Pemerintahan Sekarang Penuh Dengan Bentuk Rekayasa Politik Sebagai Hasil Warisan Rezim Orde Baru

Andreas Kadhafi Muktafian

NAMPAKNYA, tata kelola negara kita telah ‘dirusak’ dan dikaburkan oleh ulah elit politik. Tak hanya pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dinilai overlapping dengan KPK dan bahkan dianggap mengganggu lembaga-lembaga hukum yang permanen, kini ada lagi lembaga pembentukan sebagai bentuk rekayasa sebagai wadah untuk mengalihkan atau menutupi semua pandangan & pemikiran atas rakyat, tentang keboborakan pemerintahan SBY - Boediono yaitu Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi pendukung pemerintahan SBY. Yang mengagetkan, kabarnya Setgab bentukan SBY yang diketuai Aburizal Bakrie (Ical) ini bisa memanggil Menteri pemerintahan SBY-Boediono.

Entah apa namanya, ini sistem presidensiil plus atau semi parlementer? Namun, kalangan Menteri anak buah SBY pun menyatakan siap jika dipanggil Ical yang juga pentolan Golkar. Contohnya, Menteri Agama Suryadharma Ali yang kebetulan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan siap datang jika sewaktu-waktu dipanggil Ical selaku Ketua Harian Setgab. "Kalau seperti saya kan anggota partai koalisi maka boleh-boleh saja jika dipanggil Pak Ical," kata Suryadharma sebelum memberi sambutan dalam acara Muskerwil PPP Jateng di Hotel Pandanaran Semarang, Minggu (15/5).

Wah, Ical naik daun? Pantesan ada yang menuding Ical menjadi ‘The Real President’ atau sebagai ‘presiden’ sesungguhnya yang melebihi kewenangannya secara konstitusi. "The real presiden' adalah pak Ical, tapi rajanya tetap SBY," ujar pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (15/5). Secara konstitusional, Ikrar mempertanyakan hak dari Ketua Harian untuk memanggil Menteri atau meminta Presiden membahas kebijakan strategis. "Lalu siapa yang pegang kekuasaan dan siapa yang dipilih rakyat. Bisa ini terjadi benturan dan akan terjadi dikotomi otoritas?" tanyanya.

Bahkan, Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, Setgab bisa memanggil para menteri adalah sebuah penafsiran sewenang-wenang para elit terhadap konstitusi. Sebab, wewenang untuk memanggil menteri akan mengakibatkan kacau balaunya tata kelola negara, baik di level eksekutif maupun legislatif. Tata kelola negara akan rusak hanya demi sebuah barter politik. Di level eksekutif, akan terjadi pemangkasan peran dari seorang presiden dan menteri dalam pembuatan kebijakan. Pemangkasan peran sudah terjadi manakala seorang presiden menempatkan dirinya sejajar dengan unsur parpol dalam wadah bernama Setgab.

Presiden dinilai telah menurunkan derajatnya sebagai seorang kepala negara yang tidak boleh terikat dengan ‘forum politik’ secara permanen. Di sisi lain, peran menteri juga akan terpangkas dengan kontrol dari setgab dalam proses pembuatan kebijakan. Padahal, dalam sistem presidensial, menteri-termasuk menteri dari parpol-harus bekerja dalam posisi profesional tanpa boleh diintervensi oleh pihak manapun. Sedangkan di level legislatif, fungsi DPR sebagai lembaga pengawas akan dipotong oleh setgab melalui kontrol secara langsung di level eksekutif. "Kompromi dengan pihak eksekutif akan terjadi di dalam setgab dan bukan dalam forum legislatif sebagaimana mestinya. Kondisi ini akan menyebabkan fungsi DPR berubah menjadi lembaga ‘pemberi stempel’ layaknya terjadi pada negara otoriter," paparnya.

Ketua MPR Taufiq Kiemas pun ikutan melakukan ‘protes’ . Maklum, barusan saja hubungan tokoh senior PDIP ini ‘mesra’ dengan SBY tetapi tiba-tiba Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini merangkul Ketua Umum Golkar untuk dipercaya menjadi ‘nahkoda’ atau komandan Setgab Koalisi. Terlepas apakah suami Megawati ini cemburu atau merasa diabaikan SBY, yang jelas Taufiq Kiemas berteriak lantang bahwa dalam sistem presidensiil tidak ada yang namanya Sekretariat Gabungan Koalisi (Setgab). Karenanya, ia menilai pembentukan Setgab tersebut menyalahi konstitusi. “Masa pemerintah membuat koalisi, mestinya enggak boleh,” tandas suami Megawati Soekarnoputri ini.

