The Wealth of Nations: Uang Negara Harus Dibagi secara ADIL bagi RAKYAT !!
Tepat jam 20 WIB, Facebook kami buka. Kali ini surprise, Ibu Menteri Kesehatan~ Siti Fadila Supari meng-add sebagai teman. Langsung ku acc. Dan yang lebih mengejutkan, kami baca catatan Bu Menteri, wah sangat “revolusioner” Bu Menteri ini. Serasa, Iluni UI Kontra Korupsi memeperoleh “teman filantropi baru, (selain Sayuti Asyathri, Hendro, Q-Bonds, Annas dan Sunan Mursyid) dan peroleh energy baru: untuk Pemikiran Ulang, Positioning ulang, Terus menerus dg “percepatan” lakukan Reformasi ! (1/2 revolusi sistemik). Salah satu Yelling Bu Menteri di dinding atas: The First Wealth of Nations is Health”..setuju. Tim pemikir ILuni UI KK lantas adakan diskusi khusus, dan peroleh kesimpulan tentang “Kekayaan yang dibagi secara tidak adil bagi rakyat: khususnya oleh system Pengusulan oleh Birokrasi Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR RI.” Kalau rakyat terus miskin karena tidak peroleh pembagian “kekayaan Negara” yang sangat tidak adil, bagaimana bisa sehat Bu Menteri Kesehatan ?.
Nah begitu disinggung The Wealth, tentu Iluni UI KK berpikir tentang kekayaan, harta, uang, lahan/tanah dlsb. Kekayaan sangat Liquid adalah UANG Negara, yang pola alokasinya dalam bentuk Usulan berupa Proyek dan Anggaran Rutin (gaji & operasional Birokrasi Pemerintah). Dari analisa kami perjalanan pola Alokasi Uang yang diusulkan oleh Pemerintah kepada DPR RI, nampak adanya “kolusi system kartel kekuasaan” yang hasilnya adalah bancaan (korupsi by system) distribusi kekayaan uang Negara kita.
1. Pola usulan proyek, kan dominant oleh Birokrasi Pemerintah, dan larinya ke proyek fisik, dan diperkirakan “sangat berbeda” dengan kebutuhan riil dan kemauan (aspirasi) rakyat Indonesia. Bahkan yang disuulkan oleh Pemerintah, dirubah sedemikian rupa menjadi “bancaaan” oleh kolusi kartel kekuasaan (parpol besar, aparat Birokrasi, kontraktor/swasta/rekanan). APBN nasional 2009 direncanakan lebih Rp.1.000 trilyun: Bagaimana dan Berapa yang sebenarnya diperuntukkan bagi rakyat, sehingga bisa membangun dirinya, dalam transformasi sebagai bangsa yang sehat kedepan ?. Beberapa anggota DPR yang menghubungi kami, bahkan sudah mengusulkan : Reformasi DPR, dan bubarkan Panitia Anggaran DPR RI, rubah pola Alokasi kekayaan uang bagi Bangsa.
2. Dengan pola dan system Pengusulan Anggaran (APBN-APBD) diatas, Sumber kekayaan, uang Negara-Rakyat sebenarnya “sudah dijebak dalam kategori “Corrupted by System” yang ada !. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum, penaikan Nilai Rupiah anggaran Departemen atau Daerah adalah hasil “kompromi / kong kalikong” antara Birokrasi dengan Panggar DPR RI.
Nah dangan Reformasi DPR RI…mari kita sebagai Kaum Intelektual & Profesional persiapkan “Visioning & Platform Alokasi Keuangan Negara yang “benar-benar adil bagi Rakyat Indonesia”. RAKYAT TIDAK PERCAYA LAGI MAHZAB “GROWTH ORIENTED” dan GALANG Ekonomi Kerakyatan + Keberkahan. !!
Tepat jam 20 WIB, Facebook kami buka. Kali ini surprise, Ibu Menteri Kesehatan~ Siti Fadila Supari meng-add sebagai teman. Langsung ku acc. Dan yang lebih mengejutkan, kami baca catatan Bu Menteri, wah sangat “revolusioner” Bu Menteri ini. Serasa, Iluni UI Kontra Korupsi memeperoleh “teman filantropi baru, (selain Sayuti Asyathri, Hendro, Q-Bonds, Annas dan Sunan Mursyid) dan peroleh energy baru: untuk Pemikiran Ulang, Positioning ulang, Terus menerus dg “percepatan” lakukan Reformasi ! (1/2 revolusi sistemik). Salah satu Yelling Bu Menteri di dinding atas: The First Wealth of Nations is Health”..setuju. Tim pemikir ILuni UI KK lantas adakan diskusi khusus, dan peroleh kesimpulan tentang “Kekayaan yang dibagi secara tidak adil bagi rakyat: khususnya oleh system Pengusulan oleh Birokrasi Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR RI.” Kalau rakyat terus miskin karena tidak peroleh pembagian “kekayaan Negara” yang sangat tidak adil, bagaimana bisa sehat Bu Menteri Kesehatan ?.
Nah begitu disinggung The Wealth, tentu Iluni UI KK berpikir tentang kekayaan, harta, uang, lahan/tanah dlsb. Kekayaan sangat Liquid adalah UANG Negara, yang pola alokasinya dalam bentuk Usulan berupa Proyek dan Anggaran Rutin (gaji & operasional Birokrasi Pemerintah). Dari analisa kami perjalanan pola Alokasi Uang yang diusulkan oleh Pemerintah kepada DPR RI, nampak adanya “kolusi system kartel kekuasaan” yang hasilnya adalah bancaan (korupsi by system) distribusi kekayaan uang Negara kita.
1. Pola usulan proyek, kan dominant oleh Birokrasi Pemerintah, dan larinya ke proyek fisik, dan diperkirakan “sangat berbeda” dengan kebutuhan riil dan kemauan (aspirasi) rakyat Indonesia. Bahkan yang disuulkan oleh Pemerintah, dirubah sedemikian rupa menjadi “bancaaan” oleh kolusi kartel kekuasaan (parpol besar, aparat Birokrasi, kontraktor/swasta/rekanan)
2. Dengan pola dan system Pengusulan Anggaran (APBN-APBD) diatas, Sumber kekayaan, uang Negara-Rakyat sebenarnya “sudah dijebak dalam kategori “Corrupted by System” yang ada !. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum, penaikan Nilai Rupiah anggaran Departemen atau Daerah adalah hasil “kompromi / kong kalikong” antara Birokrasi dengan Panggar DPR RI.
Nah dangan Reformasi DPR RI…mari kita sebagai Kaum Intelektual & Profesional persiapkan “Visioning & Platform Alokasi Keuangan Negara yang “benar-benar adil bagi Rakyat Indonesia”. RAKYAT TIDAK PERCAYA LAGI MAHZAB “GROWTH ORIENTED” dan GALANG Ekonomi Kerakyatan + Keberkahan. !!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar