SELAMAT DATANG...SELAMAT BERJUANG !

Tiada kata Jera dalam Perjuangan.

Total Tayangan Halaman

Rabu, 29 April 2009

Siapakah SEJATINYA Preman di Indonesia ? (Preman JALANAN atau BIROKRASI Ruwet ???)





Siapakah sejatinya preman di Indonesia ?? pertanyaan tsb menggugah kita semua, mengingat digelarnya operasi penangakapan preman oleh Polisi di berbagai pasar, mall, toserba, terminal, jalan, tempat hiburan dlsb. Nah kita kaji sejenak 2 (dua) tipologi preman yang kita temui disekitar kita sbb:

I. PREMAN JALANAN:
ini biasanya kita temui pemuda/ lelaki dengan wajah kusam, bertato, yang beroperasi di jalan, dan tempat-2 umum. Mereka beroperasi mencari nafkah sebagai tukang parkir,calo timer angkutan umum, atau hanya nongkrong-nongkrong di emperan toko, mall, terminal, stasiun dlsb. Modal yang mereka miliki adalah "dirinya dan keberanian/kelebihan " dan grup teman-2nya, jadi tidak bermodal dengan perlengkapan usaha atau kerja. Namun alat yg biasa dibawa adalah senjata (tajam bahkan senpi). Jadi seperti usaha "jasa" atas peran dirinya sebagai tukang parkir, timer angkutan, pembawa barang, atau sekadar "malak" bahkan hingga "nodong, nyopet hingga ngerampok"...apabila situasi memungkinkan (jalan sepi, terjepit.

Preman biasanya hidup berkelompok, hasil yang diperoleh ada dibagi dengan anggota kelompoknya, atau ada yang untuk dirinya (kalau dia beroperadi sendiri). Hasil yang mereka peroleh hari itu, adalah untuk makan (hidup) hari itu. Tiada yang ditabung, boro boro di investasikan. Preman adalah peluang dan lapangan kerja yang terakhir dan terbuang ("the lost & last rsources of job)....yang pada umumnya dimasuki kalangan muda (usia 35 tahun kebawah), tapi ada juga yang berusia 35 th keatas, pada umumnya dari kalangan penganggur. Ada juga penganggu karena malas atau sudah ikut larut (terjebak) dengan teman-teman.Penghasilan parkir misalnya, Mobil Rp.1000-2.000, Motor:Rp.500-1000.

Keberadaan mereka ditempat-2 umum, ada yang meresahkan ada juga setengah meresahkan ada juga yang baik-baik, karena wajah mereka yg kusut, cara meminta "uang jasa" mereka ada yang memaksa +membentak bahkan mengancam. Mereka melakukan dengan cara itu karena mereka menganggap sebagai "yang megang wilayah/ atau sebagai penguasa/ atau jagoan" ditempat itu.

Nah, mengingat jumlah kemiskinan di Indonesia mencapai 104 juta jiwa (definisi Bank Dunia th 2005 dg tingkat penghasilan US$ 20 per hari) dan penganggur terbuka melebihi 40 juta jiwa, maka dunia preman adalah peluang "usaha mencari uang" yang mudah dimasuki, karena tanpa modal, hanya dirinya tubuhnya & kebereniannya. Umumnya berlaku adegum: pribumi atau penghuni sebagai penguasa wilayah setempat. Mengingat dunia preman adalah dunia keras, berbagai resiko tiap saat bisa dihadapi: konflik, berantem, berkelahi, tawuran...dengan resiko ditangkap Polisi hingga resiko luka berat bahkan tidak jarang ....kematian.

Dengan jumlah pengangguran yang menghawatirkan mencapai 40 juta jiwa lebih, dan sikon perekonomian yang dilanda Krismon dan kini Krisis Global, maka dunia preman perlu ditekan agar jumlah dan keberadaannya tidak meresahkan atau menjadi benalu masyarakat dan mengganggu citra Indonesia yang dapat menganggu iklim Investasi atau destinasi Pariwisata ...dengan operasi Penjaringan & Penangkapan Polisi.

2. PREMAN SISTEMIK: BIROKRASI !!

Paradigma baru dalam peradaban & demokrasi pasca Reformasi, kini peran Pemerintah Pusat mulai beralih menjadi peran dan kewenangan Pemerintah daerah. Pemerintah Pusat masih memegang kendali atas "berbagai prosedur birokrasi dan perizinan" yang memang menjadi kewenangannya. Misalnya: perizinan sertifikasi tanah seluas 5 ha keatas, konversi hutan, perizinan Investasi Asing, pemberian izin HPH dlsb. Nah kini berbagai perizinan dalam "berusaha: mulai mendirikan bangunan, usaha dagang, cabang dlsb" mulai diberikan kepada Pemerintah daerah. Bahkan perizinan tertentu (Izin Domisili, TDP) sudah menjadi kewenangan Camat & Lurah.

