Pemikiran dan teori pembangunan yang gencar diajarkan di berbagai fakultas ekonomi di Negara-negara berkembang, pada umumnya berasal dari Barat negara-2 Kapitalis (AS & Inggeris). Dasar teori ekonomi yang diajarkan dari pemikiran Adam Smith, dan turunannya (generasi pelanjut) yakni Keynes. Karena Negara tumbuh, seolah teori memperoleh pembenaran, dan dengan sektor yg berkembang makin kompleks, maka mahzab dilanjutkan oleh ekonom yang masuk dalam Mahzab Neo-Keynes.
Penerapan teori pembangunan pertumbuhan ini di Indonesia, dimulai tahun 1968/69, sejalan dengan dimulainya era Orde Baru. Tesisnya: Indonesia perlu tumbuh, perlu ada kue yang diproduksi untuk menjamin pemenuhan konsumsi bagi rakyatnya. Tesis rumus pertumbuhan ini merupakan antitesa kegagalan Orde Lama, yang terlalu terlelap dalam hiruk pikuk, konflik & instabilitas “Politik sebagai Panglima” jaman Orde Lama. Mempertimbangkan “instabilitas” dan krisis komoditi riil (pangan, sandang, fasilitas dll), maka jaman orde baru merumuskan paradigam Trilogi. Stabilitas, Pertumbuhan dan Pemerataan. Stabilitas dan Pertumbuhan dikemas dalam suatu Panglima yang disebut Pembangunan Nasional. Implikasi selanutnya: Pranata social, hokum, perbedaan dan bahkan Aspirasi individu atau rakyat, dibungkam total selama 32 tahun. Ha-hak hukum adat masyarakat, kepemilikan rakyat daerah diberangus, dengan Pemusatan Hukum, di bidang hutan, Agraria, Kepemilikan lahan, tambang, dan berbagai Perizinan. Semuanya di-komandokan oleh Pusat: demi Pembangunan Ekonomi…tumbuh dan tumbuh !. Pemerataan dijamin oleh para pemikir ekonomi waktu itu (Kelompok Berkeley dari FEUI) akan berjalan otomatis dengan prinsip “Trickle Down Effet”…kekayaan akan menetes ke bawah, kerakyat kelas bawah (miskin) dengan sendirinya…Wah hebat bener!.
Waktu tidak terasa 32 tahun berjalan. Selama periode 1970-1995, perkuliahan ilmu ekonomi Studi Pembangunan di fakultas ekonomi ternama, sudah “heavy content” dengan ilmu kuantitatif, matematis, dan regressi. Seolah pemikiran teori ekonomi sudah final, sudah benar, tidak mengetahui dimana yang salah, tidak pernah berpikir kritis atas realitas & kegagalan yang diterapkan. Ilmu & teori ekonomi pembangunan yg diajarkan, mensterilkan diri dengan berbagai asumsi “Ceteris Parebus” (semua faktor diluar tetap), padahal terjadi kebejatan moral, manipulasi angka, mark-up (pembodohan oleh Pemodal / kapitalis) di berbagai Investasi & Kontrak Karya Penambangan (emas, Migas). Ringkasnya: Ilmu & teori ekonomi pembangunan memberi pembenaran bagi “Eksploitasi besar-besaran” atas berbagai kekayaan alam Indonesia oleh segelintir konspirasi (kartel) elit kekuasaan dan Pemodal, dengan system bagi hasil Pusat dan Daerah yang tidak adil. Aspek keadilan diingkari. Keadilan dalam masa itu hanya ditempatkan pada distribusi bahan pokok sebagai pemenuhan kesejahteraan. Manusia, aspirasi dan kepribadian tidak ditempatkan sebagai faktor utama, melainkan hanya dipandang kuantitatif sebagai “jumlah penduduk”. Lihat betapa keringnya Ilmu Demografi di Feui, atau UGM. Demografi hanya sebatas mempelajari aspek kuantitatif, struktur, jumlah, pertumbuhan, sex dari Penduduk. Ilmu demografi tidak pernah (gagal) menempatkan ilmu tentang keunggulan faktor manusia sebgai kekuatan kualitatif dengan keunggulan kepribadiannya.