Komitmen Partai Golkar dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi SBY-Boediono tampaknya sudah bulat. Bahkan berani pasang badan terutama terhadap gagasan pemakzulan. Ada apa dengan Golkar?

Kali ini, memang Golkar menang dua kali. Pertama, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang notabene ‘musuh’ Ical, sudah terdepak dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Kedua, Ical menjadi Ketua Setgab Koalisi yang memiliki wewenang memanggil Menteri Pemerintahan SBY. Nampaknya, Golkar tetap saja Golkar yang dulu sebagai ‘pemain’ politik. Sebab apa? Politisi Golkar yang pura-pura vokal dan berteriak lantang terkait wacana pemakzulan dan penuntasan kasus Century, kini tiba-tiba meredup seperti kobaran api tersiram air. Golkar pun ‘mengharamkan’ Hak Menyatakan Pendapat DPR terkait skandal Century. Apakah setelah berhasil merenguk keuntungan dalam deal dengan rezim penguasa?

Setelah ketua umum diberi kursi pimpinan Setgab koalisi, kini Golkar pun siap jadi tameng dan berani pasang badan dari gagasan/serangan pemakzulan SBY-Boediono. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Ade Komarudin yang juga Ketua DPP Golkar menegaskan, Golkar akan berhadapan dengan siapa pun yang berencana memakzulkan Presiden SBY. “Sejak awal kami tidak mau negeri ini dihantui dengan proses pemakzulan.Setgab mengamankan hal yang krusial, yaitu kami nggak mau negeri ini dikehendaki pemakzulan. Keinginan pemakzulan tidak boleh," tandasnya dalam diskusi di Senayan, Jumat (14/5). Alasannya, pemakzulan ini mengganggu kehidupan stabilitas politik. Sehingga, dalam kasus Century tidak boleh ada niatan dari anggota parlemen untuk memakzulkan. "Kita tidak boleh mempunyai pikiran seperti itu," tutur anak buah Ical ini.

Memang, perilaku politik itu merupakan sebuah sikap yang selalu berubah-ubah tergantung kepentingan. Kebijakan politik bisa mencla-mencle tergantung sasaran dan target yang dikehendakinya. Ada dugaan bahwa dibentuknya Setgab Partai Koalisi adalah karena SBY takut bergulirnya gerakan pemakzulan? Untuk itu, Golkar sebagai Partai yang cukup besar di DPR diberi ‘hadiah’ agar menjadi 'anak manis’ bagi SBY dan tidak menjadi 'anak nakal'. Di pihak Golkar, Ical sebagai ketua harian Setgab bisa ‘mengatur’ para menteri pemerintahan SBY. Kalau sudah begini, sistem presidensiil apa pula ini?

Ini Bukti Bahwa Partai Demokrat Maupun Partai Golkar adalah salah satu Partai Hasil didikan atau sisa dari Peninggalan Rezim Orde Baru.

Sekarang ini,Sudah biasa rakyat disajikan Politik Rekayasa atau pengalihan atas Bank Century sudah menjadi sentral dalam politik diindonesia Indonesia, sehingga jelas ada yang ingin menutup-nutupinya Riuh-rendah dengan berbagai rekayasa & pengalihan2 berupa pertarungan antara Polri, Kejaksaan Agung, dengan KPK,termasuk juga skandal penggelapan & korupsi diinstansi Dirjen Pajak, serta beberapa penumpasan terorisme, padahal sampai skarang tidak mengetahui siapa otak dibalik pemboman & yang membiayai kegiatan teroris, malah semuanya ditumpas sampai mati, tidak ditangkap hidup spt gembong2 teroris lainnya spt Dr. Azhari, ini jelas spt yang dilakukan "Operasi Intelijen" yaitu pengalihan atau rekayasa agaknya erat kaitannya dengan kasus Bank Century, yaitu setelah KPK berencana mengusut kasus Bank Century (bersamaan dengan pengusutan kasus IT Komisi Pemilihan Umum).

"Sekali kau mengkhianati kepercayaan saudara-saudara sebangsamu, kau tak akan pernah lagi bisa mendapatkan rasa hormat dan rasa percaya mereka,
Mungkin Kau bisa mendustai semua orang sekali waktu; bahkan mungkin kau bisa mendustai beberapa orang setiap waktu; tapi, kau tak bisa mendustai semua orang setiap waktu".

http://www.facebook.com/notes/andreas-kadhafi-muktafian/pemerintahan-sekarang-penuh-dengan-bentuk-rekayasa-politik-sebagai-hasil-warisan/442303937624