Sejatinya, peran "birokratisasi" dalam setiap aspek "kehidupan & usaha" di Indonesia kini sudah diibaratkan memasuki fase "premanisme sistemik" baru bagi kehidupan dan usaha masyarakat ! Contoh: dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sudah menjadi rahasia umum di Indonesia: untuk memperoleh IMB betapa sangat SULIT...dan beaya Retribusi resmi yang dikeluakan bisa 5 hingga 6 kali lipat !. Misalnya retribusi resmi Rp2 juta,,,realisasinya bisa Rp.10 juta. Contoh lain Pemerolehan Sertifikasi Tanah oleh BPN: Prosedurnya ...ruarrr biasa rumit, prosesnya ruarrr biasa lamaaa, biaya: ruarrr biasa tidak terukur ! Begitu juga dalam pemerolehan Izin Domisili yang kini dipegang Camat dan Lurah: menjadi lahan "Premanisme" sistemik yang maha sangat sulit ! ***Enggak bisa dibayangkan: SEBUAH CABANG BUMN saja (yang notabene Perusahaan Pemerintah..berplat Merah)..juga dipermainkan oleh Camat dan Lurah dalam memperoleh izin Domisili. Biaya yang harus dikeluarkan: bisa 15 hingga 25 kali lipat !!.
Bahkan kini: surat keterangan Lurah, misalnya: tidak sengketa atau surat keterangan tanah untuk kegunaan IMB, apalagi dijual...dipremani !! Apalagi perizinan yang berbau "uang Investasi"... seperti Kuasa Penambangan, Izin Industri, Izin investasi Propertu, hotel resort dlsb...dipremani !.

Dalam mengatasi masalah dunia seperti Global Warming pun: yakni Carbon Credit, yakni bantuan luar negeri untuk membangun hutan di Indonesia...yang konon nilainya USD 50 per pohon, dipremani hingga hanya diterima USD 15 per pohon oleh Berbagai Institusi hingga Kehutanan !! Tidaklah mengherankan jika kita melihat campaign untuk atasi Global Warming di Indonesia: seperti hangat-hangat tai Ayam !! karena seperti anak ayam yang teriak-teriak kehilangan induknya ! Ediannnnnn!!

Keberadaan Preman Sistemik birokrasi: memeperoleh perlindungan hukum karena mereka berwenang, mereka menjadi "Jaringan Sistemik yang Terkait/Terintegrasi" dalam suatu usaha/ kehidupan. Mereka seperti Jaringan Benang Sangat Kusut yang makin menjadi "Kanker Peradaban Indonesia". Preman sistemik memperoleh "uang haram" dari palakan..bukan sekedar untuk Makan...tetapi sudah menjadi "SUMBER PEMERKAYAAN". Mau liat langsung ????: Coba Kunjungi Dinas Tata Kota, BPN, bahkan hingga Lurah dan Camat !. Hingga ekonom Pembangunan De Soto dari Peru berkesimpulan: Sumber dari segala sumber Sulitnya menghilangkan kemiskinan di negara berkembang adalah : Birokrasi Pemerintah !! Bahkan dia sudah pada kesimpulan akhir: Birokrasi adalah sumber Pemiskinan Sistemik di Negara Berkembang, termasuk Indonesia !!!!!


III. SILAHKAN MENJAWAB : Siapakah SEJATINYA PREMAN di Indonesia ?? Ayo: Komisi Kepolisian, Polisi dan KPK : Jaring, Tangkap dan Penjarakan Sejatinya Preman tersebut..!!!

Senin, 20 April 2009

Pemilu 09: Operasi SEMBAKO.. vs.. Bom CURAH Pemerintah+Parpol Pemegang Kekuasaan !!