Kesalahan mendasar pemikiran & teori ekonomi pembangunan (baca artikel Mursyid di fe.iluni.or.id atau ekonomihijau.blogspot.com)
, adalah Penyederhanaan hasil pembangunan kedalam rumus ekonomi makro, dan varian teori turunannya dalam menumbuhkan (growth) ekonomi. Selanjutnya, pembangunan didasarkan pemikiran ekonomi berdasarkan literature Barat menjebakan dirinya kedalam pemikiran kuantitatif makro keapitalis, ekonomi pasar liberal (bebas), nihil dari dimensi sosial (keadilan), bahkan sudah melanggar hak-hak azasi mendasar manusia ttg keadilan social-ekonomi & penghilangan hak-2 mereka (melanggar deklarasi hak-2 azasi manusia sedunia !). Intinya: pembangunan ekonomi hanya berorientasi membesarkan kue (PDB) yang dijalankan oleh kekuatan modal (Capital Inensif), meng-eksploitasi sumber-2 alam (Tambang, Hutan, Ikan dlsb) dan menghisap kekayaan nasional hanya untuk kurang 10% penduduk !. Nyatanya pemerataan: tidak mungkin terjadi dengan teori yang namanya Trickle Down Effetct (menetes kebawah). Trickle down effect hanyalah “pemanis” akal-akalan para ekonom AS untuk “membius” keyakinan para ekonom kita, bahkan sudah menjadi rukun Iman ke-6.
Akibat pemikiran ekonomi pertumbuhan keblinger yang salah, kini, sumber daya alam kita (tambang misalnya), bisa dikuasai dengan izin Lisensi (Kuasa Penambangan), dan usaha Private ini bahkan bisa melakukan Go Publik, menjual deposit tambang yang masih dikandung dalam bumi Indonesia ! Contohnya, Perusahaan Ban Po dari Muangthai, tahun 2008 go public bias mengeduk dana Rp.3,5 trilyun di pasar modal, dengan modal hanya kurang Rp.75 milyar dari Kuasa Penambangan di Kalimantan. Negara (BUMN bidang pembangkitan energi, PT.PLN ) bahkan pada 2007-2008 dibuat keok, akibat “batu bara” dan Gas Indonesia 75% diekspor, sehingga Listrik Byar Pet..bagi 42 juta pelanggan. Bagaimana bisa terjadi: PLN yang dimiliki Negara harus tekor (rugi) Rp.80 trilyun tiap tahun, tetapi ada usaha perorangan yang bisa menangguk keuntungan lebih Rp.40 trilyun tiap tahun !!. Sistem keuangan nasional (APBN) & daerah (APBD) sudah terjebak kedalam scenario “Corrupted by System”, 55% untuk belanja, gaji pegawai. Hak-hak rakyat thd Anggaran Nasional & daerah minim dan sialnya: 30% sudah terjebak kedalam kewajiban pembayaran hutang pada Rente kapitalis dunia (world bank)!.
Selama 40 tahun sejak 1968 Indonesia membangun dengan pemikiran pertumbuhan ekonomi kapitalis, ternyata menjebakkan sejumlah 100,7 juta rakyat dalam ketegori miskin pada 2008 ! (World Bank, kategori penduduk berpenghasilan USD 2/hari). Mereka masih terjebak dalam Vicious Black-Hole of Poverty (Kemiskinan akibat terjebak dalam Lobang Hitam Kemiskinan !).
