PUTAR HALUAN ---> Pandangan Umum untuk Kebinet Indonesia Kedepan <--- PUTAR HALUAN

Indonesia, dalam usia yang ke 64 sudah diambang kolonisasi Dunia (Neo VOC) dalam Keuangan, Pertambangan, Perbankan, Pasar Modal, Telekomunikasi, Perdagangan (Pangan), Keuangan, dan Industri (Otomotif, elektronika dll), Produksi dan kesemuanya dibawah penguasaan pemain kapitalis internasional.

Sumber-2 kekayaan alam nasional dan penduduk yang melimpah: sudah termajinalisasi oleh tekanan Kapitalis Global, sehingga kini Indonesia makin Lemah, Miskin dan jadi Bangsa Buruh di dunia, dan jadi Buruh di negeri sendiri. Penjajahan baru dalam pembangunan yang dimulai oleh Teori dan Pemikiran Barat (Ekonomi Pembangunan,Perdagangan Internasional & Bebas, Keuangan, Kapitalisme--Pasar Uang, Moneter) telah diperkuat oleh sistem dan pranata WTO, World Bank, Globalisasi, CATFA dan berbagai Standar Ganda dalam bidang HAM, menjadikan Indonesia: DALAM CENGKERAMAN DUNIA.

Hiruk pikuk Perdaban Sipil baru Indonesia dalam alam Demokrasi, kini sudah terjebak dalam "Demokrasi Kapitalis" baru, dimana Partai, Pemilihan Caleg, Pemimpin Daerah hingga Pileg-Pilpres Nasional, sudah terjebak dengan kebutuhan modal besar, untuk kampanye, pengerahan massa, hingga pembelian suara pemilih, dengan akibat Politik sudah terikat (terjebak) dengan pemodal (kapital). Bahkan kini kepemimpinan nasional sedang dalam penyelidikan akibat dugaan terlibat dibalik skanda bail-out Bank century.l

Sementara teori & pembangunan ekonomi Indonesia masih melanjutkan "keter-jebakannya" dalam Kapitalis Global. Sebagai contoh: sumber alam batubara yg melimpah dan vital bagi sumber pembangkitan energi listrik, sudah lebih 60% dikuasai swasta nasional dan asing (ingkari amanat konstusi UUD'45 pasal 33).

Oleh karenanya, peradaban nasional kini mendekati kesalahan Maximum~ yakni Kedaulatan Rakyat telah digadaikan oleh pemain Demokrasi (Legislatif & Eksekutif) dengan akibat yang serius pada Bangsa & Negara: Kehilangan Kemandirian Bangsa dalam Peradaban. Contoh ekstrim: adalah penjualan Gas Alam, Konsesi tambang Batubara, Minyak, Tambang Emas, Nikel dlsb.. yang nilainya ribuan Trilyun Rupiah tiap tahun.. namun begitu kecil hasil bersih yang kita terima (Kita sudah terlalu Bodoh). Kekayaan sumber alam inilah yang seharusnya dikelola sesuai dengan Amanat Konstitusi UUD '45 sehingga mampu menjadi bagian "penguatan dan pemerkayaan nasional" bagi kemajuan bangsa & negara. Dengan sumber kekayaan inilah bangsa & negara dapat secara cepat mengurangi dan segera menghentikan pola Berhutang dan menhentikan keterjebakannya dengan Rente Keuangan Dunia (World Bank, Negara maju) beserta para Kroni & Kartel , yang ternyata mengikat dan mendikte pola pembangunan Indonesia yang tetap alami kemiskinan struktural.