Dibalik Carut Marut Pemilu Legislatif 09, menarik kita simak Pertempuran Kampanye Parpol Pemegang kekuasaan lawan parpol-parpol Outsider. Sejatinya Pemerintah sebagai bagian Negara pada th 2008-2009 gencar melaksanakan Program dahsyat sbb:

1.Insentif Pemerintah sebesar Rp.76 trilyun untuk mengatasi dampak Krisis Global untuk Revitalisasi Perekonomian Indonesia dan dikucurkan th 2008 (menjelang Pemilu,
2.Dana BLT tahap ke-3 yang dikucurkan jelang masa Kampanye bulan Maret 2009 melebihi Rp.1 trilyun,
3.Dana insentif honor dan gaji ke-13 bagi PNS dan Guru yang mencapai jumlah 1 juta orang,
4.Penurunan harga BBM akibat harga minyak dunia anjlok dari USD 140 menjadi USD 40 per barrel, harga BBM diturunkan kembali berkisar 12-15%, padahal penurunan harga minyak dunia anjlok 200% (MEGA naikkan harga BBM dari Rp.2.100 ke Rp.2.400/lt DISIKAT HABIS HABISAN. SBY 2kali naikkan dari Rp.2.400 ke Rp.4.500/ltr terus ke hrg Rp.5.500....!!!)
5.Subsidi Beras Miskin, Pupuk bagi Petani dlsb sehingga ikut menunjang keberhasilan swasembada beras,
6.Kucuran kredit usaha mikro dan usaha rakyat (KUR) hingga Rp.35 trilyun lebih,
7.Gencar-2nya penindakan pelaku tindak pidana korupsi, hingga menjadikan Dr.Aulia Pohan sebagai tersangka,
8.Penggerakan program penghijauan 100 juta pohon oleh SBY, sebagai wujud program aksi perbaikan lingkungan,
9.Dan program kebijakan lainnya dalam bidang Moneter, dan Fiskal (pajak),
10.Gencarnya-2nya rekruitmen para Artis sebagai Caleg (dilakukan Parpol besar modal).

Program dahsyat diatas, selanjutnya dimanage demikian rapih sebagai "Bahan Kampanye sebagai keberhasilan Partai Demokrat, sedang PKS dalam bidang Pertanian. Golkar ikut mengklaim dalam bidang penurunan harga BBM. Sulit membedakan pidato Elit Parpol atau sebagai Negarawan, yang jelas: Peran Birokrasi / Pemerintah yang dalam posisi netral seolah hilang.

Di bidang Kehutanan, Menteri Kehutanan yang sebagai Ketum PBB seolah tidak ada suara, atau tidak bisa membangun kader/jaringan sistemik di bidang Kehutanan atau masyarakat desa dan tidak bisa memanage kampanye tentang keberhasilan dalam bidang "Penindakan ILLEGAL LOGGING". (Sementara PKS bisa membangun 50 LSM di bidang Kehutanan). Demikian juga 2 kementerian di bidang Koperasi dan Sosial dari PPP, tidak keliahatn "dinamika" kemajuan di bidang Koperasi atau Sosial. Sehingga PBB dan PPP anjlok suaranya. Dua parpol yang berideologi Islam ini justru kurang menunjukkan kecerdasan logika dunia politik, bagaimana membangun sistem, kinerja dan kemanfaatan dalam bidang kehutanan, koperasi & sosial, padahal memiliki basis rakyat yang sangat besar.

Nah, dari fenomena diatas bisakah Operasi Sembako, kaos dan Poster atau Serangan Fajar melawan Operasi Bom Curah (dahsyat) ??...yang sulit kita bedakan: ITU KEBERHASILAN PEMERINTAH/ NEGARA atau Keberhasilan Parpol (Demokrat, PKS, Golkar) ????? Dan keberhasilan dengan manajemen campaign dari Serangkaian Kebijakan & program diatas, tentu masih menyisakan implikasi mendatang: Bagaimana Kehandalan, Kesinambungan dan Pertanggung Jawaban Kebijakan & program diatas mendatang ? Khususnya: Menyangkut PENGGELONTORAN UANG NEGARA !!.

Belum lagi operasi untuk mendongkrak kemenangan dari kiprah para Artis untuk Caleg...padahal tugas di DPR adalah menyangkut : Konstitusi (UU), Anggaran (APBN), Kontrol pada Pemerintah, Wakil, aspirasi dan Menjaga Amanat Rakyat, Kontrol proses Transformasi Peradaban Bangsa-Negara!!.Hal ini harus mendorong kita untuk melakukan Pengawasan thd Parlemen (Parliament Watch) secara ekstra.

Kini...tahap ke-2: Pilpres...Parpol-2 outsider sudah harus siap-siap hadapi Bom Curah Pemerintah berikutnya 3 bulan yad, yang hampir pasti diklaim oleh Elite Parpol pemegang kekuasaan ! Yang kesemuanya kalau kita rumuskan: pada dasarnya adalah Operasi berupa Uang Negara yang DIGELONTORKAN dan Di legalkan! Sialnya lagi: kini aparat Polisi dan Panwaslu GENCAR GENCARNYA lakukan Penangkapan terhadap Operasi Money Politic...yang nilainya Recehan dilakukan oleh Parpol outsider. Sebuah Pertempuran yang sangat tidak seimbang dan bahkan sangat tidak fair !.