Wiranto dalam bukunnya Meretas Jalan Baru Ekonomi Indonesia mengkritisi: teori ekonomi dan paradigma pembangungan dalam tatanan social rakyat dan bangsa, sudah tunduk ~relatif dalam system nilai agama atau teologi. Ekonomi kini diposisikan menjadi subyek dari kajian teologi atau sistem nilai Agama. Azas utama yang sangat mulia dari sistem nilai agama atau teologi adalah keadilan. Keadilan social menempati pilar terdepan setiap kali sistem nilai agama atau teologi berbicara dalam setiap hal, termasuk pembangunan. Oleh karenanya, keadilan menjadi konsep terpenting untuk menguji apakah sebuah konsep pembangunan alternatif memberi jalan keluar atas aspek keadilan yang selama ini diingkari.
Sampai saat ini konsep keadilan yang mapan dan sering dirujuk selalu mengacu kepada teori keadilan John Rawls yang bertolak dari dua prinsip:
1. Tiap orang harus mempunyai hak yg sama terhadap skema kebebasan dasar yang sejajar (equal basic liberties), yg sekligus kompatibel dengan skema kebebasan yg dimiliki oleh orang lain.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditangani sehingga keduanya diekspresikan secara logis (reasonably expected) menguntungkan bagi setiap orang, dan terbuka kesempatan bagi tiap orang.
Keadilan dengan demikian keadilan menjadi, adalah sebuah kepatutan, kepantasan, dan bahkan menjadi kewajiban. Pada titik ini, sebuah pemikiran ekonomi, paradigma pembangunan dengan berbagai kebijakan yang mengandaikan adanya relasi antara aktor dan struktur dengan sendirinya akan memunculkan ketidak-adilan, apabila isi pemikiran ekonomi atau paradigma pembangunan dan berbagai kebijakan tersebut mengandung unsur ketidak fairan (ketidak patutan). Nah dalam konteks kebijakan ekonomi nasional dalam masa orde baru, bisa saja pemikiran ekonomi-paradigma tersebut seolah logis, khususnya kalau dilihat dari sisi konfigurasi pemain dan struktur yang memproduksinya. Tetapi dari sisi keadilan mengandung hal-hal yang tidak patut !. Berdasar system nilai agama, teologi, yakni kepatutan, kebijakan tersebut dinyatakan catat, karena tidak adil.
Pembahasan cacat nya pemikiran teori ekonomi pembangunan di Indonesia, bila ditinjau dari aspek hukum universal berdasarkan Deklarasi Hak-hak azasi manusia se dunia, jelas-jelas telah menyengsarakan ratusan juta orang: dengan memberangus hak-hak azasi kepemilikan rakyat di daerah, menahan kesempatan rakyat untuk berusaha maju dan sejahtera. Pemikiran ekonomi dengan paradigma pertumbuhan kapitalis liberal, bisa dikatogirikan sebagai sebagai Korupsi sistemik berupa Pemikiran yang Korup terhadap keadilan sosial-ekonomi rakyat, bangsa & Negara !. Bahkan, pemikiran ekonomi pertumbuhan kapitalis-liberal kini telah menjebakkan ekonomi dan Negara Indonesia masuk kedalam perangkap “Neo kolonialisasi” kapitalis dunia !.
Contoh langkah, alternatif dan strategi yg dilakukan Malaysia, Iran, Venezuela dan Panama serta Brazil, adalah mengutamakan sosio-nasionalis, yang berhasil mengangkat kemajuan & kesejahteraan bagi rakyat, bangsa dan Negara-2 tersebut, sehingga kecerdasan, keberanian dan ketertban pemikiran ekonomi bagi bangsa di Negara-2 tsb dan berbagai belahan dunia (kecuali Indonesia), telah merontokkan ekonomi kapitalis Amerika Serikat dan bahkan AS kini mulai lakukan pemikiran alternatif, ekonomi syariah.
Bacalah…Berfikirlah…dengan sebenarnya berfikir ! bukan berfikir yg Junub (ter doktrin oleh pemikiran ekonomi kapitalis, liberal lagi !)