Berbagai perampokan (korupsi) di dalam negeri (BLBI, Perikanan, Asset, APBN, Pajak), kini seolah dibodohi oleh parodi (drama) gemuruh penindakan korupsi, namun begitu KECIL HASIL KORUPSI yang dikembalikan. (KPK baru berhasil mengembalikan uang negara Rp. 1 Trilyun lebih sedikit !). Sebagian anggota Lembaga Legislatif,Yudikatif, Eksekutif dan Kepartaian… sudah begitu banyak yang terjebak dalam korupsi Sistemik, sehingga Fase demokrasi kini .. Seolah mempercepat kesalahan yang luas, dan sudah mengarah kehancuran bangsa dan ancaman gagal negara.

Menyikapi masalah dan tantangan besar Indonesia, kini diperlukan Sikap dan Perubahan yang mendasar,dan bisa dikatakan Putar Haluan: yakni Kita harus berani melepaskan Kesalahan Pemikiran yang ternyata merupakan bentuk "Penjajahan Modern (Pemikiran & Teori Ekonomi), melakukan revaluasi dan tata ulang Kesalahan dalam Sistem Demokrasi (dengan Hakekat utama Rakyat Berdaulat, tidak Tergadaiakan / Dikhianati) dan Penuntasan Pengambilan kembali harta-harta yang dirampok (dikorup)… Ringkasnya harus PUTAR HALAUAN.

Sebagai bagian bangsa dan sebagai bagian masyarakat yang sadar & kritis, Iluni UI Kontra Korupsi memelopori langkah yang diperlukan untuk penyelamatan Indonesia, dengan Memerdekakan diri dari Penjajahan Modern (Teori ekonomi Kapitalisme), Penuntasan Penyelesaian Harta di Korup & Penetapan Paradigma Pembangunan yang Berkeadilan-Kerakyatan dengan dasar ketaatan pelaksanaan UUD'45 pasal 33 secara konsisten.

Menyikapi situasi & kondisi nasional diatas yang kian berat dan telah menjadi kerapuhan sistematis, maka Indonesia harus tegas melakukan Tata Ulang Sistem Kabinet - Kepemrintahan dan menetapkan strategi pembangunan sbb:

1. Kabinet dan Kepemerintahan perlu dijadikan sebagai "Kabinet Wira Usaha (Entrepreuneurship), yakni Pemerintah dan Kabinet adalah Melayani dan Mendorong Kemajuan Bangsa & Negara,

2. Melakukan peninjauan lagi Paradigma Pembangunan, dengan dasar "Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Nasional oleh Negara sebagai dasar Kekayaan untuk Bangsa & Negara (Amanati pasal 33 UUD'45,

3. Segera melakukan amputasi sistemik (dengan pengampunan massal) kepada berbagai pihak (parpol, orang, pejabat) yang terlibat masalah korupsi, selanjutnya menetapkan hukuman berat bagi tindak pidana korupsi atau skandal yang merugikan negara & bangsa,

4. Menarik kembali tagihan masa lalu (BLBI > 700 Trilyun), menarik kembali semua asset negara yg dikuasai perorangan atau lembaga swasta dlsb.

5. Menetapkan penjadwalan "alih teknologi" bagi para pelaku industri yang telah menikmati pasar Indonesia selama ini, khususnya Industri Otomotif,

6. Menetapkan sistem Anggaran dan Belanja Nasional dan Daerah, yang berorientasi pada Pembangunan Masyarakat sebagai Kewajiban Balik atas Pajak yg Dibayar dan untuk Transformasi Bangsa untuk Kemajuan.

Pandangan pemikiran IKK diatas adalah sebagai "Revaluasi & Koreksi atas Kabinet yg akan dijalankan kedepan sejak februari 2010, siapapun yang akan menjalankan kedepan. Kami terlalu naif hanya menyikapi "kinerja parsial agenda 100 hari Kabinet SBY, karena secara mendasar dan sistemik sudah terjebak dalam kesalahan & penjajahan.

TIADA KATA DALAM PERJUANGAN ....JOINT US FIGHT AGAINST POVERTY & NEO-Colonization !!

Kami terbuka untuk Masukan bagi Penyempurnaan Pandangan ini ...WELCOME !!