Kamis, 02 April 2009

MENDUKUNG SEPENUH HATI !

(Irwan Djamaludin, Phd)

K awan dan kerabat senantiasalah ingat
O rang-orang sengsara lantaran haknya disikat
M ereka yang menyikat tak menggunakan akal sehat
I ndonesia yang kaya raya nyaris bangkrut tak bermartabat
S ebab isi kas, bumi, laut dan hutan punah dihembat
I ni akibat kepekaan sosial lepas dari ikat


P enghianat rakyat harus dijerat berat
E ling dipahat agar selamat dunia akhirat
M enerkam ya ng bukan hak menjadi tabiat
B ertindak melecehkan amanah hidup kuwalat
E ngkau bergaya menjual murah martabat
R usak negara masyarakat menjadi ulat
A kal dan hati tak berfungsi demi hidup bermaslahat
N afsu durjana dijadikan kiblat
T antangan bagi warga untuk mencegah datangnya laknat
A lam dan lingkungan belum terlambat untuk diselamat
S ejahtera bersama martabat kokoh terhormat
A nasir asing tak mudah melumat
N egara kuat rakyat tak hanyut tersesat

K ongkalingkong meraup untung dengan cara curang

O plos mengemplang menyiksa orang dengan riang

R epublik dibangun demi keadilan tegak terpancang
U ntuk itu cegah pengemplang yang semakin menggarang
P enghidupan yang layak kita songsong dengan lantang
S ubversi nomor utama adalah pengemplang hak orang
I ni saat pengemplang dikikis hingga tak tumbu berkembang

Sabtu, 21 Maret 2009

TAMU ISTEMEWA ILUNI UI Kontra Korupsi: Cawapres DOEA JENDERAL Saurip Kadi !







Inilah tamu Istemewa
Cawapres SAURIP "Mengutamakan Rakyat" KADI
yang hendak maju dengan
Capres Jenderal DEDI "Naga Bonar" MIZWAR !
di Markas Iluni UI Kontra Korupsi.

Jumat, 13 Maret 2009

Korupsi Sistemik PEMIKIRAN Keblinger PERTUMBUHAN Ekonomi Kapitalis


Pemikiran dan teori pembangunan yang gencar diajarkan di berbagai fakultas ekonomi di Negara-negara berkembang, pada umumnya berasal dari Barat negara-2 Kapitalis (AS & Inggeris). Dasar teori ekonomi yang diajarkan dari pemikiran Adam Smith, dan turunannya (generasi pelanjut) yakni Keynes. Karena Negara tumbuh, seolah teori memperoleh pembenaran, dan dengan sektor yg berkembang makin kompleks, maka mahzab dilanjutkan oleh ekonom yang masuk dalam Mahzab Neo-Keynes.

Penerapan teori pembangunan pertumbuhan ini di Indonesia, dimulai tahun 1968/69, sejalan dengan dimulainya era Orde Baru. Tesisnya: Indonesia perlu tumbuh, perlu ada kue yang diproduksi untuk menjamin pemenuhan konsumsi bagi rakyatnya. Tesis rumus pertumbuhan ini merupakan antitesa kegagalan Orde Lama, yang terlalu terlelap dalam hiruk pikuk, konflik & instabilitas “Politik sebagai Panglima” jaman Orde Lama. Mempertimbangkan “instabilitas” dan krisis komoditi riil (pangan, sandang, fasilitas dll), maka jaman orde baru merumuskan paradigam Trilogi. Stabilitas, Pertumbuhan dan Pemerataan. Stabilitas dan Pertumbuhan dikemas dalam suatu Panglima yang disebut Pembangunan Nasional. Implikasi selanutnya: Pranata social, hokum, perbedaan dan bahkan Aspirasi individu atau rakyat, dibungkam total selama 32 tahun. Ha-hak hukum adat masyarakat, kepemilikan rakyat daerah diberangus, dengan Pemusatan Hukum, di bidang hutan, Agraria, Kepemilikan lahan, tambang, dan berbagai Perizinan. Semuanya di-komandokan oleh Pusat: demi Pembangunan Ekonomi…tumbuh dan tumbuh !. Pemerataan dijamin oleh para pemikir ekonomi waktu itu (Kelompok Berkeley dari FEUI) akan berjalan otomatis dengan prinsip “Trickle Down Effet”…kekayaan akan menetes ke bawah, kerakyat kelas bawah (miskin) dengan sendirinya…Wah hebat bener!.

