chronology_meOCT01.html
http://www.hartford-hwp.com/archives/45/046.html
http://www.historyguy.com/War_list.html
http://www.history.navy.mil/wars/foabroad.htm
http://www.cdi.org/
http://www.korpios.org/resurgent/L-thinktank.htm
http://stratfor.com/
http://www.bessereweltlinks.de/english/book73e.htm
http://www.opensecrets.org/
http://www.stoessel.ch/hei/hpi/usa_1895_2000_summary.pdf
http://www2.minorisa.es/inshuti/madsen2.htm
http://globalism-news.com/conspiracy.html
http://www.hartford-hwp.com/archives/28/039.html
http://tfclub.tripod.com/list.html
http://www.alternativeinsight.com/Foreign_Policy_Failures.html
http://www.krysstal.com/democracy_whyusa.html
http://pw1.netcom.com/~ncoic/cia_info.htm
http://www.cia-on-campus.org/
http://www.rose-hulman.edu/~delacova/us-latin-america.htm

global finance:

http://www.developmentgap.org/
http://www.whirledbank.org/index.html
http://www.federalreserve.gov/
http://www.bilderberg.org/
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.inequality.org/index.html
http://www.marshallfoundation.org/about_gcm/marshall_plan.htm
http://www.foreignpolicy-infocus.org/briefs/vol3/v3n3sap.html
http://www.oneworld.net/guides/sap/front.shtml
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/imf/index.htm
http://www.brettonwoodsproject.org/index.html

general history and current global affairs:

http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/coldwar.htm
http://www.rrojasdatabank.org/country1.htm
http://www.krysstal.com/democracy.html
http://www.travel.dk.com/wdr/
http://www.worldstatesmen.org/
http://www.worldhistory.com/
http://www.world-gazetteer.com/home.htm
http://www.debka.com/pop_up.htm
http://www.countryreports.org/history/
http://www.nysol.se/index3.html
http://history.hyperjeff.net/conflicts/MiddleEast/Timeline2.html
http://www.onwar.com/
http://www.nanana.com/worldhistory.html
http://www.amnesty.org/
http://www.kentlaw.edu/ilhs/curricul.htm#6
http://www.tibet.ca/wtnarchive/1999/4/17-2_3.html
http://www.angelfire.com/id/multicultural/featureafrica.html
http://www.hartford-hwp.com/archives/index.html
http://members.tripod.com/Brian_Blodgett/Conflicts.htm
http://www.clamormagazine.org/
http://www.boydgraves.com/timeline/
http://sites.uol.com.br/chpennaforte/generalindex.htm
http://www.iacenter.org/
http://www.citizens4change.org/home.htm
http://www.anti-imperialist.org/
http://www.dictatorwatch.org/
http://www.africa2000.com/directory.html
http://www.worldhistorycompass.com/index.htm

alternative media:

http://www.indymedia.org/
http://www.thirdworldtraveler.com/index.html
http://wsws.org/
http://www.labourstart.org/
http://www.copvcia.com/
http://www.greenleft.org.au/
http://www.endgame.org/
http://pilger.carlton.com/print/67484
http://www.whatreallyhappened.com/
http://www.humorisdead.com/index.html
http://www.globalexchange.org/
http://www.zmag.org/weluser.htm
http://protest.net/qatar.html
http://www.davesweb.cnchost.com/
http://www.nomorefakenews.com/
http://www.workingforchange.com/index.cfm
http://www.informationwar.org/
http://www.yellowtimes.org/
http://www.propagandamatrix.com/thepropagandamatrix
http://www.everythingblows.com/index.cfm
http://www.americanpolitics.com/index.html
http://www.almartinraw.com/index.html
http://www.mediawhoresonline.com/
http://www.gregpalast.com/
http://www.prwatch.org/improp/research_faq.html
http://www.bushnews.com/
http://www.alternet.org/
http://www.worldwar3report.com/
http://www.antiwar.com/justin/justincol.html
http://www.newleftreview.net/NLR15.shtml
http://www.monthlyreview.org/

Efter Indymedia, Ecuador

Netavisen 25. november 2002