Waktu tidak terasa 32 tahun berjalan. Selama periode 1970-1995, perkuliahan ilmu ekonomi Studi Pembangunan di fakultas ekonomi ternama, sudah “heavy content” dengan ilmu kuantitatif, matematis, dan regressi. Seolah pemikiran teori ekonomi sudah final, sudah benar, tidak mengetahui dimana yang salah, tidak pernah berpikir kritis atas realitas & kegagalan yang diterapkan. Ilmu & teori ekonomi pembangunan yg diajarkan, mensterilkan diri dengan berbagai asumsi “Ceteris Parebus” (semua faktor diluar tetap), padahal terjadi kebejatan moral, manipulasi angka, mark-up (pembodohan oleh Pemodal / kapitalis) di berbagai Investasi & Kontrak Karya Penambangan (emas, Migas). Ringkasnya: Ilmu & teori ekonomi pembangunan memberi pembenaran bagi “Eksploitasi besar-besaran” atas berbagai kekayaan alam Indonesia oleh segelintir konspirasi (kartel) elit kekuasaan dan Pemodal, dengan system bagi hasil Pusat dan Daerah yang tidak adil. Aspek keadilan diingkari. Keadilan dalam masa itu hanya ditempatkan pada distribusi bahan pokok sebagai pemenuhan kesejahteraan. Manusia, aspirasi dan kepribadian tidak ditempatkan sebagai faktor utama, melainkan hanya dipandang kuantitatif sebagai “jumlah penduduk”. Lihat betapa keringnya Ilmu Demografi di Feui, atau UGM. Demografi hanya sebatas mempelajari aspek kuantitatif, struktur, jumlah, pertumbuhan, sex dari Penduduk. Ilmu demografi tidak pernah (gagal) menempatkan ilmu tentang keunggulan faktor manusia sebgai kekuatan kualitatif dengan keunggulan kepribadiannya.

Kesalahan mendasar pemikiran & teori ekonomi pembangunan (baca artikel Mursyid di fe.iluni.or.id atau ekonomihijau.blogspot.com)
, adalah Penyederhanaan hasil pembangunan kedalam rumus ekonomi makro, dan varian teori turunannya dalam menumbuhkan (growth) ekonomi. Selanjutnya, pembangunan didasarkan pemikiran ekonomi berdasarkan literature Barat menjebakan dirinya kedalam pemikiran kuantitatif makro keapitalis, ekonomi pasar liberal (bebas), nihil dari dimensi sosial (keadilan), bahkan sudah melanggar hak-hak azasi mendasar manusia ttg keadilan social-ekonomi & penghilangan hak-2 mereka (melanggar deklarasi hak-2 azasi manusia sedunia !). Intinya: pembangunan ekonomi hanya berorientasi membesarkan kue (PDB) yang dijalankan oleh kekuatan modal (Capital Inensif), meng-eksploitasi sumber-2 alam (Tambang, Hutan, Ikan dlsb) dan menghisap kekayaan nasional hanya untuk kurang 10% penduduk !. Nyatanya pemerataan: tidak mungkin terjadi dengan teori yang namanya Trickle Down Effetct (menetes kebawah). Trickle down effect hanyalah “pemanis” akal-akalan para ekonom AS untuk “membius” keyakinan para ekonom kita, bahkan sudah menjadi rukun Iman ke-6.

Akibat pemikiran ekonomi pertumbuhan keblinger yang salah, kini, sumber daya alam kita (tambang misalnya), bisa dikuasai dengan izin Lisensi (Kuasa Penambangan), dan usaha Private ini bahkan bisa melakukan Go Publik, menjual deposit tambang yang masih dikandung dalam bumi Indonesia ! Contohnya, Perusahaan Ban Po dari Muangthai, tahun 2008 go public bias mengeduk dana Rp.3,5 trilyun di pasar modal, dengan modal hanya kurang Rp.75 milyar dari Kuasa Penambangan di Kalimantan. Negara (BUMN bidang pembangkitan energi, PT.PLN ) bahkan pada 2007-2008 dibuat keok, akibat “batu bara” dan Gas Indonesia 75% diekspor, sehingga Listrik Byar Pet..bagi 42 juta pelanggan. Bagaimana bisa terjadi: PLN yang dimiliki Negara harus tekor (rugi) Rp.80 trilyun tiap tahun, tetapi ada usaha perorangan yang bisa menangguk keuntungan lebih Rp.40 trilyun tiap tahun !!. Sistem keuangan nasional (APBN) & daerah (APBD) sudah terjebak kedalam scenario “Corrupted by System”, 55% untuk belanja, gaji pegawai. Hak-hak rakyat thd Anggaran Nasional & daerah minim dan sialnya: 30% sudah terjebak kedalam kewajiban pembayaran hutang pada Rente kapitalis dunia (world bank)!.

Selama 40 tahun sejak 1968 Indonesia membangun dengan pemikiran pertumbuhan ekonomi kapitalis, ternyata menjebakkan sejumlah 100,7 juta rakyat dalam ketegori miskin pada 2008 ! (World Bank, kategori penduduk berpenghasilan USD 2/hari). Mereka masih terjebak dalam Vicious Black-Hole of Poverty (Kemiskinan akibat terjebak dalam Lobang Hitam Kemiskinan !).

Wiranto dalam bukunnya Meretas Jalan Baru Ekonomi Indonesia mengkritisi: teori ekonomi dan paradigma pembangungan dalam tatanan social rakyat dan bangsa, sudah tunduk ~relatif dalam system nilai agama atau teologi. Ekonomi kini diposisikan menjadi subyek dari kajian teologi atau sistem nilai Agama. Azas utama yang sangat mulia dari sistem nilai agama atau teologi adalah keadilan. Keadilan social menempati pilar terdepan setiap kali sistem nilai agama atau teologi berbicara dalam setiap hal, termasuk pembangunan. Oleh karenanya, keadilan menjadi konsep terpenting untuk menguji apakah sebuah konsep pembangunan alternatif memberi jalan keluar atas aspek keadilan yang selama ini diingkari.

Sampai saat ini konsep keadilan yang mapan dan sering dirujuk selalu mengacu kepada teori keadilan John Rawls yang bertolak dari dua prinsip:
1. Tiap orang harus mempunyai hak yg sama terhadap skema kebebasan dasar yang sejajar (equal basic liberties), yg sekligus kompatibel dengan skema kebebasan yg dimiliki oleh orang lain.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditangani sehingga keduanya diekspresikan secara logis (reasonably expected) menguntungkan bagi setiap orang, dan terbuka kesempatan bagi tiap orang.

Keadilan dengan demikian keadilan menjadi, adalah sebuah kepatutan, kepantasan, dan bahkan menjadi kewajiban. Pada titik ini, sebuah pemikiran ekonomi, paradigma pembangunan dengan berbagai kebijakan yang mengandaikan adanya relasi antara aktor dan struktur dengan sendirinya akan memunculkan ketidak-adilan, apabila isi pemikiran ekonomi atau paradigma pembangunan dan berbagai kebijakan tersebut mengandung unsur ketidak fairan (ketidak patutan). Nah dalam konteks kebijakan ekonomi nasional dalam masa orde baru, bisa saja pemikiran ekonomi-paradigma tersebut seolah logis, khususnya kalau dilihat dari sisi konfigurasi pemain dan struktur yang memproduksinya. Tetapi dari sisi keadilan mengandung hal-hal yang tidak patut !. Berdasar system nilai agama, teologi, yakni kepatutan, kebijakan tersebut dinyatakan catat, karena tidak adil.

Pembahasan cacat nya pemikiran teori ekonomi pembangunan di Indonesia, bila ditinjau dari aspek hukum universal berdasarkan Deklarasi Hak-hak azasi manusia se dunia, jelas-jelas telah menyengsarakan ratusan juta orang: dengan memberangus hak-hak azasi kepemilikan rakyat di daerah, menahan kesempatan rakyat untuk berusaha maju dan sejahtera. Pemikiran ekonomi dengan paradigma pertumbuhan kapitalis liberal, bisa dikatogirikan sebagai sebagai Korupsi sistemik berupa Pemikiran yang Korup terhadap keadilan sosial-ekonomi rakyat, bangsa & Negara !. Bahkan, pemikiran ekonomi pertumbuhan kapitalis-liberal kini telah menjebakkan ekonomi dan Negara Indonesia masuk kedalam perangkap “Neo kolonialisasi” kapitalis dunia !.

Contoh langkah, alternatif dan strategi yg dilakukan Malaysia, Iran, Venezuela dan Panama serta Brazil, adalah mengutamakan sosio-nasionalis, yang berhasil mengangkat kemajuan & kesejahteraan bagi rakyat, bangsa dan Negara-2 tersebut, sehingga kecerdasan, keberanian dan ketertban pemikiran ekonomi bagi bangsa di Negara-2 tsb dan berbagai belahan dunia (kecuali Indonesia), telah merontokkan ekonomi kapitalis Amerika Serikat dan bahkan AS kini mulai lakukan pemikiran alternatif, ekonomi syariah.

Bacalah…Berfikirlah…dengan sebenarnya berfikir ! bukan berfikir yg Junub (ter doktrin oleh pemikiran ekonomi kapitalis, liberal lagi !)

Senin, 09 Maret 2009

CONGRATULATION for The Revolutionary Indonesian Economy


CONGRATULATION for
The Revolutionary Indonesian Economy & Civilization !
Indonesia need "De La Revolucion" my Kamerads ! Only take, 6 months.
Don't worry about "The Negative Responses of International West Capitalist Countries.
Save your Nations & Country, cause Indonesia is Huge and very Rich Country.
Don't let be "exploitated by The Capitalist"
while the Country & people are trapped in under-developed to be poor.
Never worry facing the Int'l Investors in "Natural Primary Resources",
but Prioritize for the Nations and Sustainability. Courages
or
Coward You (Nation & People) amputized and Never Developed !!!
God Always Bless You, if Only You are Brave !
God will always Love The Brave People.
Kamerads...HUGO Chavez
(forwarded by H.Hadoon)

Rabu, 18 Februari 2009

KPK, Carnivora ditengah Ekosistem GURITA CARNIVORA di Negri Koruptor Rep.Ind.

Oleh Tim Ahli Iluni UI Kontra Korupsi

A. PROLOG: Rakyat Hidup dalam Selimut Asap Kentut Gurita Carnivora

Peradaban rakyat Indonesia kini, bisa diibaratkan hidup dalam ekosistem yang serba paradoksial dalam demokrasi, ekonomi, sosial dan politik. Ekosistem yang serba korup dan serba berlawanan dengan tujuan mulia dan norma mulia yang didengungkan. Dalam Demokrasi & politik, dimana rakyat sebagai pemegang mandat utama dan tujuan utama, realitasnya dikuasai oleh “ketua formal elit parpol” dan sebagai penonton yang diabaikan. Hak-hak rakyat dinegasikan, apalagi aspirasi~yang merupakan asset intellectual right, dianggap mimpi..utopia. Dalam ekonomi, lebih sial: rakyat hanya dianggap sebagai “kumpulan koloni mahluk” yang dipandang dari segi “makan & kecukupan untuk hidup”, sangat minim dipandang sebagai “sejatinya manusia, yang memiliki kelebihan…sekaligus kekuarangan. Akibatnya, rakyat sbg komunitas social, diingkari hak-hak ekonomi – social & politik. Ekstrim paradoks: pengingkaran dana pembangunan APBN & APBD yang 65% dimakan untuk gaji, belanja rutin Pegawai Negeri, 33% untuk proyek public (yang 10-15% masih dikorup lagi oleh elit Birokrasi). Dana Perbankan ? Hak-hak rakyat (apalagi UKM) dialokasikan maksimal 5%... yang tidak lebih sebagai “dana belas kasihan untuk mempertahankan hidup (nyambung nyawa). Kalaupun ada alokasi dana Pemerintah seperti BLT, kelihatan terpaksa diberikan karena rakyat sudah setengah sekarat. Kekayaan Negara, sumber alam dan BLBI ? sudah menjadi “harta rampokan” oleh system elit gurita carnivore bekerja-sama dengan Sistem Rentenir Bank Dunia (World Bank): hampir 100% terlibat, minimal mengetahui dan diam diri. Peradaban dan rakyat Indonesia hidup ditengah hiruk pikuk demokrasi kini, bisa diibarkat sebagai koloni manusia yang hidup dalam Ekosistem yang diselimuti Asap Kentut Gurita-2 Carnivora yang penuh korupsi sistemik (perampokan) !!. Dimanakah KPK ?.

B.KPK, ibarat dokter antibody Carnivora terhadap Kutu-2

Sistem gurita carnivore di Indonesia, yang melibatkan elit kekuasaan yang telah merampok, korupsi sistemik memiliki “pola hidup” yang nyambung (estafet) dengan keturunannya, karena harta & uang hasil hisapannya, masih disimpan dalam perut yang sudah sangat besarrrrr. Namun, koloni rakyat yang hidup berkembang makin banyakkk, sudah melebihi 220 juta orang. Koloni system gurita carnivore menyadari, rakyat harus tetap dijaga kehidupannya karena sebagai sumber pengihupan (dari darah/pajak yang dihisap). Mengingat rakyat masih dikaruniai Otak (Akal, intelektual) oleh Tuhan, system gurita harus menciptakan dokter parasit carnivore, untuk membunuh “gatal-gatal” dan menghibur kepada rakyat: bahwa system gurita masih memiliki niat membangun peradaban yang bias memberi “harapan” akan hari esok ceria. Bahkan dokter parasit ini sebagai “system kamuflase” agar rakyat tidak tau, tidak sadar, bahwa darah mereka, kekayaan mereka, harta Negara sudah dirampok oleh SIstem Gurita. Diciptakanlah KPK sebagai dokter carnivore parasit. Sistem gurita carnivore rela mengeluarkan anggaran Rp.1 trilyun / tahun, untuk menghibur rakyat agar ceria, dengan merampas harta/uang kutu-kutu parasit meski hanya Rp.400 milyar. Disaat sebagian kecil rakyat sadar dan bangkit bahwa uang Negara, pajak & harta Negara yang dirampok-dikorup sangat besar Rp.ribuan trilyun, maka system Gurita Carnivora mengeluarkan “asap kentut” yang dahsyat, yang menghitamkan wajah, muka dan mem-bau busukkan kutu-kutu, untuk mengalihkan perhatian rakyat, meskipun harus mengorbakan pembantu-2 elit….tetapi tetap saja masih berupa kutu-2. Kalaupun kebangkita rakyat sudah membahana, yang dibusukkan dan ditangkap KPK meningkat, tetapi masih berupa “tikus clurut” yang nakal…..tidak akan sampai salah satu gurita carnivore !!.

C. EKOSISTEM GURITA CARNIVORA penuh ASAP KENTUT & KEBOHONGAN

KPK dilahirkan oleh sebuah ekosistem peradaban gurita carnivore, jelas hidup dan geraknya menjadi bagian system. Rencana, Platform, SOP dan sumber pendanaan KPK adalah sebuah system Pipe-line yang nyambung dengan system gurita carnivora. Mungkinkah dokter parasit KPK bisa membius, menangkap apalagi membunuh salah satu anggota atau bahkan system gurita carnivora? dengan resiko ikut terbius, terbunuh ?. Hampir tidak mungkin !!. Jadi, asap kentut yang dikeluarkan pun penuh asap hitam, aroma penuh bau busuk, kata-kata dan tindakan penuh kebohongan publik, yang bersumber dari asap hitam kentut system gurita. Nah, begitu KPK mecium dan berusaha membidik harta rampasan BLBI dari S.Nursalim (yang masih menunggak 33 trilyun), Korupsi sistemik di Migas (Pertamina), Skandal Bank Century,IT-KPU, dlsb maka sistem gurita mengeluarkan asap hitam berbentuk “Jagung” dengan korban-2 Urip dan Arthalita.

Manakala rakyat menuntut rampokan Rp.600 trilyun, Penuntasan Skandal Century 6,7 Trilyun, Mafia Pajak di Depkeu yg Libatkan lebih 10.000 Pegawai Pajak, Markus di POLRI yg dibongkar Susno Duadji, , Mafia Pengadilan dari Kejagung hingga MA spti Kasus Ayin (Arthalyta) , asap kentut hitam disemburkan dengan Kompressor berdaya listrik Rp.1 Mega Watt….Sistem perabadan Indonesia berwarna Hitaammmmmmm kelammmmm, dari Pengalihan Issue TERRORIS, Pra Peradilan Anggodo, dangan tengkapan Clurut-clurut.


D. VISIONER ILUNI-UI Kontra Korupsi : RAKYAT Bangkit bersama KPK !!!

Allah Maha Besar dan Tuhan YME adalah Maha Pengasih, Kuasa terhadap manusia. Tuhan YME adalah Maha Kuat, tiada Kekuatan yang menandingiNya Tuhan YME tidak akan merubah nasib manusia, kaum & rakyat & bangsa apabila manusia-rakyat-bangsa itu tidak merubah. Dan Tuhan sangat menyenangi terhadap mahluk yang Berani. Atas dasar ini, Illuni UI-Kontra Korupsi menggalang bersama RAKYAT BANGKIT secara Cerdas melawan Peradaban Sistem Koloni Gurita Carnivora di Indonesia !! Illuni UI-KK yang merupakan sekumpulan rakyat yang hidup dari Pencari Nafkah Sejati, akan menggalang Kebangkitan bersama RAKYAT BANGKIT dan KPK melakukan Monitoring & Pengawasan Rakyat pada Pertanggung Jawaban Publik atas Uang, Dana, Anggaran yang dipakai adalah dari Darah, Pajak dari Rakyat !!!

Tim Pakar Iluni UI KK